DKI Ingin Beli Lahan Untuk Dijadikan Danau

14
151

Ahok.Org – Revitalisasi 12 waduk saat ini sedang dilakukan Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir di ibu kota. Selain merevitalisasi waduk yang makin dangkal, Pemprov DKI juga akan membeli lahan di kawasan Depok, untuk selanjutnya dijadikan danau.

Keinginan membeli lahan ini diutarakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang menyayangkan sikap Pemkot Depok yang masih memberi izin membangun di bantaran Ciliwung. Padahal, beberapa lokasi di bantaran Ciliwung berkontur rendah. “Kita semua tahu teori, Jakarta tak berdiri sendiri, makanya untuk sungai Ciliwung, seperti di Depok yang konturnya rendah jangan diberi izin mendirikan rumah. Bukan kita mau mencampuri urusan Depok, hanya dibutuhkan kerja sama,” ujarnya, Sabtu (16/11).

Sejauh ini, menurut Basuki, pihak Pemprov DKI bersedia membeli jika ada pemilik lahan di bantaran Kali Ciliwung Depok yang mau menjual lahannya. Sedangkan pengelolaannya bila sudah dibeli akan kembali diserahkan ke Pemkot Depok.

“Jika pemiliknya mau jual, DKI akan beli lahan itu untuk menjadi danau. Itu nanti bisa kita serahkan ke Depok untuk dikelola, tak masalah, bisa kerja sama,” ucapnya.

Tentang kesinambungan kebijakan, Basuki menegaskan, bukan bermaksud ingin mencampuri urusan wilayah lain. Mengenai kerja sama sendiri, menurutnya sudah dirintis sejak masa Sutiyoso menjadi gubernur.

“Jakarta harus sudah menjadi megapolitan sehingga harus ada kesinambungan. Seperti halnya transportasi kita sudah membentuk otoritas transportasi Jabodetabek,” katanya.

Namun demikian, Basuki menyadari bahwa sebagai wilayah pemerintahan, Depok memiliki otoritas. Dirinya pun tidak bisa memaksa bila memang Pemkot Depok memiliki kebijakan sendiri.

“Tapi kalau Depok tetap kasih izin yang daerah landai kemudian diuruk untuk didirikan rumah, ya itu hak pemerintah Depok. Makanya dibutuhkan tangan pemerintah pusat untuk intervensi,” tandasnya. [Beritajakarta]

14 COMMENTS

  1. Pempus dalam hal ini Kemendagri ngak berbuat apa-apa mau diapain Pak…2014 Presiden yang baru harus pilih Mendagri yang punya Visi dan Misi yang jelas untuk menggerakkan kerja sama antar Propinsi…sehingga bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada…Salam..>Go…JB

  2. Utk mengurangi daerah genangan ide pak Ahok bagus !
    .
    Daerah rendah, memang lebih baik dijadikan tempat tampung air, sebagai danau, waduk. Atau bisa juga semacam kolam hiasan utk ikan atau tambak yang dikelilingi pepohonan utk berteduh, yang juga menambah penghijauan, ekosistem baru, dan menjaga kecelakaan kecemplung ke dalamnya.
    .
    Daerah yang konturnya lebih tinggi memang lebih bagus utk rusun-rusun, atau tempat kegiatan / tinggal.
    .
    Kalo satu daerah mau dijadikan danau walau tidak luas, bisa digali lebih ke dalam dan dasarnya diperkeras supaya mengurangi rembesan air tanah dari sekitar. Tanah hasil galian pun bisa berguna utk tempat rendah lain.
    .
    Apakah dalam sejarah ada waduk / danau di Jakarta sedalam 50 meteran lebih??
    .
    Pasti akan ada !
    .
    10 danau seperti itu di titik-titik strategis akan membuat jakarta kering dan utk tempat simpan air (water reservoir atau water treatment) di masa-masa kering dan masa depan.
    .
    Tiap danau dihubungkan dengan pipa (atau bantuan pompa), utk menjaga ketinggian air merata supaya kemampuan menampung air lebih besar. Danau yang meluap atau kurang dalam, bisa ditambah turap penyanggah di tepian.
    .
    Kalo bisa dikerjakan cepat, hajar terus, mumpung sekalian macet karena pembangunan mrt hahaha..

  3. yah udah kalau susah dirundingkan, suruh aja BUMD nya beli tanah disana sebanyak2nya trus jadi aset BUMD trus buat deh tuh danau, kalau tak bisa keruk deh tuh tanah buat terowongan lgsg menuju laut, katanya uangnya banyak tapi kok malah bingung mo diapain tuh uang hehehe

  4. setuju sama @raysan, semuanya sampai kalau ngelihat statement jajaran dibawahnya hanya ABS doang, catatan buat pemerintah pusat hasil 2014 harus mereformasi total kinerja kementrian yg suka ABS tanpa manfaat yg maksimal buat program antar propinsi!

  5. Seperti koment lovemata diatas, bikin saja terowongan langsung menuju laut. kan uang dki banyak. nga usah merambah ke wilayah propinsi lain. DKI harus bisa belajar mandiri dong. kalau pasokan bahan makanan tunjuk daerah2 tertentu untuk supplai buat jakarta, itu dapat dipahami. tapi untuk urusan banjir ????…. gunakan apa yang ada saja di jakarta. bila tidak punya lahan, robohkan gedung2 milik pemprov DKI dan jadikan danau buatan. masalahnya pemprov DKI kan tidak mau karna masalah ego tinggi. kalau kebanyakan warga numplek dari luar daerah, mending warga2 yang bikin huru hara, kuasai tanah negara ilegal, dipenjarakan di kepulauan seribu. jadi agak lega untuk menata ulang titik2 banjir. sederhana saja kok kalau mau rendah hati. hehehee…

    • Masalahnya, danau tidak optimal jika dibuat dimana air tanahnya sudah tinggi seperti di Jakarta Pusat/Utara, percuma.
      Tujuan di buat didaerah yang agak tinggi selain menampung sementara air kiriman, juga mendorong air laut yang saat ini sudah jauh memasuki air tanah di DKI.
      Tampaknya tidak bisa ditawar lagi Jokowi for President 2014!
      Mustinya Walikota Depok diaudit oleh KPK.

    • Bikin terowongan langsung menuju laut…? Lha wong permukaan laut sudah lebih tinggi dari permukaan tanah Jakarta gitu kok. Yg lebih masuk akal adalah membuat situ/danau2 disepanjang das Ciliwung-Cisadane dll khususnya diwilayah DKI. Sekaligus memperbaiki/menambah air tanah yang sudah semakin kritis.

    • Berarti Bung Dadang dan Bung Haemes, karna permukaan air laut lebih tinggi dari permukaan tanah jakarta, jadi perkara ini harus diselesaikan oleh pemerintah pusat dengan segera. Apakah usul2 pemprov DKI untuk bikin danau2 penampungan di wilayah2 propinsi lain dg segera dilakukan, atau ibukota negara dipindahkan supaya kepadatan manusia dapat menurun drastis shingga bisa ditata kembali. Atau warga2 yang sudah sempat bikin gedung2 tinggi dipaksa oleh negara untuk pindah tempat dg sukarela demi kepentingan rakyat banyak. kalau pemerintah pusat yang punya kebijakan, maka wargapun final harus nurut bukan ? Jadi pak Gubernur DKI harus melobi pusat untuk masalah banjir ini. atau, robohkan gedung2 tinggi milik pemprov & swasta untuk mengatasi banjir tsb. bgitu.

  6. Pak terimakasih atas sumbangsih Bapak terhadap pembangunan yang bersih dan berwibawa. saya sangat mendukung kinerja Bapak juga Pak Jokowi. mudah2an naik jadi pejabat kepresidenan,
    bisa tertibkan glodok dan mangga dua enggak agar bebas dari pembajakan dan peredaran media ilegal.
    terimakasih

  7. kalau lihat kali/sungai yg mengalir di DKI Jakarta, berkelok-kelok (minta ampun kelokannya) melewati rumah-rumah padat, kenapa ga DIBIKIN LURUS aja serta diperLEBAR sampe kelaut, tanah penduduk akan diganti rumah susun hak milik bekas kali kelokan… jadi ga ada yg dirugikan…sisa ruang di rusun bisa disewakan warga yg lain…. 🙂

  8. @grace

    tidak bisa main rubuhkan gedung2 pemerintah. Kan grace juga sudah tau, Jakarta itu pusat macem2 bahkan pusat pemerintahan. Bahkan Kantor Pemerintahan (Gedung Kementrian, Istana Negara, dll( semuanya itu ada di Jakarta.

    Dan rata rata itu semua ada di Ring 1 (Jakarta pusat, Jalan merdeka)

    Memang ada beberapa yang tidak di Ring 1, tapi jika itu dirobohkan, mau dipindah kemana? karena di jakarta lahan untuk membangun sesuatu itu sangat susah, padat sekali.

  9. Pak Jokowi & Pak Ahok usul pak, Gedung Mol Pluit Junction sebelah mol Emporium lebih baik dibuat menjadi ruang terbuka hijau atau taman pak. agar terlihat lebih asri. dan melihat mol tersebut sangat sepi. mohon diperhatikan ya pak untuk dibuatkan banyak taman atau terbuka hijau dijakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here