Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun dua rusun di dekat Waduk Pluit untuk warga yang akan digusur. Rusun tersebut akan mampu menampung sekitar 2.000 kepala keluarga dan dibangun di Muara Baru dan Luar Batang, Jakarta Utara.
“Kita sudah beli tanah 2,2 hektar di Muara Baru untuk bangun rusun, khusus untuk orang yang pengin tinggal deket situ,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Kamis (16/5/2013) sore.
Basuki mengungkapkan, jika rusun di Muara Baru masih kurang bisa menampung, pemerintah akan membangun kembali rusun di Luar Batang yang memiliki luas tanah 6,4 hektar.
Warga Waduk Pluit yang tinggal di bantaran waduk akan direlokasi ke rusun tersebut. Saat ini rusun di Muara Baru sudah tersedia 400 unit, tetapi belum sempat diresmikan. Rusun tersebut sudah ditempati oleh orang-orang yang mengklaim dirinya dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).
“Kita sudah bangun rusun, tapi sudah ada yang tempatin. Kepala dinas ke sana, malah diancam mau dibakar hidup-hidup,” kata Basuki.
Mengenai pembangunan rusun tambahan, kata Basuki, nantinya pihak Pemprov akan meminta kerja sama melalui corporate social responsibility (CSR) perusahaan properti untuk membangun rusun tersebut. Saat ini, di Jakarta terdapat 685 blok perumahan milik perusahaan properti. Setiap perusahaan properti memiliki kewajiban 20 persen pendapatannya untuk membangun rusun di tanah pemerintah.
Basuki melanjutkan, jika rusun tersebut dibangun oleh perusahaan properti, pembangunan bisa selesai dalam waktu satu tahun. Hal ini dilakukan karena normalisasi waduk harus segera dilaksanakan dan pemerintah harus bergerak cepat supaya banjir tidak lagi menggenang di DKI Jakarta.
Sementara mengenai jumlah warga di Waduk Pluit yang bisa sampai 10.000 KK, pihak Pemprov tidak akan memberikan rusun kepada semua warga. Pasalnya, banyak warga di bantaran waduk tersebut yang memiliki rumah kontrakan 6-12 pintu. Untuk itu, Pemprov akan memberikan rusun ke warga yang benar-benar membutuhkan.[Kompas.com]
Jika mengatasnamakan orang miskin bisa menjarah rusun, bisa rusak nih negara.
Semua harus mengikuti prosedur nomor urut, jika tidak, sikat saja dengan bromob, bila perlu tambah kopasus,model preman didiamin bisa ancur nih negara.
Pak Ahok,sikat aja orang-orang ga tau diri ini. cm ngotorin kota Jakarta. madi kipe lo pade (warga waduk pluit), g gibeng baru tahu. saya orang asli betawi, kagak rela betawi diacak-acak sama org luar Jakarta
orang mampu ngaku miskin, bukankah itu pembohongan publik.. bisakah itu dituntut…!!
pertama, didepan hukum itu tidak dibedakan kaya atau miskin, sudah jelas menduduki tanah negara melanggar hukum, jadi proses yang harus dilakukan pemprov dki adalah menjalankan hukum , dengan menugaskan aparat hukum (polisi, atau kalau perlu tentara) untuk para oknum penduduk waduk pluit. sikat saja semua preman di Jakarta sesuai hukum yang ada di indonesia!