Forum Buruh ke DPRD, Ini Komentar BTP

7
169

Ahok.Org – Forum Buruh DKI mendatangi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Basuki Tjahaja Purnama menganggap hal itu sebagai tindakan mencari kepopuleran.

“Boleh aja. Mungkin itu upaya mereka, minta dukungan DPRD, supaya populer,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Forum Buruh DKI berniat meminta Fraksi PDIP menyampaikan aspirasi mereka yang menolak UMP Rp 2,4 juta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, Ahok menjelaskan, tidak mungkin meningkatkan angka upah minimum hingga 68% menjadi Rp 3,7 juta sesuai tuntutan buruh. Sebab, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan dasar untuk menaikkan UMP dan KHL Jakarta hanya senilai Rp 2,2 juta.

Selain itu, industri padat karya seperti garmen atau tekstil masih banyak yang membuka pabrik di Jakarta. Padahal seharusnya usaha tersebut berlokasi di luar kota Jakarta. Sebab, gaji untuk pekerja di industri tersebut tidak sulit untuk disesuaikan dengan kebutuhan di ibukota yang sangat tinggi.

“Tapi semua harus bertahap. Bukan kita tidak bela buruh. Kita harus bela semua. KHL perlu dilihat lagi, supaya tidak naik terlalu tinggi tiba-tiba dan pengusaha tidak hengkang. Tuntutan buruh harus dipenuhi juga. Buruh terserah mau ngomong apa,” katanya.

Ahok menegaskan, bagaimana pun cara yang ditempuh para buruh, Pemprov DKI tidak akan merevisi nilai UMP 2014 yang sudah ditetapkan. Bahkan ia menganggap tudingan bahwa pihaknya melindungi pengusaha merupakan tuduhan yang tidak logis.

Sebab, lanjutnya, saat menaikkan UMP 2013 hingga 40%, ia sempat bersitegang dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketika itu, buruh sempat mengelu-elukan Pemprov DKI. Padahal keputusan itu bukan untuk membela salah satu pihak, hanya pada kenyataannya UMP sebelumnya bertahun-tahun tidak pernah sesuai KHL, sehingga memang perlu dinaikkan.

“Sekarang kita naikkan sedikit, bela pengusahanya di mana? Kita konsisten, tidak ada yang berubah. Dulu kan melonjak karena 5 tahun selalu di bawah KHL. Yang saya bela adalah seluruh warga DKI yang terbaik. Mau menang sendiri mereka. Itu tudingan yang asal ngomong dan lucu,” tukas Ahok.[Liputan6.com]

7 COMMENTS

  1. Betul sekali PAk Ahok, semua keputusan itu harus selalu didasarkan oleh penilaian secara obyektif dan bukan subyektif tanpa pandang bulu apakah itu buruh atau pengusaha.

  2. Pak Wagub, mungkin boleh dipikirkan dengan SANGAT SERIUS OLEH PEMPROV DKI bagaimana caranya menurunkan biaya KHL di Jakarta. Mosok tiap tahun dan terus menerus naik mulu. kalau bapak bisa POTONG ANGGARAN KERJA PARA SUDIN s/d 40%, KHL juga harus wajib bisa ditekan turun dong.

    Katanya Pemprov DKI punya lahan 200 ha peternakan sapi di Australia. jadi harga kebutuhan daging, harusnya bisa ditekan drastis untuk pasokan Jakarta, karna punya peternakan sendiri. perkebunan sayur mayur juga gitu. setiap warga jakarta DIJATAH untuk beli kebutuhan2 pokok setiap harinya. mungkin dengan kartu dsb bila hendak beli daging supplai khusus pemprov DKI. tapi kalau mau beli daging lebih banyak lagi, silahkan dengan harga pasar bebas.

    saya bosan lihat KHL naik melambung tinggi jauh diatas kenaikan upah buruh bertahun2 pak. di era bapak Jokowi sekarang, pendidikan dan kesehatan sudah sangat diringankan. tapi kalau makan susah walau sederhana sekalipun, kesehatan dan pendidikan pun tak dapat dilakukan bukan pak Wagub ?

    Yang penting itu daging, sayur, ikan, susu & buah walau pilihannya sangat terbatas dan hanya itu2 saja yang dapat dijamin pemprov DKI, siapkan saja pak. kalau warga ingin makanan variasi, silahkan beli dengan harga pasar bebas. tapi khusus, beras, telor ayam negeri, daging sapi, ayam, ikan, bebarapa jenis sayur, kacang2an, dan susu benar2 dalam monitor dan supplai ketat oleh pemprov DKI. saya rasa, hal itu sama sekali tidak sukar ya pak Wagub kalau serius mau perduli ?!

    Dengan adanya supplai khusus yang dimonitor ketat tsb, biaya KHL dapat ditekan sangat rendah. Berdayakan rumah tangga-rumah tangga untuk pasokan daging ayam, telur, sayur2an untuk bisa dibeli oleh pemprov DKI dengan harga khusus. berdayakan kebun binatang ragunan untuk siapkan pakan lokal yang baik. benih & pupuk yang baik yang dibuat sendiri supaya kita mandiri. percuma dong punya lahan luas buat ragunan bila tidak bisa kontribusi bagi warga jakarta untuk tempat belajar bercocok tanam dan berternak dengan baik. ragunan itu harus jadi sahabat baik warga jakarta. pusat informasi untuk bercocok tanam & hewan2. termasuk dokter hewan & rumah sakit hewan di ragunan tsb pak Wagub.

    Bikin gebrakan pak Wagub. pasti anda bisa deh. salam.

    • Pak Wagub, kartu supplai khusus kebutuhan pokok ini hanya diberikan kepada 1 kepala keluarga saja. jadi bila seorang lelaki berpoligami, maka ia hanya dapat jatah 1 kartu saja. begitu juga dengan yang doyan kawin cerai, pemprov DKI hanya mengakui 1 pernikahan saja. semacam jaminan sosial keluarga utuh pak. dengan begitu, warga akan mikir seribu kali untuk berkawin cerai atau berpoligami karna biaya hidup yang sangat tinggi.

      juga buat warga2 pendatang yang bukan warga jakarta, dapat termonitor karna kartu tsb tidak dapat dipindahtangankan.

  3. saya rasa pemprov dki sudah menjalankan usaha untuk mengurangi biaya KHL (walaupun masih tahap awal, seperti KJS,KJP,Jaminan Hari Tua,busway (suatu saat diharapkan gratis untuk warga dki) dan semoga pemprov dki ke depan mempunyai rumah sakit bertaraf internasional untuk program KJS dan sekolah bertaraf internasional juga untuk program KJP, akhir kata masyarakat dki sehat,cerdas,bersih dan menjadikan dki sebagai salah satu kota yg diakui dunia sebagai kota terbaik

    GO JB, jalankan terus program anda untuk rakyak dki dan semoga ke depan bisa untuk seluruh indonesia, masyarakat adil, makmur dan sejahtera

    Diharapkan partisipasi rakyat, karna semua kembali kepada masyarakat dalam mendukung kebijaksanaan program pemprov dki

    SUKSES untuk Pak Gub dan Wagub

  4. mau nuntut upah naik sedikit az susah,, banyak pekerja yg masih dibawah ump jkarta,,dibawah 2 jt, bahkan ada yg dibawah 1 jt..bekerja sudah 10 tahunan,,mau nuntut upah naik sedikit az langsung di ancam tutup pabrik..dimana tugas fungsi disnaker..???pantas az buruh banyak demo,,krn melaporkan ke disnaker selalu jadi arsip bulan2an yg akhirnya jd sampah..krn masih banyak pns2 di disnaker yg korupsi bermain dgn pengusaha.. ini lah fakta yg ada dilapangan..sehingga buruh tersebut mau tdk mau harus bekerja krn kebutuhan hidup keluarga dan sulitnya mencari lapangan kerja..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here