Soal Imbauan Mendagri, BTP: Indonesia Negara Pancasila

20
208

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak sepakat dengan imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengganti Lurah Lenteng Agung. Menurut dia, Mendagri perlu belajar mengenai konstitusi terlebih dahulu, sebelum ia berkomentar terkait konflik yang dihadapi oleh Lurah Susan.

“Jadi, Mendagri harus belajar konstitusi, Ahok yang bilang,” tegas Basuki, seusai mengikuti apel siaga, di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Mengapa ia mengatakan hal tersebut? Dengan nada yang semakin meninggi, Basuki menegaskan kalau Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi, pemilihan pemimpin tidak didasarkan oleh keinginan warga untuk menolak atau tidak menolak.

Kemudian, ia justru balik mempertanyakan kepada Mendagri, apabila ada satu juta warga demo di Jakarta, apakah dengan aksi tersebut, berarti ia bersama Jokowi dapat diturunkan dari jabatan yang kini mereka emban?

Secara hitungan, kata dia, Jokowi dan dirinya tidak perlu turun dari posisi Gubernur dan Wakil Gubernur karena angka tersebut masih kurang dari sebagian jumlah warga Jakarta.

“Kalau kamu enggak suka kepada saya, turunkan saya di 2017. Bukan pakai demo-demo. Jadi, sampaikan kepada Mendagri seperti itu,” tegas Basuki lagi.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.[Kompas]

20 COMMENTS

  1. Setuju pak, mengapa harus memakai alasan agama, yang dilihat adalah kinerja dan pelayanannya bukan dari seagama atau tidak….
    kapan bisa majunya bangsa ini… duh cape deh….sampe binggung saya level menteri aja omongnya begini gimana level dibawahnya…. duh ampun deh…

    • WADUH, ternyata Pak Mendagri masih BETE krn waktu itu surat edarannya ttg E-KTP yg tdk boleh difotocopy, dikoreksi oleh Pak Ahok.
      Beliau bukannya mensupport KONSTITUSI, malahan ikutan melanggar konstitusi.
      Kenapa mesti kuatir kinerja Lurah LA akan turun??? Biasa, sudah mau habis masa jabatan, ikutan cari sensasi ala populist. Opportunis benar ini Pak Mendagri. Minta ampun!!! Maaf, warga fanatik LA sebaiknya memberikan contoh positif buat Indonesia, bukan selalu memperdebatkan beda agama.

      • kinerja lurah turun pun bukan kuasa mendagri yg urus, itu hak pak jokowi, ini ibukota , ini DKI Jakarta, ngapain mendagri khawatir kinerja lurah wong kinerja bawahannya aja gak beres cmn ABS, e-ktp mana lom siap2 juga dah sekian tahun

  2. Pemikiran seperti Mendagri inilah yg menghambat persatuan, kesatuan dan kemajuan bangsa. Kasihan generasi penerus kita yg selalu mendapat contoh pikiran – pikiran seperti itu.

  3. Ternyata bener yah, baru 1 test case, sudah pada blingsatan. Gimana mau -> Globally Think Locally, APEC, AFTA, ASEAN Community 2015, ASEAN Goes Local kalau posisi Government kok justru lebih memilih underbow, padahal lik Jokowi baru mau meningkatkan trustworthiness, kerjasama dengan negara tetangga dekat, jauh, maupun jauh sekaliiiiii.
    Apa kita lagi lupa Berbangsa & Bernegara Indonesia….
    ….capek dech….mending belajar dari para tamu luar yang demen ke Balikota…..yang bahasanya ewes-ewes….was wis wus wis wos….

  4. Memang harus diakui terjadi ‘pembodohan-pembodohan’ kepada masyarakat dari tokoh-tokoh agamanya terhadap ayat-ayat kitab sucinya. Kejadian ini sudah berlangsung lama puluhan tahunan.
    Akibatnya seperti kasus ini, ada sebuah kelompok masyarakat yang terpengaruh dan membuat ‘ulah’, yang ‘tampaknya’ bertentangan dengan aturan main (Pancasila, kebhinekaan bangsa kita).
    Kekeliruan ini bukan terletak hanya pada masyarakatnya tetapi juga para tokoh agamanya.
    Pembodohan dari rata-rata para tokoh agama yang membuat masyarakat kita sulit berpikiran lebih terbuka dan demokratis dalam berbangsa dan bernegara.
    Rasanya MUI sebagai badan berpengaruh perlu memberikan satu bentuk tafsiran (supaya satu ayat kitab suci tidak ditafsirkan aneka macam oleh pemeluknya) bagi para pemeluk, sehingga ayat-ayat kitab suci tidak ditafsirkan dan diplintir seenaknya demi kepentingan sendiri / kelompok.
    Utk komen Mendagri, beliau entah apa agendanya, terlihat ingin mengayomi dengan cara ‘lebih sabar’ mengingat kondisi masyarakatnya sudah lama begitu. Tetapi dari konteks kenegaraan, komen Mendagri memang bodoh.

  5. Semoga bukan karena ada agenda kelompok tertentu yang ingin menghancurkan Indonesia dan memporakporandakan bangsa ini, tidakkah cukup Indonesia sebagai Negara terkaya dengan kondisi rakyatnya yg masih sangat memprihatinkan. saudara saudaraku sebangsa dan setanah air, didunia ini banyak sekali kelompok yang sangat takut Indonesia bersatu, karena jika rakyat Indonesia Bersatu maka bangsa Indonesia akan menjadi Bangsa dan Negara nomor satu di dunia, sejarah sudah membuktikan ketika bangsa kita bersatu hanya dengan modal bambu runcing saja dapat mengusir penjajah yg berkekuatan persenjataan modern. saudar saudaraku yang tercinta mari kita bersatu menghancurkan musuh kita sebelum kelompok yang INGIN menghancurkan bangsa dan negara tercinta kita ini beraksi lebih jauh.< MERDEKA

  6. Pak…Pak, kita ini mau maju dalam demokrasi, eh ente malah pengen bikin jadi negara anarkis. Kalo yang kelompomk mayoritas bisa menekan waalupun cuma segelintir, apa jadinya negara ini nanti.
    Cukur aje tuh kumis, ganti nama jadi Gampangan Omong, bukan Gamawan Fauzi.

  7. Pak SBY Yang Terhormat, Harap copot mendagri yang akan membawa kehancuran bagi NKRI, ini aspirasi masyarakat, tolong didengar pak SBY kalo memang bapak SBY benar2 mau menjadi pemersatu bangsa kalau tidak bisa copot paling tidak tegur di depan umum itu mendagri semprul, agar menjadi perhatian warga bahwa ini masih negara NKRI bukan negara agama

  8. Good job pak Ahok.. Andalah pembela segala rakyat kecil yg tertindas. Dgn status anda sebenarnya sudah bisa hidup enak tp anda memilih mati demi konstitusi dan kesejahteraan rakyat kecil. Sungguh mulia jiwa anda. Dengan segala hormat kepada pak Mendagri supaya mengundurkan diri dari posisi Mendagri karena anda telah melukai bangsa ini dan memalukan bangsa ini ke dunia luar. Tidak sepantasnya pejabat selevel menteri tunduk thd tuntutan preman apalagi bernuansa SARA.

  9. pantesan Papua minta merdeka, lah yg ngurus begini kualitasnya!? Pindahin Ibukota NKRI ke tanah Papua, demi menguber ketinggalan yg sudah terlalu jauh!!! Wakil Partai, sapa berani??? Jangan berkutet di Jawa doang????

  10. Masyarakat yg menolak Lurah LA jangan sampai terhasut dng perkataan Mendagri, karena bicaranya itu bisa memecah belah bangsa. NKRI berdasarkan Pancasila & UUD 45, hati & pikiran yg sempit bila negara mau maju. Lihat kinerja lurah bukan agamanya. Tidak sedikit orang yg seagama, sesuku, sedaerah, bekerja tidak becus, korupsi, lambat, birokrasi yg rumit, bertele-tele, petugas kelurahan terima uang suka rela, dlsb. Itu sudah gak zaman. BERUBAHLAH POLA PIKIR KALIAN.

  11. mendagri penghianat pancasila, indonesia gak bisa maju krn ada org2 seperti ini.
    mendagri ini lulus sekolah ga sih? ijazahnya beli dgn harga goban ya pak?

  12. Negara lain sudah ngak tau kemana majunya, negara kita masih berkutat di issue2 SARA, kapan maju nya nih negara, mendagri otak memblee gitu, saya yakin banyak pejabat lain yg pikirannya selevel ini, makanya negeri ini ngak maju2…ngurusin yg ngak ngak aja, mendagri bisa bisanya ngurusin lurah…weleh weleh, ngak ada kerjaan kali nih, dah mundur aja kalo dah ngak ada kerjaan, masih banyak org yg mau kerja sebagai mendagri yg benar. mundur aja dan urusin issue km korupsi e-ktp tuh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here