Ahok.Org – Kementerian Pekerjaan Umum mengkritik hanya ada satu zona pengelolaan limbah yang terpusat di ibu kota negara dan tidak terawat dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kalau Pemprov DKI Jakarta akan menambah zona pengelolaan limbah.
“Betul, desain sanitasinya baru selesai. Kita mau kerjakan dua lagi,” ujar Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Basuki menjelaskan pengelolaan limbah di Jakarta akan dikelola dan dikerjakan langsung oleh Pemprov DKI. Penambahan dua zona pengelolaan limbah di Jakarta akan diterapkan dengan konsep zero waste. Konsep itu memiliki prinsip 3 R (reduce, reuse, recycle) serta pengolahan ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber sampah untuk mengurangi beban pengangkutan.
Sementara, akan ada 15 zona pengelolaan limbah yang akan dibangun di Indonesia, Badan Kerjasama Internasional Jepang, atau Japan International Cooperation Agency (JICA) yang turut membantu Kementerian PU. “Kita kerjakan sendiri tahun depan dan zero waste,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Jakarta sebagai Ibu Kota Provinsi hanya memiliki satu zona pengelolaan limbah. Sebagai Ibu Kota negara, Jakarta dinilai daerah paling buruk soal sanitasi dan belum banyak memiliki pengelolaan limbah yang baik.
“Untuk di Jakarta pengelolaan limbah pusat masih sedikit, masa ibu kota negara pengelolaan limbah pusat paling jorok,” ujar Djoko, seusai acara Pameran Habitat Dunia 2013 di Senayan.
Saat ini, kata dia, pemerintah sedang mengembangkan pengelolaan limbah terpusat di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dalam mewujudkan program ini, Kementerian PU tak sedikit menemui kendala. Salah satunya ialah pembebasan lahan untuk lokasi pengelolaan ini.
Mengenai target penyelesaian pengelolaan limbah, Djoko pesimis dapat zona pengelolaan limbah itu selesai dalam waktu dekat. Menurut dia, pada tahun 2050 zona pengelolaan limbah itu baru akan selesai. [Kompas.com]
wih asik kerjasama sama jepang.smoga bisa menerapkan kebijakan sampah di jepang di jakarta.agar bersih.
Ini baru kabar baik pak Wagub. kita tahu bahwa pengelolaan limbah & sampah ke zero waste sebenarnya bisnis yang sangat menguntungkan. jadi, pemerintah memang yang harus kelola dengan baik. nanti bila sudah tertata, apakah mau dilepas ke tangan swasta selanjutnya, bisa pemprov pikirkan nantinya.
–
tetap pemprov DKI harus jadi pioneer ke depan untuk memberi teladan baik buat warganya. Duit yang diperoleh dari hasil pengolahan limbah toh kembali lagi dipakai untuk kepentingan rakyat sekaligus menambah sederetan prestasi & nama harum pejabat ybs hehehe… simbiosis mutualisme 😀
ha3x..lik Joko sama wak Djoko mbokya sayuk rukun aja mbangun nDKI biar edi peni kepranan nang ati…..wajah negeri…
alinea akhir…..amit-amit….underestimate keeeebuuuuuangggeeeeteeennnn….(apa ceguken MRT ya?)
Untuk Pak Djoko (PU) sebaiknya action dengan membantu DKI. Seharusnya beliau sudah tahu dari dulu sebelum Jokowi-Ahok jadi Gub & Wagub. Koq baru sekarang ngomongnya, di media lagi.
Apakah ini dalam rangka menjegal Jokowi jadi RI-1???
kalo pak Jokowi jadi ke RI-1, pasti semua perijinan yg uler ngambang dibabat abis! 🙂
Tidak semudah itu jika anggota DPR/DPRD tidak setuju. Pemilu depan pokoknya jangan pilih partai yang telah/akan menghambat Jokowi-Ahok – setuju?
kok lama x 2050. kgk salah tulis ? ganti berapa rezim tuh 2050