Ahok.Org – Gubernur DKI Jokowi mengaku mendapatkan respons yang baik dari Kementerian Energi danm Sumber Daya Mineral atas rencana pencabutan BBM bersubsidi untuk kawasan DKI Jakarta. Saat ini pihak Pemprov DKI masih menunggu proses kalkulasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM.
“Secara lisan sih, kita sudah diberi lampu hijau untuk melakukan itu, tapi masih dihitung. Kita masih menunggu dulu,” ujar Gubernur bernama lengkap Joko Widodo itu di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Menurut Jokowi, pencabutan BBM bersubsidi bagi SPBU di wilayah Jakarta dirasa mampu membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan masyarakat beralih ke transportasi publik. “Harapannya itu tadi, pengguna kendaraan pribadi akan balik ke angkutan umum. Apalagi, mulai tahun ini sampai tahun depan bus-bus baru sudah mulai berdatangan.”
Selain itu, bila usulan tersebut diterima oleh pemerintah pusat, anggaran subsidi BBM tersebut nanti dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangunan transportasi publik yang nyaman dan murah bagi warga Jakarta. Jokowi yakin, kebijakan itu tidak akan membuat warganya semakin sulit.
“Ndak, ndak, yang jelas dengan begini negara untung, karena subsidi berkurang,” kata Jokowi.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyerahkan keputusan penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta kepada pemerintah pusat. Perusahaan minyak pelat merah itu akan menjalankan apapun keputusan pemerintah.
“Kami tidak berani memutuskan, apakah setuju atau tidak penghapusan penggunaan BBM bersubsidi di DKI Jakarta. Semua itu kita kembalikan lagi kepada pemerintah, karena pemerintah pusat yang mempunyai otoritas penuh,” ujar Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir ketika ditemui dalam acara ‘Pertamina Energy Outlook 2014’ di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa 17 Desember kemarin.
Menurut Ali, penghapusan penggunaan BBM berubsidi di DKI Jakarta bisa memunculkan masalah baru yaitu beralihnya warga Jakarta mengisi BBM subsidi di kota lain seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi.
Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu dampaknya terhadap masyarakat kalangan menengah ke bawah jika kebijakan tersebut diterapkan. “Bagaimana nasib kalangan ekonomi rendah seperti tukang ojek dan lain-lain, jika penghapusan BBM bersubsidi itu dilaksanakan,” kata Ali. [Liputan6.com]
Hati2, kebijakan ini harus meliputi jabodetabek + cikarang cianjur. karena jika dki saja warga daerah yg bekerja di jkt masih akan menggunakan kendaraannya. Malah nanti orang jkt yg berhemat dengan menggunakan kendaraan umum, justru jalan2nya penuh kendaraan pelat A-F-T-D. Barangkali bisa juga diantisipasi dengan cara ERP yang tinggi pada semua jalan masuk di perbatasan dki
usulannya bagus, di semua pintu masuk perbatasan DKI dengan propinsi lain, terapkan ERP.
pasti ini akan berdampak terhadap pemakaian mobil pribadi dari bodetabek
selain plat B, ERPnya lebih mahal
Ngemeng-ngemeng, banyak loh orang Bogor, Tangerang, Bekasi, KTP nya DKI
Jadi kendaraan yang pagi masuk DKI, sore balik ke pinggiran DKI, STNK nya juga alamat DKI
Pencabutan subsidi BBM di DKI akan berjalan sukses apabila didukung oleh daerah penyangga DKI.
Buatlah plat kendaraan yang berbeda antara DKI dengan daerah penyangga
Plat B, beli BBM di daerah penyangga, dilarang menggunakan BBM bersubsidi
Maaf pak Jokowi, pencabutan subsidi BBM itu hanya menghemat anggaran negara,namun belum tentu akan mengurangi kemacetan dan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Adalah Kontrol yg lemah dari gubernur sebelum bapak atas jumlah pembelian mobil/motor dan pembangunan jalan yg tidak seimbang yg telah mengakibatkan masalah kemacetan menjadi PR yg tidak selesai-selesai hingga kepemimpinan Anda bersama wagub BTP, di samping itu faktor daerah penyangga ibukota spt Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Cianjur,dll yang kurang kondusif mengatasi/kepedulian terhadap kemacetan dan pembangunan jalan karena itu adalah berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.Namun selaku warga DKI,saya sangat menghargai keputusan bapak yang telah berani dan jujur untuk memulainya saat ini dan mendukung kebijakan ini.
pencabutan subsidi bbm itu kan salah satu langkah nya saja, bukan bearti kalau dah cabut subsidi trus yg lain gak dilakukan, kan rencana lain tetap dilaksanakan dan ditambah langkah cabut subsidi, kerja sama antar pemerintah daerah sekitar dki kan tetap dilakukan, pembenahan transportasi kan tetap dilakukan,dst dst
Cabut subsidi BBM harus robah UU, lama pak!
Pake trik aja sih pak, gimana, yg penting kan legal, biasanya UU yg dibuat DPR n Pemerintah banyak celahnya, misalkan tidak ditentukan besaran subsidi BBM tuk rakyat.
Ya…udah tetap disubsidi aja pak sebesar 100 sen saja, bereskan pak. Hehehe
kebijakan yang tidak populer, berani bgt pak ahok ini dan sudah siap pasang bdn jg, coba klo pejabat lain udh pd diem aja dhe takut ga kepilih lg di 2014, kalau emang ini terealisasi saya salut bgt sm pemprov DKI, drpd subsidi terbuang sia2 mendingan buat hal yg lbh penting lg. i love ahok
Untuk mengarahkan masyarakat untuk beralih ke transpostasi angkutan umum yang lebih penting lagi soal keamanan didalam transpotasi umum perlu ditingkatkan lagi karena selama ini orang tidak mau naik transpotasi angkutan umum dikarenakan tidak amannya dijalan atau di dalam angkutan itu sendiri.
ini yg saya tunggu … semoga cepat terealisasinya.
4 ribu bus yg akan di datengin harus ada dulu…biar kebijakanny nyambung….intiny,,”kalo ndak pakek mobil hrs pakai apa ?? ” oh,, pakai bus,,,itu ,bus ny baru2…dijamin bs duduk semua, & ber AC…bersih jg bus2 ny…kayah di negara2 eropa…he x3..gitu dong ?? baru dimahalin BBM ny…
kok pada ribut yang gak penting ? yg penting itu 9 juta liter BBM subsidi dicabut, berarti apbn hemat uang sebesar harga 9 juta liter dananya yang untuk DKI, semisal 9 juta liter itu sekian Trilyun, itulah uang yang bisa di gelontorkan untuk di sumbangkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan, semisal membangun jembatan yang baik, membangun sekolah yang lebih baik, dst dst nya. yg penting itulah sumbangan pemprov DKI membantu penghematan anggaran pemerintah pusat, soal daerah lain yah daerah lain lah mikirin gimana nyumbang penghematan ke pusat dan gimana mereka bisa mensejahterahkan rakyatnya tanpa banyak mengrogroti apbn, sehingga itu apbn bisa dibuat untuk membuat jalan yang bagus, jembatan yang bagus, membangun pulau2 terluar di perbatasan negara dst dst nya
Setuju mr. Lovemata.
Gw pengen nanya nih ama temen2, di luar angkutan umum, yang sebetulnya paling menikmati subsidi BBM itu pemilik mobil atau motor?
Udah tau kan jawabannya? Masih bilang subsidi BBM untuk rakyat kecil?
langkah bagus, setidaknya bisa mengurangi sedikit kemacetan di Ibukota
Kalau saya jd presiden:
Subsidi bbm hanya diberlakukan untuk jenis biosolar saja, semua kendaraan pribadi hanya boleh pakai bahan bakar pertamax. Dan biosolar hanya boleh dijual untuk mobill truk dan angkutan umum saja.
Dgn kata lain pabrik otomotif hanya boleh mengeluarkan kendaraan bahan bakar pertamax untuk mobil pribadi dan kendaraan bahan bakar biosolar untuk kendaraan komersil (beres kan?).
Jd yg disubsidi itu jelas hanya u/ kepentingan umum dan usaha.
Pak Ahok, uang subsidi bbm jakarta jgn digunakan utk menggratiskan transjakarta ya. Bisa chaos pak. Dan gak sportif utk moda angkutan swasta berbayar yg lain.
Jauh lbh baik tetap berbayar walau murah, dan lbh baik utk memaksimalkan moda transportasi lain, menambah jalur2 busway baru, terutama jalur2 yg memotong beberapa koridor.
Masa dr pondok indah mau ke blok m / ragunan harus ke harmoni dulu. Hehe
Ide atau wacana dari jokowi-ahok selalu sangat baik dan dapat disambut rakyat dgn baik,sebaiknya klo mau dihapuskan/dipindahkan subsidi sekalian di seluruh indonesia agar tdk dimamfaatkan jadi issu politik dan lahan korupsi dengan pengalihan sunsidi ke beras,sekolah/kuliah,kesehatan,transportasi umum/taksi,bus,angkot murah/gratis yg berdasrkan peraturan uu.
Subsidi BBM di DKI dicabut
Bis Trans Jakarta GRATIS
.
SETUJUUUUUUUU………!!!!
pak jokowi sebaiknya di pertimbangkan dulu karena bisa kena effect domino, sebaiknya bertahap pak, saya bukan tidak setuju tapi harus bertahap takutnya bisa ribut besar
sebelumnya sebaiknya:
1.sarana transport umum dilayakan dulu aman dan nyaman, jumlahnya juga
2.sebaiknya kendaraan umum dan perusahaan di subsidi (perusahaan kenapa di subsidi karena effect sampingan bisa menurunkan biaya cost maka barang bisa lebih murah)
3.tolong di cek itu masa indonesia yg kaya akan kekayaan alam bisa abis begitu cepat( banyak pihak asing yg mengambil kekayaan alam kita pak jgn sampai kita di jajah secara tidak lagsung oleh asing)
jokowi ahok saya sangat mengidolakan kalian jadi keputusan juga di evaluasi dulu pak bbm itu pegaruhnya besar sekali, berbeda dengan yg lainnya.
di coba aja dulu pembatasan pegisian untuk permobil perbulan berapa liter kan sudah di pasang alat RFID
1.lagi pake jokowi ahok nanti ada nya ketimbangan kebijakan antara daerah itu juga berbahaya sekali lagi pak jokowi dan ahok pertimbangkan dulu matang matang, khusus kebijakan bbm pegaruhnya sangat sangat besar.
pak jokowi sebaiknya genap ganji untuk plat mobil itu tidak usah karena tidak berguna maaf yah pak coba anda pikirkan lagi, sisannya sudah bagus
top idea semoga berhasil mengurangi macet di jakarta
Sebenarnya yang memenuhi jalan di Jakarta adalah kendaraan dari luar kota,yaitu dari Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi yang semuanya pakai pelat nomor B. Mestinya mereka diberi plat nomor masing-asing sehingga diperbatasan mereka harus stop dan ganti kendaraan umum untuk masuk Jakarta.Tetapi kalau demikian halnya DKI kehilangan pajak KBM. Jadi penghapusan subsidi BBM belum tentu akan mengurai kemacetan, justru menyengsarakan golongan menengah kebawah sebab pengeluaran tambah besar sedangkan gaji tidak bertambah. Emangnya Kendaraan umum berhenti didepan rumah . Kita masih harus keluar uang extra (naik ojek atau yang lain)untuk bisa sampai di jalan besar dimana ada Bis umum besar atau sedang.Padahal kalau ada kendaraan pribadi dengan uang bensin 50 ribu saja untuk premium sudah bisa kemana-mana.Mau menyelamatkan uang subsidi tetapi kalau korupsi di level eksekutif, yudikatif, legislatif dan pelaksana masih berjalan terus ya percuma saja.Lihat saja berapa banyak Kepala Daerah, anggota DPR, Hakim, Jaksa, Polisi dan PNS yang terlibat korupsi dan kebocoran lainnya yang mungkin jumlahnya bisa trilyunan.Memang kalau Pejabat mudah bicara apa saja karena gajinya sudah tinggi tanpa memikirkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia hidupnya masih pas-pasan.Malah lebih TERPUJI apabila Pimpinan DKI memberi alternatif menggunakan bahan bakar GAS yang murah untuk mengganti subsidi dengan syarat dipersiapkan infra strukturnya. Semoga impian para pimpinan DKI dapat terlaksana dengan penghapusan subsidi BBM jalan tidak macet.
Mencabut subsidi BBM sama dengan menaikkan harga bensin. dan itu berarti harga2 barang pun akan ikut naik tinggi. daya beli masyarakat akan semakin lemah karna biaya tinggi pada alat transportasi.
–
Pemerintah tidak mampu menyediakan rumah sehat buat para warganya yang ber-KTP DKI, sehingga warga terpaksa harus beli rumah dan berdomisili di kota2 satelit Jakarta dan menempuh perjalanan lebih jauh karna tidak mampu beli rumah di Jakarta. Sekarang biaya transportasi akan berlipat kali mahal termasuk ke pasar. urusan sosial. semua biaya tinggi karna harga BBM jadi naik tinggi.