Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat program belanja yang merupakan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD DKI. Pokir tersebut tersebar pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.
“Secara aturan, pokir sebenarnya tidak salah. Tapi kalau pokir tak jelas penggunaannya, ya hanya bagi-bagi proyek. Misalnya pengadaan meja pingpong, kursi dan meja sekolah, filing cabinet,” ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu tak menampik banyak program tak penting hasil kerja sama antara Dewan dengan birokrat. Ahok bahkan menegaskan tak akan menjalankan jika program itu tak memberi manfaat dan dibiarkan menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA itu nantinya dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2014 pada akhir tahun.
Maka dari itu, pihaknya sudah membuat sistem e-budgeting untuk bisa mengunci anggaran sehingga dana-dana yang mencurigakan tak dapat dipergunakan. Yang dapat melakukan penguncian anggaran hanya Ahok, Gubernur DKI Jakarta Jokowi, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
“Kalau kita hapus duluan sebelum APBD diketok (disahkan), mereka (DPRD) nggak akan ketok-ketok (APBD). Jadi biarin aja dulu, diketok, nanti baru kita lacak. Yang mencurigakan kita ‘kunci’. Pasti ada yang ribut. Tapi nanti kan selesai Pemilu, orangnya (anggota DPRD) sudah lain lagi, hehe. Jadi mereka deal aja sama Kadis atau Kasudin yang sekarang, nanti kita juga ganti kadisnya,” tegas Ahok.
Ahok sebenarnya tidak menuding banyaknya program Pokok Pikiran dari DPRD yang menjadi penyebab lambatnya pembahasan APBD. Hanya, Ahok pernah menantang Dewan untuk rapat pembahasan secara terbuka, namun DPRD menolak.
Ahok meminta masyarakat untuk turut membantu memantau APBD. Jika ditemukan penggunaan anggaran yang aneh, masyarakat bisa melapor. Sebab dirinya tak mampu memantau seluruh anggaran yang ada pada APBD DKI.
“Jadi kita akan lihat, nanti misalnya ada pengadaan hanphone sampai 1.000 unit, dikunci aja. Kalau Gubernur lock (kunci), saya nggak bisa unlock (buka). Kalau saya yang lock, Gubernur enggak bisa unlock, kalau DPRD maunya unlock, ” ujar Ahok sambil tertawa. [Liputan6.com]
Saya sempat GERAM begitu mengetahui APBD diulur-ulur penuh muatan POLITIS, pdhl dm kepentingan rakyat.Saya sendiri dari Bali tapi saya merasa Pak JOKOWI dan Pak AHOK sdh seperti bagian dan milik Indonesia.Sangat beruntung Indonesia punya 2 TOKOH pendobrak ditengah2 muramnya wajah bangsa yg penuh dg kasus KORUPSI.Dana hibah yg ANEH laporkan saja ke KPK Pak agar ada efek jera.Kok gak punya MALU,korupsi kok berjamaah…
setela 1 tahun lebih terus menerus di katakan secara jujur agar mau berubah rupanya sekarang sudah terpeta kan bahwa manusia yg berpolitik dan berkarier di birokrasi pemerintahan itu, mereka rata2 tidak suka dijelek2in tidak suka ditegasin, tidak suka tidak dapat jatah, tidak suka bila semua terbuka di media, tidak suka di kata2in, tidak suka dipermalukan di media/rekan kerja walau patut dipermalukan karena gak becus diposisinya, lebih suka kompromi daripada membela kepentingan orang banyak, lebih senang mendengarkan dan diperdaya oleh yang se iman daripada yang tidak se iman, masih besar rasis nya daripada logika berpikirnya, jadi tahun depan setelah pemilu juga keadaan tetap begini2 saja kayaknya
makanya semua hrs memilih Pemilu nanti…jangan golput. yg mencoblos kemarin sebagian besar yg memiliki kepentingan memilih anggota DPR sekarang ini sih…
Saya awam soal budgeting, tapi bukannya jika DPRD memasukkan budget yang bukan dalam usulan Pemda seharusnya dengan persetujuan Pemda? Tampaknya memang hal ini yang mengakibatkan persetujuan DPRD molor – lama cari-cari celah. Apakah bisa diumumkan partai mana yang melakukannya sehingga kita tidak pilih pada pemilu 2014???
Saya rasa tidak sulit membandingkan usulan Pemda dan hasil pengesahannya sehingga masyarakat juga tahu dimana perbedaannya yang mengakibatkan molor pengesahannya agar tahun depan tidak terjadi lagi.
Mohon dana bansos/hibah ditahan/dikunci sampai pemilu selesai.
Maaf baru baca, dana hibah 5T apa ngga salah? Hampir 10% digunakan untuk hal yang tidak produktif??? Malah jika budget dikurangi biaya rutin (gaji & fasilitas) bisa mencapai 30-40% untuk hal yang tidak jelas? Apa ini akal-akalan anggota DPRD?
Saya rasa sudah saatnya dibuat KPK cabang DKI! Dulu toh Pak Samad sudah mewancanakan, coba direalisasikan saja. Selidiki hibah tahun 2013 saja dulu kemana saja.
MR AHOK YOU’RE SO SMART….GO JAKARTA BARU
Program pokir nya dprd ini kok nga penting2 banget yah, saran penambahan program sih oke2 aja tp yg krusial donk, yg jg prioritas, yg menyangkut kepentingan umum. Ketahuan wawasannya cetek banget tp kok bs yah kepilih jd anggota dprd, sdh itu ngaku amanatnya utk mewakili kepentingan rakyat/warga DKI, yg benar sebenar2nya itu utk mewakili kepentingan kantong pribadi msg2. Lembaga yg nga kredibel di mata rakyat.
DPR, DPRD adalah wakil kita (rakyat), seharusnya apa yang mereka perbincangkan/rapatkan di publikasikan supaya rakyat tahu apa yang mereka perjuangkan.
Dalam bayangan saya, wakil rakyat itu adalah seorang utusan, yg harus melaporkan apa yang telah dia lakukan. Tetapi pada kenyataannya, mereka ada yang berlagak seperti bos. Gimana ya memecat wakil rakyat yang tidak sesuai dengan harapan kita
rakyat dki ntar memilih dprd dan dpd di dki jangan salah pilih lihat partainya kalau partai sapi pks, haji lulung ppp, demokrat jangan pilih udah pasti calon calonnya perampok semua
Udah jelas di-lock aja dana hibah untuk yayasan/LSM/ormas yg ga jelas juntrungannya….
jika jokowi jadi capres..bakal saya pilih…gubernurnya ahok juga ok banget…banyak hal positif yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan jokohok,sukses selalu buat jokohok
Rakyat Jakarta pasti kenal Anggota DPRD DKI yang masih berfikir korup. 9 April 2014 nanti kesempatan menggusur mereka dari kursi DPRD. Sejak pembersihan Tanah Abang dulu mereka sudah ber-ulah dan berupaya menghalangi progam Jokowi/Ahok. Ayo mainkan di 9 April 2014.