Ahok.Org – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta tahun 2013. Padahal tahun sebelumnya, opini BPK ats laporan keuangan DKI Jakarta adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru berpendapat seharusnya Pemprov DKI memperoleh nilai yang lebih buruk, yakni Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).
“Memang harus turun. Kalau saya yang pilih, saya pilih tidak nyatakan pendapat. Masih ada aset enggak beres dan nyolong-nyolong duit,” ujarnya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/6)
Pemberian opini WDP tersebut, menurut Ahok BPK berbaik hati jika dibanding dengan dirinya yang justru menilai lebih buruk lagi. “Kalau BPK masih baik hati cuma turun satu tingkat. Kalau saya yang periksa, Tidak Menyatakan Pendapat,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna, pada Sidang Paripurna DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, mengatakan penilaian WDP tersebut alasannya, pertama karena realisasi belanja melalui mekanisme uang persediaan melewati batas waktu.
Adapun batas waktu yang disebutkan adalah 15 Desember 2013 dengan entry jurnal realisasi belanja bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang telah diverifikasi, melainkan rekapitulasi uang muka yang disampaikan bendahara kepada pelaksana kegiatan.
Kedua, pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya belum memadai yaitu tidak dilakukan inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai, serta aset belum selesai disensus tidak didukung rincian.
BPK juga menyoroti banyak hal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta. Seperti kegiatan Pembuatan Sistem Informasi e-Surat, e-Dokumen, e-Harga, e-Budgetting, sistem Belanja Hibah dan Bansos, e-Aset, e-Fasos-Fasum dan e-Pegawai tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. [Berita8]
hari ini di koridor 12 bus baru hasil sumbangan tiphone mogok di ancol saat mau mutar. bus baru saja sdh mogok, tolong dicari tau kenapa bisa begitu? HINO itu merk asal JAPAN.
pasti supir nya gak profesional
Ternyata penegakan hukum kurang tegas ke SKPD yg dikecamatan main markup begitu…
APA BPK nya yg kurang jeli, kalo pengawas intern sungguh ga bisa diandelin lagi…
Pak Basuki Jokowi
Semua penemuan
1.Pelanggaran atau indikasi Korepsi
2.Potential menimbulkan Korupsi
3.Fiktif
4.Pembangunan Rumah Kumuh di tanah negara
5.Penggunaan Rek pribadi
Diserahkan untuk dibagi bagi diusut lebih lanjut kepada:
1.Polri
2.Kejaksaan
3.KPK
semua yg sudah jelas jelas lali atau salah .dicopot dr jabatannya.
Segera semua tugas Dinas Diberikan ke Walikota sehingga Dinas hanya sifatnya fungsional administrasi.
Pelakasaan ada di Walikota dan jajarannya.
Perbaikan Jalan sebaiknya diserhakan ke pihak swasta saja sebagai CSR mereka yg masih terhutang.
Oh pengertian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK maksudnya adalah, ” .. Masih ada aset enggak beres dan nyolong-nyolong duit,” ujarnya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/6).”
.
Berarti bisa bbrp kemungkinan :
a) data tidak lengkap
b) data dimanipulasi
c) data benar
.
Dan pada kenyataan banyak aset-aset yang sulit tercatat entah karena ini itu dan ini itu dan ini itu..
.
Berarti banyak urusan yang bersifat “ini itu” 😆
Itu si anggota V BPK RI sombong banget orangnya, 2x disalamin sama Om Wagub pun ga ketawa ga ngeliat wajah, mana sopan santunya ? mana tata kramanya ? Belagu banget nich anggota BPK, mestinya dicuekin aja dech sama Om Wagub.