Hibah Bus Dibuat Ribet, BTP Kesal

47
369

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama marah saat memimpin rapat penandatangan kerja sama penyediaan armada bus Transjakarta di Balaikota, Selasa (11/3) sore. Kemarahan Basuki sangat beralasan.

Sebab, tiga perusahaan besar yakni Telkomsel, Triphone Mobile Indonesia dan Rodamas yang berkeinginan menyumbang sebanyak 30 bus justru dipungut pajak reklame.

“Aku sudah benci caranya begini. Orang mau sumbang bus, malah masih disuruh bayar pajak. Kita ini kan dikasih orang,” ujar Basuki di Balaikota, Selasa (11/3).

Dikatakan Basuki, proses hibah yang berbelit – belit  mengakibatkan ketiga perusahaan swasta ini berencana mengurungkan niat untuk memberi bantuan 30 bus kepada Pemprov DKI. Padahal, Pemprov DKI seharusnya bersyukur karena telah diberikan tambahan puluhan bus oleh pihak swasta. “Ini gimana caranya. Lama-lama saya paranoid ini sama orang Pemprov DKI karena dipersulit. Sudah mau disumbang tapi malah mau dikasih pajak. Ini saya heran,” katanya.

Menurut Basuki, Pemprov DKI tidak perlu lagi menagih pajak reklame kepada ketiga perusahaan yang berkeinginan memuat iklan di dalam maupun di luar badan  bus yang akan dihibahkan tersebut.

Sementara itu, salah satu perwakilan perusahaan yang ingin menyumbang puluhan bus tersebut, Weno juga mempertanyakan salah satu klausul kesepakatan bersama yang mewajibkan pemberi hibah memakai jasa konsultan dalam urusan hibah bus tersebut. “Kita beli dari ATPM langsung, kok masih pakai jasa konsultan lagi. Anehnya lagi, kenapa surat perjanjian kerja sama yang saya terima kok berbeda dengan Pemprov DKI. Ada apa ini?,” ungkapnya

Mendengar informasi tersebut, kemarahan mantan Bupati Belitung Timur kian memuncak. “Kita bakal terima hibah puluhan bus merek Hino, bukan beli bus berkarat yang nggak punya merek dari Cina sana, kok sulit banget. Ini sudah nggak benar,” katanya seraya meninggalkan ruang rapat.

Pertemuan pun akhirnya dilanjutkan oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Wiriatmoko. Sekadar diketahui rapat tersebut dihadiri pula, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Sri Rahayu, Kepala UP Transjakarta Pargaulan Butar Butar.

Seperti diketahui, sebanyak 30 unit bus tersebut diperoleh dari hibah tiga perusahaan yang berkomitmen membantu Pemprov DKI dalam menambah transportasi massal. Seharusnya, proses hibah puluhan bus rampung akhir 2013 lalu. Namun, hingga saat ini proses hibah tidak bisa berjalan karena ketiga perusahaan diwajibkan membayar pajak karena memasang iklan di dalam maupun di luar badan bus. [Beritajakarta]

Terkat:

47 COMMENTS

  1. mantap pak. ahok anda adlah pemimpin yg sangant sy suka n sy yakin orang yg suka buka internet khusunya informasi pasti senang sama ente, dh bpkd nya pecat ja atau turunkan jabantyna,..??
    kagak bener itu penjabat>>>????

    • Mereka pengen nunjukin, Pak Ahok, kami lebih berkuasa, kan ente nga bisa pecat kami…..depan Aho aja mereka masih bisa coba memeras, gimana kl dibelakangnya. Paling juga nanti surat ijin bus2 itu diperlambat……menyedihkan liat karakter2 pemeras spt ini

    • Hahahaha…..kenapa wagub harus marah2.?Gini aja bila mereka menggunakan cara “BANGSAT” ya gunakan juga cara yang lebih sadis daripada itu.Btw,siapa sih yang tidak tahu siapa wijarnako itu dari sejak jaman Foke?Lapangan banteng disewakan kepada swasta bertahun2 untuk event2 oleh dia?

      • Wijarnako itu siapa ya bro?

        Pak Ahok, itu mudah ditelusuri, siapa yg mensisipkan perbedaan di surat perjanjian yg sdh disetujui pak Ahok, tentu ada draft copy nya kan? Itu permainan mereka pak. Apa yg bpk setujui, baiknya di paraf tiap halaman, rawan jika tdk, bisa diubah2 untuk kepentingan kocek mereka.
        Dijebak saja pak, jika perlu, nanti tikus nya serahkan ke rakyat, gebuk ramai2…

  2. Om Sak , upload dong videonya , biar semua orang liat betapa masih ada PNS yg brengsek , ude ngikut 1,5 tahun dibawah pimpinan Jokohok masih mental dipimpin FOKE

    Pecat aje Ketua BPKD pindahin ke dinas pemakaman biar deket lobang kubur

  3. seorang negarawan kelas dunia berasal dari asia berpendapat : yang “berkuasa” dalam sebuah pemerintahan adalah bawahan;
    .
    sebaik apapun pimpinan/atasan, kalau yang berhubungan dng masyarakat (bawahan) bermental n berkarakter memble; maka yg dirasakan masyarakat adalah sebaliknya dari yg diinginkan pimpinan.
    .
    kalau ini tidak segera diatasi dng keras dan tuntas, bisa berakibat keparcayaan masyarakat menurun; kita paham apa artinya ini!!
    .
    asn memberi ruang utk rekrut n isi jabatan tertentu dari luar birokrasi, apa lagi yg ditunggu?
    .

  4. GILA ya! Bukankah sudah dari tahun lalu soal iklan gratis di eksterior & interior bus tsb gratis??? Dan BPKD sudah menyetujuinya. Masih saja cari-cari celah buat cari duit ceperan. Ga heran pak Ahok stres sendiri karena ga punya kuasa pecat-pecat yang masih BUSUK kayak gini. Jadi bus-bus tersebut harusnya dari tahun lalu sudah bisa dihibahkan ke pemprov DKI & seharusnya SUDAH BISA DINIKMATI WARGA DKI dari tahun lalu??? PNS DKI… TER-LA-LUH!!!

  5. sy setuju dg bung ahok mmg itu kepala dinas yg bersangkutan lelet knp tdk konsultasi dg p wagub bs lwt sms/call tentang untung rugi sy sj rakyat kecil tau hitungan iklan di bus 1bln 10jt x 12 bln br 120jt x 5th sj br 600jt pdhal hg 1bus merk hino 900jt x 30bus lg ! oalah yaya koq pejabat dki keterlaluan leletnya sedih2

  6. hati2 pak mungkin itu memang ada aturannya. agar dikemudian hari pak ahok tidak dipersalahkan merugikan negara, coba cari tau lagi aturannya dan dipelajari. takutnya ada yg tidak senang sama pak ahok.

  7. Pak JB

    Boleh kiranya tiru gaya Pres Reagan ,di Thn 1981 ,+- 13.000 air traffic control dari +- 17.000 mogok minta naik gaji,oleh Pres reagen di ultimatum dalam waktu 2 x 24 jam kembali kerja atau dipecat.

    Kasusnya beda ,tapi hikmahnya boleh diambil, yaitu ambil tindakan massive dan take a risk.

    Alhasilnya pada balik kerja

    Dalam hal ini ,kl tdk salah ketua BPKD sudah dalam masa pensiun dan beliau jg masih bagian dari Lingkaran lama ,

    Jd sulit sptnya kalau pejabat yg sudah berada di Lingkaran Masa management gaya Lama tetap terus dipertahankan ,lebih baik ambil yg fresh from the oven dr lingkungan yg mumpuni,misalnya dr BPK atau KPK apabila dimungkinkan

    Sehingga di DKI lebih baik kiranya dilakukan penyegaran hanya bebrapa kali saja ,tetapi secara besar besaran .

    _Lurah .Camat ,Walikota
    -Kepsek SD SMP SMA
    -Kep Puskesama
    -Dir RS
    -Kepala kepala Dinas
    -UPT UPT

    Bongkar Total ,ganti with “a new fresh blood”

    Dinas dinas yg bisa di merger di merger saja ,termasuk UPT UPT.

    UPT Trans Jakarta harus segera diganti pengurusnya ,kl tidak kemungkinan besar akan berlanjut adanya berita .mogok lagi .halte rusak.lampu lampu pada mati.dsbnya.

    Termasuk juga pejabat2 di Dishub yg sekiranya bagian dr kepemimpinan Masa Lalu ,sehingga mendeteksi masalahnya akan lebih mudah

    Pengadaan langsung dibawah Wagub Dan Gubernur.

    Gd Luck

    • Masalah juga ada di pemerintah pusat bro…kalo di camat, lurah, dll mereka ga sanggup tangani preman yg backing kesemrawutan, pd akhirnya mrk butuh juga back up dari Polri, Jaksa, Hakim atau bahkan TNI… Tapi ini dari pusat tdk ada perhatian sama sekali, pdhal Polri dibawah presiden.

      dan lagi butuh penjara yg lebih luas. bakal banyak yg masuk. Harus ada hukuman/sangsi yg bikin kapok, apakah itu kerja sosial, hukuman fisik dll.

  8. Anggap aja ketiga prshn tsb sdh bayar/lunasin pajak tp dlm bentuk brg modal yaitu bus hibahan (bkn dlm bentuk uang setoran ke kas negara), sama aja toh kl uang hsl setoran pajak perorangan/bdn usaha dipakai pemerintah utk pengadaan fasilitas publik dlm hal ini pengadaan bus umum.
    Sdh dihibahkan utk fasilitas umum kl msh dipajakin lg inikan namanya dobel bayar pajak.
    Setahu ente kl barang hibahan itu dibebaskan pajak.

    • Tambahan lg, intinya pajak yg dibayar oleh rakyat/bdn usaha digunakan utk kegiatan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat, termasuk kasus diatas berupa fasilitas umum yaitu transportasi publik.
      Dari rakyat, oleh rakyat, UNTUK RAKYAT.

  9. Pantesan pak Ahok sampai stres dan paranoid. Anak buah DKI itu banyak yang gendeng, masa orang kasih sumbangan dipajakin?? Mereka itu sangat merugikan rakyat kecil. Tapi saya tidak tahu apakah pak Ahok sebagai wagub punya wewenang pecat mereka? Saya sendiri sebagai rakyat biasa kesal, marah, dongkol dengan mental bawahan seperti itu. Bila dalam perusahaan saya ada bawahan seperti itu sudah tidak ampun, akan saya pecat segera.

  10. HARUS diakui pemimpin berkwalitas “sejenis” Ahok PASTI tidak “MULUS” memerintah dinegeri Indonesia yg masih dikuasai oleh manusia2 yg cara berpikir masih mengutamakan AJARAN KELOMPOK, apalagi Ahok berasal dari klmpk minor. ada aja yg berusaha MENGHAMBAT [DENGAN SENGAJA] kinerjanya. Tinggal interigritas Ahok apakah dpt melewati hambatan2 yg tingkat kesulitan jauh lbh tinggi dibanding waktu memimpin di Belitung. Semakin pintar org2 yg dipimpin semakin SULIT pula mengatasi KELICIKKAN2/MUSLIHAT mereka dibanding dgn orang2 bodoh.

  11. Memang peraturannya pasang iklan bayar pajak iklan dalam hal ini betul, masalahnya hantam kromo dan asal bus itu adalah hibah dari yg pasang iklan tersebut, buat penghibah sama aja promosi yang dibayar dimuka, Nah pns takut salah, ya sudah hantam kromo saja, kan tidak merugikan pemprov malah menguntungkan, tetapi bagi penghibah merasa keberatan mengeluarkan biaya lagi, penghibahnya juga tidak tulus, jadi masih dalam perhitungan bisnis, jad memang tidak ada yang gratis dalam hak ini, jadi mestinya konsultasi dulu sama pak ahok, untung ruginya kalau tidak kena pajak iklan dibandingkan dengan pelayanan publik (apalagi yg mendesak). Kalau nggak jadi kan pajak iklan kagak dapat, bus juga kagak dapat, karena penghibah tidak mau kok, jadi betul kata pak Ahok ya…nggak usah kena pajak iklan. Memang masalahnya pns dki yg lama seperti robot untuk urusan seperti ini untuk urusan fulus sangat kreatif.

  12. Saya jad terinspirasi sama pak Ahok, gimana kalau rusun buat warga yg kena gusur diberi kesempatan pada swasta untuk membuat dan menghibahkan ke pemprov dan silahkan pasang iklan sekarepe di rusun itu, iya toh?

  13. om sak, hari ini sy ga bisa coment dech,, sy jg lg pusing urusin kasus hukum yg berbelit2 di negara kita..hukum yang mudah dibeli buat orang2 kaya..sy udah inbox kasus ke FB Bp. Ahok, moga az ada uluran tangan bantuan kasus hukum..hanya bisa ngucapain semoga Bp. Jokowi & Bp. Ahok tetap semangat,sehat selalu. Amin

  14. Percuma Pak Ahok, kalau cuma ngomongannya aja yg hebat, yg luar biasa, gak ada gunanya… yg kita butuh sekarang TINDAKAN, ACTION!!! sudah 1,5 tahun berkuasa, anak buah gak nurut, tandanya anda ini cuma pinter NGOMONG doang….

  15. Om Sak tolong klarifikasi apa benar yg dikomen saudara soebandrio didetik.com benar adanya. Kutipannya sbb “@soebandrio
    Elo cuma bisa nyembur doang tapi elo lupa kalo elo sudah bengkokin perda 12 thn 2011 soal.pajak reklame..hok..anak buah elo cuma menjalankan peraturan karena mereka tahu bossnya paling anti bengkokin aturan malah elu bengkokin. .taruhan, pasti elo lupa sama omongan elo sama jokowi yg akan menolak bis dari pengusaha jika bisnya dipakek buat iklan waktu nerima bis sumbangan mayapada group..lupa kau ya hok sama konsistensi elu?…hati hati hok..Elu kagak ngukur diri soal konsistensi…”

    • Harus diketahui dulu, draft kerja sama aslinya bgmana? apakah boleh pasang iklan, tetapi ada rambu2 nya, maksimal ukuran, penempatan, jangka waktu, hal2 yg masih bisa ditoleransi lah, sebagai pemanis buat pengusaha yg mau membantu.

  16. Pak Ahok, tolong cek lift di halte busway Tosari dan Sarinah, sudah tidak bekerja dan kotor dan kelihatan tidak terawat, saran kami, kalau tidak dimaksimalkan penggunaannya, mending dihapuskan sebagai aset negara, dijual, dan uangnya di paka buat tambahan hibah kampung deret, coba deh bapak kirim orang bapak untuk mengecek ke lapangan

  17. Pecat saja pak Jokowi kalo PNS Jakarta Gak Becus kan uda ada UU Aparatur Negara Yang Baru
    Maju Terus Sikat Pejabat Kotor Dukung Pejabat Bersih Hidup Hanya Sekali Kalo Bukan Sekarang Kapan Lagi.

  18. Jangan emosi, ada benarnya, kalo hibah bus jangan pernah dipasang iklan tidak ikhlas namanya, pasti oknum pemprov ngiler ada kesempatan untuk menggunakan celah pajak reklame memeras penyumbang bus..mencari keuntungan..

  19. Pak Ahok…apa maksudnya pemberian hibah 30 bus itu dari 3 pengusaha ada udang dibalik batu ya ? Namanya aja ” HIBAH BUS ” tapi sebenarnya itu bentuk pembayaran pajak reklame dari 3 perusahaan tsb dimuka untuk beberapa tahun sekaligus, begitu ?… bisnis deal biasa aja dari pengusaha. cuman, setahu saya.. pajak reklame adalah milik negara bukan spenuhnya milik pemprov DKI.

    Pak Ahok dan Pak Jokowi mending pergi berlibur saja dulu biar fresh lagi kepala. Dipikirkan baik2 kendala2 hukum, aturan yang berlaku, apa yang BOLEH dan apa yang TIDAK BOLEH untuk setiap kebijakan2 yang dibuat Gubernur / Wagub. Jadi tawaran ke pengusaha bisa dalam paket menarik pak.

    Saya asumsikan…. nasib 92 truk sampah hibah dari para pengusaha tionghoa saat perayaan imlek kemarin, juga terkendala hal yang sama dengan nasib 30 bus hibah ini ya pak ?! soalnya, tidak ada lagi kabar beritanya tentang pemberian ” hibah ” truk sampah itu lagi. dan angka 92 itu tidak terhitung dalam jumlah 92 unit truk sampah baru DKI.

  20. masyalllah …astagfirullah …. kasihan pak ahok ini , kasihan negara ini …ayo pak gempur semua itu tatacara yang konyol…anda adalah utusan Tuhan ygn ditugaskan membenahi birokrasi Jakarta yang amburadul …kami mendoakan ….

  21. Maaf… Saya pribadi Tetap Mendukung PNS DKI “Yang Korup” untuk tetap korup….. Sekedar saran buat PNS DKI..”Lakukanlah Korup secara terang2an” biar KPK gampang nangkep dan jeblosin ke Penjara… hehe

  22. Apakah tidak cape selalu memperhatikan kinerja bawahannya yang tidak sesuai, meleng dikit, banyak penyimpangan yang terjadi, cape marah2 yang ada darah tinggi, tidak baik buat kesehatan. Lebih baik berikan sanksi yang tegas bagi yang bermain, umumkan dan jalankan sanksi, kami butuh informasi yang transparan juga, tapi entah kenapa masalah pengadaan busway yang berkarat,tidak ada berita yang terbaru lagi, siapa yang bermain.

  23. Pengusaha yang menyumbang bus itu rugi walaupun boleh tidak bayar pajak 10 th. Hitung saja sendiri pajak reklame 30 jt/th. Sepuluh th. pajak reklame 300 juta. Kasih bus 10 bh nilainya 14 milyar. Apa tidak rugi itu?? Bila pengusaha boleh memilih lebih baik bayar pajak setahun sekali 30 jt dari pada kasih bus gratis. Tapi hati mereka kan mulia demi rakyat kecil yang perlu naik bus, bukan utk pejabat DKI. Walaupun menyumbang bus itu rugi tapi masih tetap rela sumbang bus. Hai pejabat pemprov DKI pikir yang sehat dong?? Jangan hanya mikir bagaimana persulit orang.

  24. klo yang namanya hibah itu setelah serah terima diberikan apapun bentuk, label gambarnya itu hak penerima. klo ga suka ma iklan yang tampil ya silahkan di cat sendiri. kok malah nodong yang ngasih.
    Iwan Setiawandi bodoh, barang hibah kok masih kena objek pajak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here