Ahok.Org – Penertiban PKL masih terus diupayakan pemprov DKI agar kelak jenis usaha kecil itu tidak menimbulkan permasalahan sosial. Upaya awal, Wagub DKI Ahok akan mengutamakan PKL yang memiliki KTP Jakarta.
“Intinya kita mau PKL tidak jualan sembarangan lagi. Itu harus ditata. Makanya mau kita hitung. Yang tidak ber-KTP DKI out,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).
Ahok mengatakan, walaupun mengutamakan pedagang ber-KTP Jakarta, bukan berarti orang daerah tidak boleh berdagang di Ibu Kota. Silakan berdagang di Jakarta, tetapi dengan syarat.
“Kalau dagang selama masih ada tempat. Kalau masih ada tempat, Jakarta terbuka kok pada siapapun yang mau usaha,” lanjutnya.
Namun, Ahok mengakui jika relokasi pedagang ke rusun terpadu tersebut tidak akan dilakukan dalam tahun ini.
“Nggak keburu tahun ini direlokasi. Tahun ini baru bangun. Tahun depan mungkin jadinya,” terang suami Veronica Tan ini.
Untuk mensiasati tempat untuk pedagang, maka program memasukkan pedagang di gedung pasar milik PD Pasar Jaya menjadi satu-satunya jalan.
“Didorong ke PD pasar jaya. Kan ada lokbin-lokbinnya. Kan banyak pasar yang kosong,” pungkasnya.[Detikcom]
pak ahok mohon bantuannya, angkot 121 jurusan Cileungsi-Kp.Rambutan seenaknya saja naikkan tarif, sblum bbm naik sudah naikkan tarif sepihak dari 4000-5000, lalu setelah BBM naik malah naik jadi 7000, jgn seenaknya hanya karna milik koperasi TNI
bro Ahok, tuh SMPN di Sukapura udah jadi sejak 2012, ga bisa dibuka, karena akses jalan masuk ditutup RW setempat!!!
coba berdayakan Lurah, Camat dan Walikota nya, kalau masih ga mempan ente baru turun beresin dah!!!
Moga2 lurah dan camat yg baru ditambora sama taman sari bisa menertipkan pkl di petak baru da diasemka soalnya dulu punya pejabat dapet jatah dari pkl 2 apalagi mau dekat lebaran lapak2 pkl tersebut diperjual belikan oleh oknum 2 pejabat dr rt rw sampai kecamatan sehingga membuat kemacetan dan kesemrautan tolong diperhatikan trims