Ahok.Org – Pemerintah provinsi (pemprov)DKI Jakarta bertekad untuk melakukan less cash society, yaitu mengurangi transaksi dengan uang tunai, dengan menerapkan kartu elektronik dalam setiap transaksinya. Salah satunya adalah untuk transaksi pembayaran para pedagang pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya.
“Saya ngotot kenapa ingin seperti ini, karena di Jakarta PKL secara kasar di atas 500-600.000 yang liar dan tidak liar. Mau ditaruh dimana? Tentu pasar dan rusun kami. Bagaimana kontrolnya? Saya minta bantuan bank dengan seperti ini,” kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat menyaksikan penandatanganan kerja sama pembayaran autodebet antara PD Pasar jaya dengan 7 bank di Balai Agung, Senin (8/12).
Menurut Basuki, kartu identitas pedagang yang menyatu dengan ATM tidak bisa dimanipulasi. Sebab, apabila manipulasi dilakukan justru yang memalsukan akan terkena hukum perbankan karena telah melakukan kejahatan perbankan. Hal tersebut berbeda dengan kartu identitas pedagang biasa yang sangat mudah dilakukan manipulasi, baik dipalsukan maupun duplikasi.
“Ini untuk menghindari oknum di pasar dan rusun dalam melakukan penipuan. Di Jakarta ini yang paling mahal adalah lokasi dagang itu, karena susah,” katanya.
Diterapkannya sistem seperti ini, kata Basuki tentu untuk menghindari permainan-permainan oknum yang selama ini kerap terjadi. Baik itu dari bantuan sosial maupun bantuan lainnya, sehingga dengan diterapkannya transaksi melalui kartu elektronik bisa mudah dikontrol.
“Nanti PKL juga bisa tahu berapa pemasukannya sehingga kami bisa lakukan bantuan kredit. Bank jadi hemat sehingga daya saing bank sangat tinggi karena biaya uang juga rendah,” kata Basuki.
Dengan sistem tersebut juga semua uang bisa diparkirkan sehingga menolong perbankan menjadi lebih untung. Penerapan sistem ini juga menjadi stimulus yang baik bagi DKI maupun dunia perbankan.
“Sistem perbankan dibuka saja, siapa yang paling baik. Kita cek. Ancamannya, tidak perlu jaminan. Pedagang yang baik tidak mau kehilangan tempat dagangnya. Termasuk rusun, KJP, semakin pemula di DKI dia harus gunakan e-card. Saya paksakan harus jalan karena tidak ada sistem terbaik di Indonesia kecuali bank,” ujarnya. [Beritasatu.com]
pak boss, kok akir2 ini kominfo kerjanya leletttt banget yah? video2 rapat bapak tlat trus di upload, dan kalau di uploadpun suaranya ancur atau banyak cut nya (spt wawancara dgn kompas).
mohon bapak tertipkan spy kami bisa aktuall lagi melihat kegiatan pemprov dki.
terimakasih pak boss
setuju sekali bila seluruh transaksi di masyarakat yg berhubungan dengan uang, apapun bentuk aktivitasnya, sebaiknya menggunakan fasilitas non tunai berteknologi smartcard (kartu multifungsi). Satu rupiah-pun transaksinya ada data yg terekam. NETBASE aplikasi sistem jaringan switching berbasis perbankan (bisa bermitra dengan Bank DKI) dan SMARTEDU aplikasi sistem akademik online berbasis smartcard, adalah solusi yg terbaik…. Tidak ada masalah yg tidak dapat diselesaikan dengan teknologi, Surya Sistem Solusindo (S3) hadir untuk melayani di http://www.suryasistem.com (email : [email protected] dan [email protected]).
Selamat sore pak ahok.
saya ingin menambahkan..knp bapak ahok tdk langsung memberikan ketetapan retribusi yg harus pedagang bayar.
karena menurut saya yg bapak kerjakan terkesan gantung dan kurang sempurna.
pedagang hanya mengetahui kl sistem berubah.
dari yg tunai menjadi auto debet.
sementara pedagang tidak tahu harga yg akan mereka keluarkan..
saran saya seperti pak sutioso.
dia mengeluarkan harga retribusi,skaligus tingkat dan kelas setiap pasar. Seperti tertera di SK GUB DKI no 939 TAHUN 2004 Divisi keuangan pd pasar jaya.
Ini baru jelas dan transparan.
seperti yg pak ahok sering bicarakan.
TERIMAKASIH PAK AHOK..