Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta personel Satpol PP untuk bersenjata lengkap melawan seluruh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membekingi para pedagang kaki lima (PKL) yang semakin marak di kawasan Monas. Sebab, setelah penertiban PKL di kawasan Monas, seorang personel Satpol PP Jakarta Pusat diamankan Polsek Gambir. Ia diduga melakukan tindak penganiayaan kepada oknum yang diduga anggota TNI.
“Kalau ada oknum (TNI) yang terlibat, kita persenjatai Satpol PP kita dengan baik. Supaya jelas, biar baku tembak saja di sana, nanti ketahuan siapa yang menembak siapa yang ditembak,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).
Satpol PP, kata dia, hanya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Untuk menegakkan Perda itu, maka PKL-PKL yang berada di Monas harus ditertibkan.
Ia menengarai ada oknum yang bermain di balik penahanan personel Satpol PP yang diduga mengeroyok warga berbaju biasa. Menurut Ahok, jika polisi sampai berani menahan personel Satpol PP, pihak yang dikeroyok memiliki kekuasaan yang tinggi.
Oleh karena itu, dia berencana mempersenjatai personel Satpol PP dengan senjata tajam dan senapan kejut listrik. Pemprov DKI bahkan telah mendapat bantuan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk menertibkan oknum TNI yang membekingi Monas.
“Satpol PP tinggal latihan tembak dengan baik, kita persenjatai lengkap dengan baju antipeluru. Kalau lawan kita pakai senjata tajam, ya kita gunakan senjata tajam juga. Supaya jelas kita selesaikan permasalahan Monas ini, mau sampai berapa tahun lagi? Biar di depan Istana ada baku tembak dan ketahuan oknum mana yang bermain,” katanya dengan nada tinggi. [Kompas.com]
Usul saja Pak. Kalau wilayah DKI, Pak Gub dan Wagub yang berwenang tegakan aturan, pihak Polda, Kodam Jaya, Jaksa dan lainnya wajib mendukung, untuk itu saya usulkan agar dibuatkan MOU antar semua PIMPINAN lembaga yang wajib bekerja sama dengan Pemda DKI bahwa untuk penegakan aturan di wilayah HUKUM DKI, disepakati bahwa tidak ada lagi yang namanya “Becking-beckingan”. Siapapun orangnya, organisasi atau lembaga apapun itu, setinggi apapun jabatannya… selama berada di wilayah hukum DKI, WAJIB menataati peraturan Daerah yang berlaku. Bagi siapapun yang melanggar, akan ditindak tegas dan dikenakan hukuman sesuai yang berlaku di Indonesia, diberhentikan dengan hormat, dipecat, dst…dst dan ditanda tangani semua pihak yang terkait. Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan antara Pemprov DKI dengan pihak berwajib (Penegak Hukum), bisa menghilangkan becking-beckingan di DKI. Sosialisasikan besar-besaran MOU tersebut, agar para aparat yang becking bertobat dan langsung tindak tegas para pelanggar aturan dan tangkapin para becking tsb kalau memang perlu …salam…Go..JB
Pakde jokowi kan ntar lagi jadi presiden kalau udah di lantik, maka itu nantinya pecat pimpinan tni yg diatasnya karena tidak bisa membina anakbuahnya kan beres.
Hok pernyataanmu ora pantas didengar. Maksudnya apa Hok buat pernyataan kayak gitu? Apa karena udah ngetop bayak pendukung? Pernyataanmu pas mirip temen bos partai mu yg mentang2 preman & banyak masanya jadi mau buat kerusuhan.
Otnat: Ahok mancing TNI, nyindir.
ohh kirain ketularan si egi… http://m.youtube.com/watch?v=72TUHD1-dtU
video penertibannya mana sak biar rakyat tahu oknum tni bermain
om Sak …. videooooo
Solusinya cuma 1 yaitu pak Ahok harus menjadi Governor General / Gubernur Jenderal kayak pada zaman VOC dulu.
Kalau permasalahan seperti ini seharusnya waktu menertibkan kawasan Monas digandeng dari pihak TNI dan POLRI jadi kemungkingan oknum TNI dan POLRI yang bermain disitu akan takut, atau cara lain waktu penertiban disiarkan langsung (LIVE) ditelevisi agar bisa terlihat siapa sebenarnya yang bermain disitu.
PAK JOKOWI DAN BASUKI
1.
KAPOLSEKNYA MINTA DI COPOT SAJA
KALAU SATPOL PP KEPALANYA BOCOR DIAM SAJA TIDAK DI BAP
2.
OKNUM TNI DIPROSES HUKUM
KE PANGLIMA TNI
MINTA DI PROSES HUKUM
3.
ITU DAERAH BANYAK UANGNYA /BASAH
TEORI KLASIK KEJAHATAN MENGATAKAN
DISUATU DAERAH DIMANA KEJAHATAN TERJADI BERULANG KALI ,MAKA ADA OKNUM NEGARA YG TERLIBAT.
SIKAT BERSIH
TEORI DIATAS AKAN BERTAHAN SELAMA MANUSIA MASIH ADA .
4.
BARANG YG DISITA DIHANCURKAN RATA SEMUA
SETELAH DIAMBIL DOKUMENTASINYA DAN DIDATA
SEHINGGA :
1.
TDK BISA KELUAR MASUK LAGI
KALAU MAU DIAMBIL BALIK BUAT ATURAN DENDANYA YG BESAR
2.
KALAUPUN MAU DITUNTUT
MAKA TARIK PANJANG SAJA
BIAR LAMA DAN CAPEK
5.
HATI HATI ADA REKAYASA BESAR
YG MENGHARAPKAN SEMUA KEJADIAN TSB AKHRINYA AKAN JATUH KE SALAH SATU OKNUM TERTENTU
Pak Jokowi dan Basuki
Minta Kapolri copot Kapolsek Gambir dan Kapolres Jakarta Barat,beri pembelajaran.
Ganti model 3 Pamen yg pernah diwawancarai di Mata Najwa.
Con te partiro untuk pejabat pejabat yg tidak becus menjalankan tugas.
Zaman sudah berubah,
Malu dengan Dunia internasional.
Ring 1 gak pernah beres
Pak Jokowi dan Basuki
Satpol pp sasaran empuk untuk dikambing hitamkan
Yg penting seluruh Satpol PP jangan melakukan pemukulan tapi lakukan penaklukan ,lihat contoh contoh Police di Negara negara maju ,waktu mereka menaklukan penjahat.
Belajar wrestling ,dikunci.
Dan di Video kan ,nanti kelihatan siapa yg salah siapa yg benar ,kalau tidak maka akan selalu dikambing hitamkan atau dipersalahkan.
Hati hati jangan sampai ada anggota satpol PP dipasang didalam yg memang dimanfaatkan untuk jadi pemicu oleh oknum oknum.atau kerja sama dengan oknum2 untuk menjelekkan citra satpol PP.
Benahi satpol PP nya dulu, jangan malah dia yg oknum penghianat, menghamba sama oknum TNI… Dalam razia, satpol PP harus ada yg bawa video camera atau sudahkah daerah rawan PKL dipasang kamera CCTV, kelihatan kerja dinas pengawasan Monas kurang effektip…!
harusnya senjata andalannya hp yg rekam video.jadi tiap mule ada masala.smua angota rekam.jadi ketauan siapa sumber masalahnya dan gampang disidang oknumnya.karna buktinya byk.
lalu pkl yg bandel jg gampang disidang karna misal mereka yg mule merusak.satpol tinggal bertugas melumpuhkan dan membawa ke pengadilan…asal dpt video bukti…
jadi tugas mereka lebih mudah dan gampang buat jera pelanggar..
cara laen di daerah yg rawan dipasang cctv tersembunyi/satpol pp selalu pasang hidden cam di baju/area bermasalah.
pak AHok, mohon siapkan juga pasukan Video Cam, di jajaran penertiban, jd semua jelas terekam pak, perilaku oknum, siapa yg salah, ocehan nya apa (bawa nama angkatan, ormas dll), dgn mudah bisa diputar ulang. Sebarkan di beberapa titik, biar ketahuan jg kalo ada provokasi. Resistensi adalah pilihan terakhir, ini ulah2 segelintir oknum yg sdh bertahun2 terima setoran, sdh nikmat, dan entah sampe kemana alirannya, apakah satpol PP jg terlibat? nanti bisa dilacak.
MENEGAKKAN KEBENARAN ITU PAHIT,,,, SAHABAT UMAR R. A……