Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sangat terbantu oleh teknologi informasi (information technology/IT) dalam menjalankan pemerintahannya.
Dia mencontohkan meningkatnya secara signifikan anggaran DKI Jakarta sekarang dibanding saat dia pertama kali menjabat pada 2013. Kenaikan itu dipetik setelah Pemerintah DKI Jakarta menerapkan pembayaran pajak secara online sehingga wajib pajak lebih mudah dalam membayarkan pajaknya.
“Masuk DKI pada 2013, anggaran Rp 41 triliun, sekarang Rp 72 triliun,” ujar Ahok saat diskusi peluncuran TV Kanal KPK di Kota Tua, Jakarta Barat, Ahad, 17 Agustus 2014.
Menurut dia, kecilnya anggaran DKI Jakarta saat itu lantaran banyak sekali warga atau pengusaha yang tidak membayar pajak sehingga pemasukan ke daerah rendah. “Ada sekitar 4 ribu yang tidak bayar pajak,” katanya.
Seharusnya, kata dia, semua pajak atau uang yang keluar-masuk tercatat dalam sistem online, termasuk, gaji, dan biaya operasional.
Dia pun mencontohkan temuannya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Berkat teknologi, maka terlacak banyak sekali anggaran yang rangkap. “Lebih gila lagi, Dinas Pekerjaan Umum kirim ke masing-masing rekening pribadi Rp 50 miliar,” ujarnya.
Karena itu, tahun ini, Ahok membatasi transaksi maksimal Rp 100 juta. “Tahun depan, rencana kami batasi Rp 25 juta. Semua ditransfer melalui bank,” ujarnya. [Tempo.co]
Pajak/Retribusi parkir dapat dinaikkan dgn cara meminta semua Alvamart/Indomart/Seven/dll/Cabang2 bank dijadikan collector uang parkir Rp 15.000,-/hari atau Rp 450.000/ bln dan oleh Alvamart dll tsb lansung di stor kerekening DKI. Selama ini yang pungut adalah preman2. Pembayaran retribusi tanah makam agar via Bank.
itu para mini mart tanah (bagian depan toko) nya punya mereka, bukan pemda. jd dasar hukum nya tdk ada, dan 1 hal lagi pd dasar nya itu free parking. hanya saja segelintir org yg meminta parkir. coba saja kl situ parkir yg pas di halaman itu mart n gak bayar parkir alias kita cuek2 aja, mereka juga akan gondok sendiri. mka kl emang niat nya ma mulai dr diri kita sendiri, berani gak tdk usa kasi tu duit parkir. krn aku sempet adu bacot kok ama tkg parkir nya, ampe nanya ama tu mini mart nya (mereka gak perna mungut parkir pengunjung. yg pungut tu preman).
Pada dasarnya pelaksanaan e Goverment itu akan berhasil kalau ada komitmen dari Top Manajer nya.
Kalau benar2 sdh berjalan, bahkan mungkin tdk perlu ke kantor lagi dimana-mana bisa dihubungi dengan skype misalnya untuk rapat. Seluruh laporan kegiatan dari daerah2 bisa di data base kan sehingga tidak perlu perjalanan dinas lagi.. itu bisa di kompensasikan ke tunjangan nya saja. Diperlukan ke daerah apabila untuk melakukan Ground Check…penggunaan keuangan negara akan bisa sangat efektif, efisien dan ekonomis…Karena itu pilih Ono W Purbo aja jadi Menkominfonya…hehehehe….
Komentar satu lagi ah… soal pajak… memang benar penyakitnya..itu perusahaan baik kecil, menengah maupun besar.. itu selalu membuat pembukuan ganda.. itu sudah rahasia umum..Yg berperan disini jelas konsultan pajak, serta petugas pajaknya. Dalam buku yg diserahkan ke petugas pajak seharusnya untung 500 juta dia bilang cuma 15 juta… Saya benar2 tidak punya ide untuk mengatasi hal2 seperti ini….hanya komentar aja..mungkin saya jg salah…tapi pajak ini kalau bisa dimaksimalkan… wuuuuaaaahhhhh… buueesssaaar sekali…