Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama kecewa dengan sebagian besar camat yang lolos hasil seleksi lelang jabatan. Namun ia masih berharap kinerja seluruh camat dapat ditingkatkan.
“Gini loh, bukan berarti bodoh, tapi artinya tidak sesuai dengan harapan kita. Konsep melayaninya pas-pasan, standar saja. Itu mungkin yang masuk karena dia sudah terlalu lama di zona nyaman. Dia nggak mengerti lagi melayani orang,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2013).
Ahok mengatakan sebanyak 60 persen camat hasil seleksi kurang optimal dalam melayani. Sisanya sekitar 30 sampai 40 persen sangat baik melayani, sehingga ia mengharapkan mampu meningkatkan 60 persen camat yang masih minim dalam melayani.
“Setelah ada yang masuk 30 sampai 40 persen, yang ini (60 persen) terpengaruh juga kan. Dia takut juga kan. Secara keseluruhan setelah dievaluasi, masyarakat merasa pelayanan di kelurahan kecamatan lebih baik. Karena dia takut dicopot kan, kita bilang anda ini pas-pasan loh, tapi kita pertahankan, makanya anda harus berubah,” ujar Ahok.
Ahok berencana akan kembali menguji 60 persen camat yang mengecewakan itu. Kesempatan kedua untuk para camat itu pun terbuka lebar untuk yang mau belajar dan meningkatkan pelayanan.
“Kita tes dulu. Sekali lagi PNS DKI nggak ada yang bodoh. Tapi ini soal peduli atau tidak peduli, peduli itu bisa dilatih. Kalau orang takut dipecat, bisa belajar. Kalau dia bodoh ya susah. Setelah kita dapatkan guru-guru dan dinas, akan kita adakan lagi. Kita evaluasi lah, kasih kesempatan. Tapi bisa saja tengah jalan kita copot,” ujar Ahok.[detikcom]
saran saya, adakan website resmi kelurahan, kecamatan, walikota dst.
laporan warga yg masuk dgn bukti foto, diberi nomor laporan, lalu dijawab dgn tenggang waktu kesanggupan untuk mengatasi.
Jk tdk sanggup, naik ke kecamatan dgn no sama. Dgn catatan alasan ketdk sanggupan. Begitu seterusnya.
Warga bisa melihat dgn transparan, sampe dimana penyelesaian keluhannya.
Jika bisa diterapkan, penilaian kinerja akan lbh baik!
Ayo maju terus Jakarta Baru!
Di perbankan dikenal moto bahwa pelanggan adalah mereka yang menjalankan proses berikutnya, dengan demikian pelayanan bukan hanya kepada nasabah saja tapi kepada rekan kerjanya mulai dari back office sampai ke front office. Pola kerja semacam itu kalau diterapkan juga di jajaran pemprov DKI saya percaya semua lini akan terbentuk jiwa pelayanannya.
masalahnya pns itu gak bisa di pecat, itu yang bikin zona nyaman mereka males untuk berubah, suatu peraturan amburadul dari jaman feodal, mana ada orang kerja gak boleh dipecat kecuali kena pidana apalagi ini kerja buat masyarakat, presiden aja boleh diturunkan pns malah lebih hebat dari presiden
pak jokowi dan pak ahok,birokrasi pungli tetap ada di kelurahan dan kecamatan masih main mohon pak ahok turunkan team investigasi.permainan pembuatan KTP tidak ada dokumen lengkap tetap berjalan seperti yang lama yang penting fulus 500 ribu sampai 1 juta.biasanya dari rt setempat yang ngurus KTP dan KK kepada kantor kelurahan setempat.
bener kan? masih banyak praktek2 pungli dasar spt urus KTP ini..
makanya banyak yg minta e-ktp HARUS berlaku seumur hidup, termasuk ane, shg gak jadi korban permainan fulus berkali2 lagi tiap kali harus perpanjang KTP.
BTW, buat yg udah dapet kartu e-KTP, statusnya sudah berlaku utk seumur hidup ato blom?
pak Jokowi dan pak Ahok, betul pak coba anda terjunkan team investigasi anda untuk melihat dan mengecek kondisi senyatanya yang masih ada dilapangan…rupanya masih lebih dari 50% dari total Camat dan Lurah hasil lelang yang kinerja masih jauh dari harapan anda berdua.
contoh masih banyak Lurah dan Camat yang tetap minta upeti atau bayar biaya lebih besar dari daftar tabel harga yang dipasang.
seperti yang baru saja dialami oleh orang saya untuk mengurus domisili di kelurahan pondok labu masih dimintain uang 700 ribu..
tolong pak Jokowi dan pak Ahok pun juga konsisten melalukan monitoring terhdap mereka mereka spy kalau ada yang mulai tidak benar bisa sgera diambil tindakan.
mereka semua cukup pintar, tapi mungkin mereka yg 60% ini cuma terlalu bodoh utk coba2 ikut lagi dlm jajaran korps PNS pimpinan kalian berdua dan berharap tak kena ‘tendangan bebas’ atau ‘penalty kick’ jika ketahuan ‘bodohnya’ nanti. 🙂
yang masih menjabat dengan mindset lama copot saja pak, toh katanya masih ada yang waiting list/cadangan, berikan kesempatan kepada mereka, bisa jadi mereka yang waiting list/cadangan itu justru memiliki kepedulian yang tinggi.
pak jokowi dan pak ahok ktp baru dan kk baru harus di pantau/di perhatikan.sasaran pembuatan ktp dan kk baru rt yang kelola lalu lapor ke rw.sesudah itu rt langsung meluncur ke kelurahan mereka semua lagi panen duit.mereka buat kk baru untuk mengurus KJS.kata orang yang urus partama tama harus sepakatin sama rt dulu,rt dan rw banyak yang kaya.
Sms saja jelasnya bgmana, yg detail pak, bukan berdasarkan kata orang. 🙂 kalo perlu pakai video camera tersembunyi, direkam. SMS saja ke pak Ahok atau email kan.
Jangan cuma lelang camat lurah az doong pak…Lelang juga tuuh jabatan KaSUDIN, KaSUBBAG & KaSEKSI biar jangan ada lagi istilah PDKT UANG + LINK SUKU (SUKU JAWA, BIMA, BATAK, SUNDA etc)..Ada uang ente boleh menjabat, klo ente ga ada uang biar kinerja & prestasi selangit juga, go 2 hell az…Apalagi lain Suku, waallaah…GOOD BYE AZ LU..