Jokowi Optimis Birokrat Jakarta Masih Ada Yang Bagus

Ahok.Org – Segudang permasalahan yang dihadapi Jakarta, mulai dari permukiman layak huni, kualitas udara, infrastruktur transportasi, hingga birokrasi yang tidak melayani rakyat, hanya bisa diselesaikan melalui kerja bareng yang memerlukan waktu panjang. Perbaikan hanya bisa dilakukan melalui reformasi sistem pemerintahan, manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, dan pengawasan yang senantiasa dilakukan.

Demikian kesimpulan dari pemaparan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat berkunjung ke ruang redaksi Kompas.com, Jumat (28/2/2014). Dia mencontohkan relokasi warga di bantaran Sungai Ciliwung yang mencapai lebih dari 1 juta keluarga. Agar relokasi berjalan cepat, harus dibangun setidaknya 600 menara rumah susun setiap tahun dengan kebutuhan lahan 200 hektar.

“Saya perkirakan baru rampung dalam waktu sembilan tahun,” ujar Jokowi yang menolak berbicara soal pencapresan dirinya.

Mantan Wali Kota Solo itu memaparkan bahwa merelokasi warga untuk tinggal di rumah susun tidaklah segampang membangun menara-menara, tetapi harus menyiapkan infrastruktur pendukung. Salah satu contohnya adalah rumah susun di Marunda yang mangkrak selama tujuh tahun. Baru diketahui bahwa warga enggan tinggal di sana karena di tempat itu tidak memiliki sarana penerangan jalan, puskesmas, dan sekolah dasar. Hal itu tengah diselesaikan dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan agar warga bersedia tinggal.

Selain permukiman, masalah transportasi juga tengah diurai. Jokowi mengungkapkan, kemacetan akibat kendaraan roda empat dan roda dua mustahil ditangani bila infrastruktur transportasi massal, yakni monorel dan MRT, belum selesai dibangun. Begitu rampung, masyarakat bakal didorong memakainya melalui kebijakan disinsentif seperti electronic road pricing (ERP), penambahan pajak kendaraan bermotor, dan penegakan aturan melalui sterilisasi jalur transjakarta agar pilihan naik kendaraan pribadi menjadi lebih mahal dan kemudian ditinggalkan.

“Dari sana, jalan akan lebih lega dan menciptakan ruang-ruang baru seperti untuk pengguna sepeda,” ujarnya.

Namun, hal itu juga tidak lepas dari masalah. Jokowi membenarkan pendapat yang menyebutkan bahwa lalu lalang transportasi massal tidak efektif bila hanya melayani warga di dalam Ibu Kota saja. Agar efektif, satu-satunya jalan adalah mendorong daerah-daerah di sekitar Jakarta yang masuk wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk membangun transportasi massal yang memberikan umpan penumpang ke dalam Ibu Kota. Hal tersebut seharusnya masuk dalam kewenangan Jabodetabek Transport Authority yang sudah dibentuk 1,5 tahun lalu, tetapi belum terlihat hasilnya.

Dia pun membenarkan bahwa proyek MRT dan monorel tidak akan efektif bila tidak ada yang mengumpan dari wilayah pinggiran Jakarta.

Penataan transportasi, lanjut dia, mendesak untuk dilakukan mengingat pertambahan kendaraan roda empat sebanyak 977.000 unit dan 277.000 unit roda dua hampir 60 persen ada di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya. Dalam waktu dekat, ERP akan diuji coba di salah satu koridor.

Sistem pengadaan barang yang semula menggunakan lelang juga dialihkan memakai sistem e-purchasing. Sistem ini memungkinkan pengadaan barang bisa dilakukan lebih cepat dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Dengan demikian, proyek pemerintah bisa dilangsungkan lebih cepat seperti pembangunan jalan yang tidak dilakukan pada musim hujan seperti selama ini.

Pengawasan

Kultur birokrasi juga tidak lepas dari perhatian Jokowi. Dia menyebutkan, hampir separuh birokrat di jajaran menengah dan bawah belum mengubah kultur kerja mereka. Oleh karena itu, rotasi dan pencopotan pejabat terus dilakukan meski tidak mudah, mengingat dia harus menempatkannya di tingkat yang sama.

“Yang pasti, regenerasi tetap dilakukan. Saya optimistis bahwa birokrat di Jakarta masih banyak yang bagus,” katanya.

Selain sistem dan manajemen SDM yang diperbaiki, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat harus diawasi setiap saat. Untuk itu, dia mengharapkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk senantiasa mengawasi birokrat yang bertugas di Pemprov DKI Jakarta, termasuk aparat penegak hukum bila pelanggarannya masuk ke ranah pidana. [Kompas.com]