Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI harus mengakuisisi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Sebab, perusahaan tersebut tidak bisa memberi pelayanan yang memuaskan kepada warga Jakarta.
Basuki mengatakan, andai PT Palyja mampu meningkatkan pelayanan air bersih kepada warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengakuisisinya. Namun, permintaan tersebut tak pernah dipenuhi.
“Kita minta dia (Palyja) tanpa tekanan lho. Tapi dianya enggak bisa. Dia ngaku rugi melulu,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (3/3/2014).
Selama ini, kata Basuki, Pemerintah Provinsi DKI telah memberi keringanan pada perusahaan yang saham terbesarnya dipegang oleh Suez Environment itu.
Untuk itu, Ahok menegaskan, tak ada pilihan lain bagi Pemerintah Provinsi DKI selain mengakuisisi Palyja.
“Kami ambil alih Palyja supaya gampang melakukan kontrol dan pengawasan dalam peningkatan layanan air bersih kepada warga Jakarta,” tukasnya.
Pemprov DKI telah menunjuk PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya dalam usaha mengakuisisi saham Palyja dari kepemilikan Astratel dan Suez Environment. PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen saham Astratel.
Saat ini, Palyja melayani pasokan air bersih ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah Jakarta Utara dan Pusat. [Kompas.com]
Soal selisih penerimaan sampah di Bantargebang cuma 218 milyardan dan pengeluaran anggaran Dinas Kebersihan hampir 400an milyard, gimana ngusutnya Pak BTP, mosok dimutasi doang? Capek dehhh….
Pak Ahok, kenapa harus mengakuisisi perusahaan yang bermasalah ? apakah tidak lebih baik pemprov DKI membuat perusahaan air minum daerah sendiri yang dikelola pemda untuk melayani para warga ? Jadi, semuanya dari awal bersih dan sesuai prosedur. kalau tambal sulam itu pekerjaan yang melelahkan pak dan sangat menghabiskan waktu yang tidak perlu.
Kadang Dibilang pinter komplain sih pinter kamu…tapi kalo komplain juga kudu dipikir…pertama kalo bikin perusahaan baru…aset yg sudah tersambung ke warga gimana…terus kedua…apakah segampang itu bikin perusahaan baru terus bisa langsung nyalurin tuh air ke masyarakat…dan yg ketiga…kalo pas lagi bikin perusahaan baru dan palyjanya mogok gimana warga…Bicara gampang tapi kudu bijak dalam berpikir…kecuali kita bangun perusahaan sendiri yg gak berhubungan dengan kepentingan orang banyak…mohon maaf kalo ada salah2 kata…
setuju dengan bung Hery…ibu yg satu ini kalau kasi komentar harus dipikir dulu..jangan asal nyeplos…ehhehehhehe
Bung Hery, mungkin anda tidak menguasai history tentang Palya dan TPJ – perusahaan swasta yang menggunakan infrastruktur milik pemerintah selama 20-30 tahun – warisan para kroni dan keluarga Alm mantan Presiden Soeharto.
–
Lebih mudah bangun perusahaan yang baru dan bersih daripada terima banyak sampah busuk dari warisan masa lalu – bila memungkinkan secara hukum.
–
Untuk informasi lengkapnya, ini saya kasih link info-nya buat anda. tinggal anda pakai google translate saja untuk terjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. selamat menyimak !
–
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_privatization_in_Jakarta
Lho, belum kelar juga ? Padahal sudah tahun lalu pak Ahok koar-koar pada media untuk membeli palyja dengan menugaskan Jakarta Propertindo untuk mengakuisisi saham — sahamnya.
Ternyata, belum kelar juga ya. Pak, kalau masalah cuma diomongkan nggak dilakukan juga nggak bakalan berhasil
Kalau menurut informasi yang saya peroleh via internet, apabila palyja diakuisisi, maka harus menanggung beban hutang sebesar USD 347 juta atau sekitar Rp. 3,1 Trilyun ke Asian Development Bank (ADB). sangat tidak menarik bukan tawaran akuisisi itu ?! 🙂 Informasi selengkapnya dapat dilihat dari link yang saya berikan di koment saya di atas.
Itu hanya wilayah barat Jakarta. Sedang untuk wilayah timur Jakarta, masih ada TPJ (Aetra) yang bila diakuisisi, pemda harus menanggung hutang USD 313 Juta atau sekitar Rp. 2,8 Trilyun, jadi total dijumlah dengan Palyja = Rp. 6 Trilyun 🙂 dan, bila benar tulisan informasi via internet tsb, maka perjanjian konsensi ini tidak boleh ada kompetisi dari perusahaan water provider lainnya s/d tahun 2023 sebagai batas berakhirnya masa konsensi tsb. Betul2 lingkaran setan hutang kan ?… 🙂 Indonesia telah dijual oleh pimpinan2 pemerintahan sebelumnya.
–
Dibutuhkan sosok presiden RI yang berani dan sangat pandai untuk bisa keluar dari lilitan hutang dan jerat praktek korupsi yang sudah menggurita. Jangan salahkan pihak2 asing pemberi hutang. salahkan & cincang pejabat kita yang jual negara ke mesin2 kapitalis dunia sehingga kita menjadi bangsa budak. Kita butuh mujizat pertolongan dari Tuhan YME. Mari kita berdoa sungguh2 untuk presiden berikutnya yang terpilih adalah sosok yang benar2 radikal, berani mati, cakap dalam berperang dan benar2 cinta Indonesia. Capres2 yang cuman alon2 kelakon sikapnya, mending langsung dimasukkan ke tong sampah saja 🙂
alon-alon kelakon sikapnya? Situ nyindir pak Jokowi ya? Bisa dibayangkan, punya presiden yang sendiko dhawuh dengan mbokdhe-nya. Cuman menurut di bawah ketiak mbokdhe-nya.