Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut pihaknya dikirimi surat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi terkait tunjangan kinerja PNS DKI. Apa yang menjadi masalahnya?
“Pertanyaan saya, Menpan sadar nggak dirjen-dirjen gajinya Rp 200-300juta. Kok boleh?” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).
“Lagipula kalo soal gaji melebihi PNS yang lain, DKI dari dulu gajinya sudah di atas provinsi lain karena DKI nggak ambil DAU (Dana Alokasi Umum) dari APBN. Ini kan tunjangan DKI,” imbuhnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengumpamakan gaji seperti cuaca. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak bekerja maksimal bisa dihujani pundi-pundi dengan deras sementara orang yang bekerja dengan benar hanya berpayungkan mendung semata.
“Anda tidak boleh kasih gaji resmi boleh tapi hujan nggak merata ada tim pengendali teknis ada honor macam-macam yang jumlahnya di atas 30 persen atau dengan TKD dinamis yang hanya maksimum 24 persen. Kenapa 24 persen? Itu kan bukan hujan merata tapi mendung merata, hujan tergantung Anda kerja,” jelasnya.
“Kalau dulu kan hujan nggak merata, sekarang mendung merata, hujan tergantung Anda. Jadi harusnya dasarnya perhitungan uang, kasus itu sudah dari dulu ditegur,” lanjutnya.
Meski demikian, Ahok enggan mempermasalahkan apalagi memusingkan surat tersebut. Dia akan tetap merealisasikan TKD setelah mendapat persetujuan dari Mendagri Tjahjo Kumolo karena DKI tidak menggunakan DAU APBN.
Ahok juga sempat kebingungan saat dirinya disurati demikian. Sebab, beberapa waktu lalu Yuddy mendatangi dirinya untuk mengklarifikasi soal tunjangan fantastis PNS DKI dan telah menyatakan setuju.
“Makanya lisannya setuju suratnya nggak setuju. Makanya aku juga nggak ngerti, orang politik begitu, beda mulut beda di hati,” tutup Ahok.
Sekadar informasi, Menteri Yuddy mengirim surat kepada Ahok pada 11 Februari 2015 lalu. Dikatakannya, jumlah TKD yang fantastis di Jakarta bisa memicu kecemburuan sosial dengan PNS dari kementerian, lembaga dan PNS Pemda lainnya. [Detik.com]
Yuddy …..Yuddy, lidahnya koq kayak bunglon, bisa berubah warna ….
Bagaimana ya orang seperti ini jadi Menpan, engga ngeri apa yang harus dikerjakan tampaknya, bukannya baru-baru ini saja Presiden Widodo sendiri sudah menegur secepatnya membereskan eselon1, sampai dapat teguran, apa saja kerja Menpan ini? Orang seperti ini ada di kabinet kerja?? Lalu ketemu BTP yang jeli betul soal semua dana-dana, abislah. Ini Menterinya mau menuju Indonesia Baru, Pak Presiden menterimu, pilihanmu!
Kok bisa ya org yg gak konsisten gt bs jd pejabat?
Apa iya krn terlalu byk mkn uang h*ram jd lidahnya bengkok? Jd kelakuan gak sesuai ucapan?
Kalau org ky gini jd pejabat gimana nasib rakyat? Sama executive aja ky begitu, nasib rakyat yg gak punya power apa gak dikubur hidup2?
pagi toge malam tahu besok tempe lusa kedele minggu depan keledai nich menpan
…wkwkwkwkwwk….
paribasan by penggemar web ini
Pak Yuddy, kapan lagi melakukan terobosan. Apa yang anda takutkan ? Apa yang sudah dilakukan pemprov DKI sudah benar. tinggal program pengurangan pegawai saja dimulai secara berkala… dalam 10 thn , jumlah sudah harus menciut tinggal 25%. yang engak beres, pensiun dini saja. apalagi program satu pintu mulai berjalan…
E-Budgeting dan Renumerasi PNS berdasarkan TKD adalah janji kampanye Jokowi – JK. Sedangkan DKI adalah proyek percontohannya. Jikalau 2 hal tsb gagal, sudah habislah bangsa ini. Karena pembenahan yg utama untuk mencegah KKN adalah 2 E-Budgeting dan Renumerasi PNS.
E-Budgeting dan Renumerasi PNS adalah politik anggaran yg direncanakan oleh Jokowi untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan KKN. Efek domino dari E-Budgeting dan Renumerasi PNS ini akan menstimulus pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Indonesia. Makanya Jokowi – JK optimis pertumbuhan ekonomi bisa 7% dalam 5 tahun pemerintahan.
Pak Yuddy kapan indonesia mau maju kalo PGPS : maaf pak yuddy mau gak kalo di PGPS kan (Pintar Goblok Pendapatan Sama).