Ahok.Org – Hari ini DPRD DKI mengesahkan Perda tentang Tata Ruang dan Zonasi dalam rapat paripurna bersama Gubernur DKI, Joko Widodo. Jokowi pun berharap implementasi perda ini dapat dilakukan secara maksimal oleh pejabat pemprov hingga tingkat RT RW.
“Perda ini lebih detail kemudian, yang penting pelaksaan implementasi dikawal baik,” kata Gubenur DKI, Joko Widodo di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2013).
Perda ini adalah penjabaran lebih detail dari Perda nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW. Salah satu bahasan yang krusial dalam perda ini yakni pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lebih banyak hingga tahun 2030.
Asisten Sekda Bidang Pembangunan DKI Jakarta Wiriyatmoko mengatakan, DKI harus mengejar target RTH hingga 30 persen. Dengan pembagian 16 persen ditanggung pemprov DKI dan 14 persen oleh pihak swasta. Untuk mengejar hal tersebut, perda ini akhirnya mengatur penambahanannya hingga 6 persen.
“Lahan hijaunya nambah enam persen sampai 2030. Jadi nanti totalnya 16 persen. Karena 30 persen RTH harus dipenuhi. Sisanya 14 persen kita kejar ke swasta,” kata Wiriyatmoko, usai Rapat Paripurna Penetapan Perda RDTR 2013-2030, Rabu (11/12).
Dalam perda ini diatur 60 persen lahan yang ada harus dijadikan ruang terbuka hijau selebihnya barulah boleh dibangun untuk gedung tinggi.
“Privat itu misalnya gedung-gedung tinggi tidak semua lahan bisa dibangun. Maksimal bisa dibangun 40 persen saja,” jelasnya.
Pengesahan perda ini memang tergolong lama, setidaknya dibutuhkan waktu satu tahun sebelum akhirnya diketok palu dan disahkan oleh dewan.
Dalam Perda RDTR ini terdiri atas rencana pola ruang 44 kecamatan, rencana jaringan prasarana di 44 kecamatan, rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan pemanfaatan ruang melalui indikator program. Kemudian peraturan zonasi yang berisi kegiatan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, tektik pengaturan zonnasi, prasarana minimal, standar teknis, ketentuan khusus dan dampak.
Seiring dengan disahkannya Perda ini, Badan Legislatif Daerah juga meminta agar pemprov DKI segera menyusun Raperda tentang pemanfaatan ruang bawah tanah dan ruang udara. Selain itu, pemprov DKI juga diminta membuat Raperda yang mengatur tentang kawasan Reklamasi Pantura.[Detikcom]
gedung tinggi harus dilengkapi parkiran yang canggih, rth yang benar, sumur resapan, sekuriti yang canggih, keamanan gedung dan tanggap bencana nya yang canggih, kalau boleh sih pake listrik sendiri aja biar negara hemat dan bisa lebih menyediakan listrik buat rakyat ekonomi lemah daripada subsidi listrik kemana-mana
bodo amat sm ppp yg walk out, ga profesional amat anda jd anggota dprd bkn nya ngedukung program pemprov DKI ini terkesan mau menghambat, jng2 ada udang dibalik bakwan.
oh ya PPP kn partainya H.linglung yaa,,, hahaha pantes aja…tp ga penting jg kyk2 bgtoan seperti anak TK saja. i love ahok
bicara RTH, ini masih banyak di tingkat kelurahan yg dimotori ketua RW, bantaran saluran air dan taman, dijadikan warteg, bengkel, tambal ban, bahkan kios-kios ga jelas, tentunya sepengetahuan Lurah dan Camat.
Kesannya para Walikota, kok ga pernah turun nge chek daerahnya, giliran pak Jokowi blusukan baru ketahuan busuknya daerah kekuasaan mereka ! Ciri-ciri orde kemapanan nyusahin rakyat! š
Mantap boss, 30 tahun lagi kita akan menikmati kehijauan di DKI itu berkat RTH yang telah di sahkan.Ya, kawal terus agar pencemaran yang sudah sangat ākronisāitu dapat menurun secara bertahap.
BELUM TENTU WARGA DKI BISA MENIKMATI RTH 30% S/D 2030, KARENA PAK JOKOWI KAN PERIODE SEKARANG HANYA S/D 2017. BILA JOKOWI 2 PERIODE SEBAGAI GUB. & AHOK 2 PERIODE JUGA SEBAGAI GUB. ITU BARU MUNGKIN TERJADI. MASALAHNYA JOKOWI 2014 JADI PRESIDEN.
Belum tentu bung Janto. bila pak Jokowi maju nyapres 2014, ia harus meletakkan jabatan gubernur DKI dulu baru bisa sah ikut pemilu. kalau terpilih jadi presiden, bagus. kalau tidak terpilih ????… sudah tidak jadi presiden, tidak lagi juga jadi gubernur DKI. harga yang terlalu mahal untuk dipertaruhkan. dan saya tidak akan pilih presiden saya 2014 orang sipil. harus yang latar belakang militer seperti pak Wiranto, pak Prabowo. wapres-nya baru orang sipil pinter.
–
Pak Ahok memang orang pandai. tapi bila ia sendiri yang tersisa jadi gubernur tanpa pak Jokowi, apakah perkembangannya jadi lebih pesat atau malah tersendat2 ?
–
Semua kembali kepada pribadi beliau2 itu dan ambisi2 mereka.