Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya sedikit membuka informasi mengenai sumber dana untuk menata RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, menjadi kampung deret. Penataan 38 rumah di lokasi itu tidak menggunakan dana APBD karena disuntik oleh pihak penyumbang.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, salah satu alasan menjadikan Tanah Tinggi sebagai titik pertama realisasi program penataan kampung adalah karena di lokasi itu sempat terjadi kebakaran hebat pada 4 Maret lalu. Setelah itu, Jokowi langsung mencari pihak yang mau membantu menyediakan dana untuk pembangunan permukiman tersebut.
“Itu sumbangan. Nilainya berapa enggak tahu. Karena (lokasi) ini kebakaran, kami carikan yang mau bantu. Kebetulan ada yang mau bantu,” kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (25/4/2013) pagi.
Selain enggan menyebut nilai sumbangan, Jokowi juga menolak menyebut pihak penyumbangnya. Namun, dia sempat menyebut angka sebesar Rp 4 miliar untuk menata 85 rumah di RW 01, Tanah Tinggi. Jika begitu, estimasinya setiap rumah menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta.
Selain karena bekas lokasi kebakaran, Tanah Tinggi dipilih menjadi percontohan program penataan kampung karena jumlah kepala keluarganya (KK) hanya 85 KK, lebih sedikit dibanding lokasi lain yang ditaksir mencapai sekitar 400 sampai 600 KK. Selain itu, seluruh rumah yang ditata telah bersertifikat dan tak bersengketa.
Mantan Wali Kota Surakarta itu memasang target pada pekan depan pembangunan di lokasi itu bisa dimulai. Hal tersebut dia ucapkan di depan seluruh warga saat memberi penjelasan mengenai konsep kampung atau rumah berderet Rabu siang kemarin.
Setelah di Tanah Tinggi, program penataan kampung akan dilakukan di 38 lokasi lain. Sumber dananya melalui APBD DKI 2013 dan saat ini telah masuk proses lelang. “Di Tanah Tinggi, kira-kira rampung tiga bulan. Di lokasi lain, ada kebakaran, tapi tanahnya masih sengketa,” ujarnya.[Kompas.com]
Sepertinya baru ada sejarahnya di DKI korban kebakaran dapat ganti rumah gratis dari bantuan swasta, maupun pemda. Betul betul sangat beruntung warga DKI tidak salah pilih gubernur dan wagubnya.
Membuat warga daerah lain sementara hanya mimpi kapan bisa dapat pemimpin yang begitu perhatian ke warganya.
Dari dulu bisa sebenarnya, hanya perusahaan ragu-dana nya dipake bener kagak. Dan penguasa lalu, EGP ‘Emang Gue Pikirin’.
ayo semangat warga Jakarta, bersatu wujudkan Jakarta Baru!
Pak Jokowi Ahok maju terus, jangan bekerja seperti pendahulunya. Dan selamat bagi korban dapat pengganti semoga cepat direalisasikan.
kalau semua proyek pembangunan di Jakarta tidak menggunakan APBD, apa nama Jakarta selain Daerah Istimewa tanpa gerecokan wakil partai lagi….syukur-syukur ga pake DPRD lagi…semuanya untuk rakyat…
dpr, dprd, ini barang diperlukan lho, bahkan yang lebih “galak n pedas” lebih baik! cuman, isinya itu lho yang sepertinya harus di tata; diselaraskan dng namanya, d=dewan p=perwakilan r=RAKYAT,bukan r=receh-2 atau yang lainnya dan lainnya lagi!
Ini sebetulnya urusan rakyat wni sepenuhnya dalam memilih wakilnya lho, wong penyelenggara negera ini sudah menfasilitasi dng ketentuan : suara terbanyak yang jadi, bukannya daftar teratas sesuai pengaturan yang jadi. masalahnya kan di kita-2 para wni, mau atau tidak mau pilih yang mana
n siapa dst? gus Dur juga bilang : jangan bakar lumbungnya….
urusan baik buruk dpr/dprd, ya di tangan kita-2 wni.
Jokowi-AHok akan senang lho bahkan dng penuh dambaan, kalau didampingi dprd yang “galak n pedas” tapi r nya benar-2 RAKYAT.
Kriteria rakyatnya juga jangan aneh-2. termasuk diukur dari pendidikan formalnya semata dsb.
Salam,
betul. kenyataannya beberapa pengusaha dan perusahaan mau bantu pemerintah, karena takut dan kuatir tidak tepat sasaran. kalo pejabatnya jujur dan amanah, tanpa diminta pun mereka mau bantu.
Muantap Pak…pake aja dana CSR untuk proyek-proyek percontohan, dari pada direpepoti urusan birokrasi, administrasi dan wakil rakyat…ribet….kerjanya menghalangi mulu…buktinya, Nama walikota dan camat sudah dimasukin ke DPRD, disimpan dilaci aja…sampai sekarang ngak jelas maunya apa tuh DPRD…rakyat mana sih yang diwakilin sama mereka…Salam…Go…JB
Rakyat DPR
Asal bisa rapih spt perumahan di Singapura dan Malaysia saja.
Baiknya Ahok menerapkan GIS Viewer spt ini
http://maps.aucklandcouncil.govt.nz/aucklandcouncilviewer/
Banyak manfaatnya kok.
bubarin aj DPRD…..nga guna….namanya jg Dewan Perwakilan Rakyat…yach smua ud di wakilkan..mau mobil ud di wakilkan…iya gak….