Ahok.Org – Setelah memberikan “kuliah” kepada Komnas HAM tentang hak asasi manusia, kini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana memberi kuliah kepada BUMD yang bergerak di bidang pengolahan daging segar, PD Dharma Jaya. Adapun kuliah yang akan diberikan Basuki adalah mengenai mengontrol harga di pasar.
“Kita harus kasih mereka sedikit kuliah tentang bagaimana mengontrol harga di pasar, hehehe,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Selain belum bisa mengontrol stok dan harga daging di pasar di Ibu Kota, menurut Basuki, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan tak ada lagi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Jakarta.
Untuk menjaga stok daging, Basuki mengklaim stok daging Jakarta akan selalu aman dengan menjalin kerja sama dengan RPH yang berada di Bekasi, Lampung, Bogor, atau Tangerang. Di samping itu, PD Dharma Jaya yang memiliki RPH di kawasan Cakung, Jakarta Timur, itu dinilai belum mampu mengelola limbah RPH yang dapat membahayakan kesehatan warga dan lingkungan sekitar.
“Pak Gubernur kan pengalaman sekali mengatasi inflasi sembako di Solo, sampai dapat penghargaan seluruh Indonesia nomor satu. Jadi, memang kontrolnya gampang sekali, asal kita dapat mengontrol pasar-pasar kita,” katanya.
Menurut Basuki, BUMD DKI yang bergerak di bidang perdagangan bahan pokok masih belum dapat mengontrol harga pasar. Apabila mereka berfungsi sebagai pemasok barang, dengan itu, mereka juga dapat mengontrol harga kebutuhan pokok yang dijual di ratusan pasar tradisional di Ibu Kota. Apabila BUMD dapat mengontrol harga pasar, kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran pun semakin meningkat dari hari ke hari.
“Kita ini kan punya PD Pasar Jaya, kalau dia bisa mengontrol harga sembako dengan harga yang terjangkau, maka harga-harga sembako di pasar punya kita juga akan ikutan jual murah. Kalo pasar enggak mau ikutan, ya akan kita usir. Itu sistem yg akan kita lakukan. Kalau cuma operasi pasar, mahal harus pakai truk,” ujar Basuki.[Kompas.com]
sip bos, kita tunggu aksi nyata,sepertinya lebaran tahun ini masih belum bisa menikmati rendang.
memang sudah seharusnya, BUMD yg tidak mempunyai manfaat untuk kepentingan rakyat banyak, sebaiknya dibubarkan!!!
Apalagi malah bukannya menghasilkan malah tekor minta suntikan dana melulu, ini kan seperti piara benalu!
Juga bisa lebih irit APBD dan bisa digunakan untuk kepentingan proyek pemprov yang lebih bermanfaat untuk warga DKI Jakarta selanjutnya. Sedikit lebih tegas, kenapa enggak!!!