Ahok.Org – Komitmen pemberantasan korupsi serta mewujudkan pemerintah yang bersih terus gencarkan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, jika ada pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI yang terbukti melakukan korupsi maka akan langsung dipecat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama saat memberikan pengarahan kepada para lurah dan camat di Balaikota, Rabu (16/10).
Pada kesempatan itu, Basuki juga menyindir masih adanya pungutan liar (pungli) di kelurahan maupun kecamatan. “Kalau Anda, lurah dan camat butuh uang Rp 10 ribu atau Rp 20 ribu cari saya. Dan saya akan bantu. Dana operasional saya masih banyak, asal jangan korupsi,” tegas Basuki, Rabu (16/10).
Dikatakan Basuki, peluang korupsi akan dipersempit dengan rencana pembuatan pakta integritas dan perjanjian tentang pemecatan lurah dan camat yang tidak bekerja maksimal. “Jadi, saat lurah atau camat dilantik, mereka akan menandatangani pakta integritas dan perjanjian pemecatan jika tidak bekerja maksimal. Kami ingin kesejahteraan warga dapat semakin meningkat, khususnya di kelurahan maupun kecamatan,” katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilibatkan untuk mengecek harta kekayaan para camat dan lurah. Lalu, alur pendapatan dan penerimaan camat dan lurah juga akan dipantau. Dengan demikian diharapkan pratek korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa ditekan.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menginstruksikan para camat dan lurah untuk turun langsung ke lapangan, agar dapat memetakan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. “Jangan takut di demo. Mau didemo 1.000 orang, saya akan cuek. Saya bekerja dan tidak takut pada siapa pun. Saya cuma takut kalau tidak mau bekerja. Karena otak, perut dan dompet warga Jakarta harus penuh,” katanya.
Saat ini, ia menilai bahwa budaya korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai berkurang. Ia pun berharap agar prestasi ini dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Sehingga ke depan praktek korupsi dapat dihilangkan.[Beritajakarta]
Salah satu cara mungkin dibuat penilaian untuk memperoleh bonus atas hasil kerja pak supaya kurah camat semangat kerjanya. Yang dapat nilai A bonus 100% gaji, dst
om sak minta video nya
kalau masih ada tanda-tanda korupsi, sebaiknya mundur !
Soal menandatangani pakta integritas dan perjanjian bersedia bunuh diri bila terbukti korupsi dan hartanya disita negara!
Ini jelas lebih efektip, daripada sumpah dan janji tidak akan korupsi, CUMA SEBATAS SLOGAN KOSONG DAN BASA-BASI
Ancungkan Jempol BANG JOKOWI & BANG AHOK.
Pakta Integritas jadi dilaksanakan, bukan pencitraan or basa basi tapi real bekerja untuk Rakyat/ Warga Jakarta.
Usulan dgn semangat “JAKARTA BARU” :
1. Sebaiknaya diadakan juga seleksi terbuka/ penilaian terbuka/ Lelang Jabatan untuk jabatan dibawahnya seperti wakil, sekertaris, DanRu/ DanTon Satpol PP, dll. Supaya mereka benar-benar mengerti, menghayati & mengamalkan jabatan yang diembannya untuk kepentingan pelayanan masyarakat. (jangan terbiasa menjadi raja kecil/ minta dilayani).
2. Berikan Penghargaan bagi yang berprestasi & Berikan peringatan bagi yang bekerja asal-asalan. Dapat dijadikan kridit poin or debit poin untuk promosi jabatan yang lebih besar/ tinggi.
SALAM JAKARTA BARU.
Sudah enak tdk usah berjuang dgn keringat dan darah spt jaman kemerdekaan….
tobatlah…jangan korupsi!!!
hiks hiks video nya gak lulus sensor ama pak ahok ya
Slamat Malam. Saya cuma mau nanya tentang proses PRONA. Soalnya 2 bulan lalu saya ditawarkan PRONA oleh Ketua RW saya di Kel. Kartini, tetapi harus membayar sebesar 3 juta. Untuk nilai sebesar itu tentu saya tidak sanggup. Seminggu kemudian malah tawarannya naik lagi jadi 5 juta. Saya cuma mau tanya apakah PRONA itu untuk membantu rakyat atau menyusahkan rakyat? jujur rumah saya belum ada sertifikat apa2. Bagaimana mau urus sertifikat, rumah aja dibangun dari pinjaman kantor. Cicilnya aja sampai usia pensiun. Bingung nich 🙁
goda kang gede, diri pribadi
jarene Ahok, eh…BTP eee..Basuki
awak sikile Jokowi
hi3x….
pitutur wong tua uga nambahi
isine agama lan tulusing ati
aja, amarga piti
lirik tengen uga kiri, rumangsa miliki
pitungane rai uga anak bini
dicacat sak-DKI lan nagari
jare melu korupsi
…..