“Pemilik Transportasi Harus Bertanggung Jawab Atas Pengemudinya”

2
46

Ahok.Org – Kemacetan di Jakarta dilansir merupakan akibat dari begitu banyaknya transportasi umum di Jakarta yang tidak beroperasi sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Senin siang (23/9), Basuki T. Purnama menerima DPP Organda untuk menyampaikan laporan dan penyelenggaraan serta permasalahan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Pada audiensi ini, perwakilan DPP Organda mengaku cukup terbebani dikarenakan adanya birokrasi yang sulit sehingga tidak mudah dalam perizinan. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan rencananya untuk menegaskan setiap pemilik transportasi umum agar bertanggung jawab dalam menertibkan pengemudinya masing-masing,”Kalau masih ngetem sembarangan, saya cabut trayeknya”.

Ahok menghimbau DPP Organda untuk tidak mementingkan kepentingan organisasi dan mulai melakukan tindakan nyata guna memperbaiki sistem transportasi umum Jakarta.

“Supir metro mini dan mikrolet lebih baik pindah ke taksi atau kita beli bus baru, rekrut orang lama, tanya mau atau tidak kalau tidak mau biar saja, kita butuh yang bersedia melakukan perubahan,” tegasnya.

Ahok juga menyatakan ketidaksetujuannya untuk merekrut orang baru sebagai pengemudi karena akan menjadi beban sosial baru bagi pemprov DKI dalam mensejahterakan warga, penambahan populasi akan menjadi masalah baru di Jakarta,”Orang baru, kalau dari daerah akan bawa keluarga, susah lagi kita ngurusnya, justru kita utamakan adalah warga Jakarta dan yang memang sudah beranak cucu di Jakarta”, jelasnya.[Fal]

2 COMMENTS

  1. Setuju Pak, apalagi yang namanya supir tembak, kalau nyetir ugal-ugalan kejar setoran…Manajemen satu atap yang pernah digagas sebenarnya sangat bagus, sayang belum bisa direalisasi…
    Usul Pak,karena intinya pemprov ingin adanya perubahan dan Strategi manajemen satu atap untuk kendali,monitor dan mendisiplinkan angkutan umum belum dapat dilaksanakan,kenapa tidak minta pihak organda yang harus meyakinkan Pemprov bahwa mereka akan berubah seperti strategi yang akan diterapkan, kendaraannya gimana, sopir dan kernek mau diapain gitu loh. Pemprov tinggal lihat benar atau tidaknya, karena pada dasarnya kalau mereka tidak meyakinkan pemprov, maka Pemprov sebagai pemegang otoritas berhak untuk memberangus ijin trayek angkutan umum tersebut …Salam…Go…JB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here