Ahok.Org – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan atau yang dinamakan NCT (Non-Cash Transaction).
Sistem tersebut dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, melalui sistem tersebut, transaksi antara pihak Pemprov dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi wajib bertransaksi dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.
“Semua rekanan Pemprov DKI bertransaksi dari bank ke bank. Duit Pemprov dikirim ke rekening rekanan. Rekanan membeli apa pun harus lewat bank juga. Jadi non cash semua,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (5/9/2013) kemarin.
“Sehingga semua kelihatan biaya-biayanya untuk apa saja. Kalau ada uang yang penggunaan tidak benar, kelihatan kan semua,” lanjut Jokowi.
Melalui sistem tersebut, lanjut Jokowi, tak hanya transparan dalam penggunaan anggaran, tetapi terjamin dari aspek pencegahan KKN. Pasalnya, sistem tersebut mempermudah pelacakan suatu transaksi. Apalagi, transaksi yang mencurigakan.
Jokowi memastikan sistem NTC tersebut akan diterapkan dalam waktu dekat. Pihaknya, akan menginventarisasi pihak ketiga atau rekanan dari Pemprov DKI terlebih dahulu, melakukan sosialisasi kepada mereka soal sistem penggunaan NTC, dan melaksanakan kontrak kerja demi sistem ini.
“Gampang, kalau rekanan mau ya jalan. Kalau ndak mau ya tunggu, kita ndak kasih,” ujarnya.
Bebas KKN
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Hadi Purnomo menjelaskan, sistem tersebut memiliki banyak manfaat. Selain dapat menelusuri aliran dana dan menutup celah KKN, NCT juga dapat merinci berapa jumlah transaksi sebenarnya, merinci item-item transaksi, serta bisa menjelaskan dari mana sumber keuangan itu.
Meski demikian, lanjut Hadi, pihaknya belum dapat mengetahui secara pasti kapan Jokowi akan menerapkan sistem transaksi transparan tersebut. Pihaknya mengaku tidak berwenang atas hal itu.
Namun, BPK tetap siap jika sewaktu-waktu, Pemprov DKI akan memulai menjalankan sistem tersebut. “Kalau beliau setuju, ya kita jalankan. Kalau ndak setuju ya enggak apa-apa juga. Ini imbauan kok, bukan suatu pemaksaan,” ujarnya. [Kompas.com]
betul itu pak,klo bisa kerja sama dengan GIZ kami sudah melakukan transaksi tersebut,minimal cash di bawah 1 juta.transparan banget,,tapi perlu juga di perbaiki mental pegawainya,,kadang mereka kerjasama dengan vendornya untuk me mark up tagihan2 tersebut.
BPK juga meragukan sih…???
Antara Jokowi, Kresna dan Petruk -Pitoyo Amrih – 01 October 2012
finally, it’s true! javanese concept being applied by him, seem we need re-discovery our culture, as ever stated by umar kayam. thanks for the author – kotak2-real sanepan.
….heee3x…saderma ngudaswara kemawon….
Setahu saya…dagang itu selalu jauh lebih murah dengan cash on hand. klo via bank, biayanya jadi tambah mahal, makan waktu dan kadang ribet untuk menguangkannya karna ada batasan2 aturan yang diberlakukan oleh bank2 lokal. seperti kita tahu, bank2 lokal di Indonesia tidak melayani nasabah, tapi sebenarnya mereka itu penghisap darah. sederhananya saja. kita simpan uang ke bank, tapi uang jasa bank yang jadi biaya kita harus bayar jauh berlipat kali lebih besar daripada bunga yang kita peroleh. ironis skali. pokoknya, dimana2…. rakyat selalu dipihak jadi korban sapi perah. jadi, tidak heran kenapa korupsi, diskriminasi bisa tumbuh subur di Indonesia. pemerintah tidak sayang rakyatnya. dan rakyat pun sngaja dibikin bodoh supaya mudah dipengaruhi shingga terpilihlah pimpinan yang tidak becus kerja dan tidak cinta rakyat. ironis ya ?!
Cuma sekedar info saja, memang untuk pelayanan terhadap nasabah, bank di Indonesia masih jauh dari apa yang disebut pelayanan prima. Namun kalau dikatakan biaya yang harus dibayar jauh berlipat kali daripada bunga yang diterima, itu tentu saja bergantung pada dana yang ditempatkan pada bank tersebut. Lagipula hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, bahkan bank-bank di negara maju, jelas lebih tega lagi, coba cari info mengenai biaya-biaya yang dikenakan di bank di beberapa negara maju, mungkin Anda akan tercengang karena mendapatkan sebagian uang yang ditabung akan dipotong oleh bank di sana sebagai biaya (baca : tanda jasa).
Kalau ada pegawai Pemda yang dicurigai sebaiknya segera diselidiki dan ditindak kalau terbukti. dengan begitu yang lain akan takut dan mikir mikir untuk korupsi.
kalau kurang actionnya ya akan repot