Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak terkejut bila upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) masih diwarnai kericuhan. Pasalnya, upaya penertiban belum diimbangi dengan penyediaan lahan pengganti sebagai solusi permanennya.
Joko Widodo, alias Jokowi mengambil contoh penertiban pedagang di Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penertiban pedagang di wilayah itu bukan menjadi tanggung jawabnya karena menjadi wewenang PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Selama ini saya sampaikan, penertiban ini bukan dari kami, sudah disampaikan juga ke Satpol PP,” kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (18/4/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu berpendapat, upaya penertiban PKL memerlukan waktu dan tak bisa dilakukan secara singkat. Dalam upaya itu perlu dibuka ruang dialog, dan perumusan solusi permanennya. Pemerintah Provinsi DKI tengah mencari puluhan lahan kosong untuk dijadikan kantong-kantong PKL. Cara serupa (kantong PKL) sempat juga disampaikan kepada PT KAI, namun belum ada komitmen nyata dari pihak PT KAI.
“Kalau hanya gusur-gusur, nanti (PKL) lari ke sana sini. Kami minta disiapkan dulu lahannya (kantong PKL), baru ditertibkan,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, terjadi aksi saling dorong antara petugas Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dan para pedagang di Stasiun Pasar Minggu, Kamis (18/4/2013). Aksi saling dorong itu terjadi lantaran para pedagang yang akan dibongkar kiosnya memilih bertahan. Mereka menolak kios yang sudah puluhan tahun menjadi tempat mencari nafkah dibongkar oleh Polsuska.
Pembongkaran sekitar 20 kios itu dilakukan oleh ratusan petugas Polsuska Stasiun Pasar Minggu. Selain itu, tampak juga sejumlah anggota polisi dan TNI yang berjaga-jaga di sekitar lokasi pembongkaran. Namun, mereka hanya mengawasi jalanannya pembongkaran tersebut.[Kompas.com]
disetiap stasiun kereta api seharusnya tidak ada kios orang jualan atau pkl atau asongan atau pengamen, negara ini rusak karena pejabatnya merasa gak sanggup melayanin masyarakatnya lalu dilakukan tindakan pembiaran (pura2 tidak tahu), bukannya di carikan solusi, malah suruh rakyat cari solusi sendiri kemudian setelah sesak di mata lalu di usir seenak udelnya, kalo masyarakat bebal itu karena yg atas gak becus , masyarakat itu kan ngikut ke pemerintahnya, gak mungkin kalo peraturannya baik buat masyarakat ditolak oleh masyarakatnya
Betul Bro lovemata.
Badan-badan jalan sepanjang pinggir rel kereta harus bisa menjadi salah satu solusi pemecahan kemacetan Jakarta yang parah. Maksimalkan kerjasama (MOU) antara Pemprov DKI dgn PT KAI. Sudah menjadi rahasia jalan-jalan tsb di buat bedeng/lapak (rumah kumuh, plastik dll), Pos Ormas Anarkis, PKL, prostitusi, bahkan perjudian.
Saran: maksimalkan fungsi lurah, camat, RT, RW dll. kalau mereka tidak bisa menata/memanage, sebaiknya diganti saja.
SALAM JAKARTA BARU
setuju sama mas lovemata.
Para PKL itu tidak akan tumbuh klo penegakan aturan tegas dan siap digusur klo sebelumnya mereka tdk dipungut biaya/retribusi,ini tugas utama para lurah,kepala pasar,terminal,stasiun.Bravo JB