Jokowi Tunggu Pemerintah Pusat soal Otoritas Transportasi

15
163

Ahok.Org – Tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap menjadi persoalan dalam pembangunan transportasi di area Jabodetabek. Pembangunan transportasi pun tidak merata.

Di satu sisi, Pemprov DKI telah menghidupkan mass rapid transit (MRT) dan monorel. Namun, pemerintah pusat sebaliknya. Monorel Bekasi-Tangerang hanya menjadi wacana.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk memotong berbelitnya tanggung jawab, memang harus dibentuk badan otoritas yang mengurus pembangunan transportasi massal Jabodetabek.

“Makanya, perlunya OTJ (Otoritas Transportasi Jabodetabek) supaya jadi badan yang ngurus transportasi. Enggak kayak sekarang, yang ini DKI, yang ini pusat, ruwet,” ujarnya di Balaikota Jakarta, Rabu (16/10/2013) sore.

Ide itu telah lahir saat rapat kerja antara Pemprov DKI, Wakil Presiden, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan stakeholder lainnya pada awal 2013. Namun, pascapertemuan tersebut, tidak ada lagi pembahasan terkait OTJ. Proyek pembangunan transportasi di Jabodetabek seakan-akan dikelola oleh pemerintahan masing-masing.

Jokowi menjelaskan, saat ini angka pergerakan penduduk di Jakarta mencapai 20 juta. Jokowi pun memprediksi angka itu terus merangkak naik pada tahun mendatang, mengingat pertumbuhan properti di daerah tepi Jakarta sangat pesat.

“Oleh sebab itu, dengan OTJ dibangunnya merata. Di Jakarta ada monorel, greenline dan blueline, bus pengumpangnya transjakarta dan bus sedang, dan monorel Bekasi-Tangerang itu, baru efektif itu,” lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Ia pun tetap berharap pemerintah pusat tetap membahas pembentukan OTJ tersebut. Tentu, sambil melakukan pembenahan transportasi di DKI Jakarta.[Kompas.com]

15 COMMENTS

    • Apa benar kalo Jokowi jadi RI Indonesia akan maju dan beres?? Pak Jokowi sendiri bilang persoalan-persoalan di Jakarta saja bukan banyak, tetapi buaaanyaak sekali,bayangankan mengurus DKI yg orangnya sekitar 20 juta aja pusing apalagi mengurus 240 juta Indonesia, lah SBY di tampuk kekuasaan selama 2 periode (10 tahun)ini banyak persoalan-persoalan yang belum terbereskan. wkwkwk

      • Memang belum tentu. Tapi keruwetan DKI diperparah dengan tidak ada koordinasi dengan daerah lain. Terutama Jabar – kiriman air dari Bogor, Jabar dan Banten – kiriman mobil dan motor karena penghuninya kerja di DKI, Jateng dan Jatim kiriman tenaga kerja yang kurang trampil dan Sumatra kiriman PKL. Belum lagi soal pembiayaan yang seharusnya ditanggung bersama karena DKI toh Ibukota RI – MRT, Monorail, Flyover, Sudetan BKT & BKB dll.
        Sehingga kalau ada koordinasi yang lebih baik mungkin masalah DKI lebih mudah teratasi.

        • Sebetulnya sudah ada Keppres No.114 Tahun 1999 mengenai penataan ruang kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, Tapi saya gak habis mikir koq sudah ada aturan malah di Hulu sana banyak vila-vila dan kawasan reservasi air malah tidak terawat dan di pakai sebagai hunian…. Kalo tenaga kerja memang lapangan terbesar saat ini ada di DKI maka wajarlah ada gula ada semut karena investasi asing dan modal memang banyak atau terbesar di DKI. Kalo MRT,Monorail masih tunggu 3 thn lagi paling cepat, kalo BKT/BKB masih berjalan tapi gak tahu kapan selesai. Kalo koordinasi memangnya tidak ada yg bisa di percaya sehingga semua harus di monitor Presiden?? Pak Jokowi dalam satu menjawab ini saja sudah ratusan kali blusukan, tapi semua masih dalam tahap pengerjaannya. Yang sudah bisa kelihatan itu waduk pluit dan penataan PKL tenabang, KJS dan KJP masih berjalan… artinya buaaayak PR yang belum tuntas. 😀

  1. dibenaknya rezim ini mungkin ngapain gua susah-susah setujuin proyek loeh, ga ada manfaat buat rezim gua diakhir jabatan….malah nanti kredit poin loeh yg panen?! 🙁 🙁 🙁

  2. Sudah pas itu Pak Jokowi RI-1. Jadi Pak Ahok bisa tetap meneruskan program2 Jokowi. Departemen2 lainnya susah menghambat, spt saat ini. KPK juga akan lebih leluasa bergerak. Bersih2 akan semakin cepat. Pendapatan negara akan meningkat. Semuanya akan meningkat. 2 Periode Jokowi Presiden, orang2 pintar di Indo tdk akan lari ke LN, juga orang2 pintar Indo di LN tdk akan ragu kembali ke Indo.

    • Saya harap dengan Jokowi jadi RI-1, KPK dapat lebih diperkuat dan anggotanya diperbesar paling tidak 3 kali lipat dari sekarang. Saat ini tampaknya pemerintah ragu-ragu untuk itu karena takut pegawainya banyak yang ditangkapi oleh KPK.
      Saya rasa 80% pegawai pemerintah yang dipilih lewat pemilihan terlibat korupsi karena ingin mengembalikan modal. Belum lagi pegawai pajak & bea cukai, ingat Gayus dll., tidak mungkin dia bekerja sendiri!

  3. Ngarepin SBY dan mnterinya mau bantuin Jokowi? Ngimpiiii kali ya….
    Otoritas Transportasi bakal ada kalo Jokowi jadi RI 1.
    Dulu saya ingin pak Jokowi maju nyapres 2019.
    Tapi melihat ganasnya upaya pemerintah pusat dan DPRD untuk menjegal Jokowi mau gak mau wajib maju 2014 deh.

    • Saya sama dengan Anda karenanya saya katakan “terpaksa” diatas ^_^.
      Jokowi-Ahok PDIP & Gerinda termasuk partai oposisi, mana mau dibantu oleh orang2 yang hanya berpikiran politik. Kepentingan politik lebih utama daripada kepentingan negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here