Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerjasama dalam upaya penanggulangan banjir di ibu kota.
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak melempar tanggung jawab ke Dinas Kebersihan, walaupun peraturan daerah perihal kewenangan penanganan sampah berada di dinas tersebut.
“Kita sebagai keluarga besar, saya kira tidak ada yang bilang kalau kelingkingnya kejepit pintu, kita bilang emang gue pikirin. Jadi inilah dalam SKPD, kita harus pikirannya seperti itu,” kata Basuki T Purnama, pada Apel Besar Satgas Banjir dan Satgas Jalan Rusak di Taman Monas, Jumat (27/9).
Mantan anggota Komisi II DPR ini mencontohkan, satgas air saat melewati jalan rusak, namun bersikap cuek dan tidak melaporkan hal tersebut ke dinas terkait. “Begitu sebaliknya. Seharusnya berpikir, satgas air untuk segera mengambil tindakan agar terealisasi,” ujarnya.
Basuki menuturkan kondisi serupa terjadi di kali pasar ikan (Pakin), Jakarta Utara yang saat ini tidak terlihat lagi tumpukan sampah. Tumpukan sampah hanya terlihat di pintu saringan yang terpasang di kali Pakin. “Jadi selama ini kenapa ada eceng gondok karena dangkal kalau dalam sekali tidak mungkin ada eceng gondok. Sama juga seperti sampah numpuk di sungai-sungai sampai seperti tong sampah karena memang lumpurnya terlalu tinggi, ini tugas PU,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, warga ibu kota tidak menghendaki musibah banjir kembali terjadi. “Banjir yang terjadi selama ini disebabkan kapasitas kali tidak memadai,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jika banjir di ibu kota terulang kembali akibat terjadi sumbatan atau waduk tidak dapat nampung air merupakan hal yang tidak wajar. “Ini namanya keterlaluan. Di Jakarta, banyak alat berat dan truk,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Basuki, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI mulai tahun depan tidak lagi membeli barang secara tender.
“Tender ini bikin sakit kepala. Nah, sekarang ada truk beli saja langsung, untuk apa ada tender. Jadi mesti jelas,” tandasnya. [Beritajakarta]
Saya setuju tender sering akal-akalan. Tanpa tender seringkali bisa dapat harga lebih murah. Tujuannya baik, tapi alangkah baiknya minta pendapat dari KPK jangan sampai nantinya dituntut karena dianggap korupsi. Setahu saya tender merupakan syarat dalam pengadaan barang di pemerintah!!!
Procedure kadang hrs dilewati juga ya hehehe. Setuju sama mas Dadang yg mengingatkan pemprov DKI jangan memberiian celah pd orang2 yg tdk suka pd pasangan ini