Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak takut dilaporkan oleh panitia tim angket DPRD DKI kepada Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal dugaan upaya penyuapan terhadap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sebesar Rp 12,7 triliun.
Menurut dia, dengan pelaporan itu justru warga akan semakin tahu pihak mana yang benar dan yang salah. “Enggak apa-apa. Silakan saja, buktikan saja,” kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (3/3/2015).
Basuki pun memiliki bukti kuat untuk melaporkan dugaan anggota DPRD DKI menyalahgunakan anggaran di tahun 2014-2015. Menurut Basuki, langkah DPRD tidak masuk akal untuk menyelipkan pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) sebesar Rp 5-6 miliar. Terlebih, pemenang tender pengadaan UPS kebanyakan perusahaan fiktif.
“Masa kantor pakan ternak dan kantor fotokopi yang jadi pemenang tender? Saya pikir ini harus diproses saja secara hukum supaya semua orang tahu,” kata Basuki.
Ia mengatakan, anggota DPRD DKI selalu berkelit jika ditemukan anggaran “siluman” di tahun 2012-2014. Mereka selalu menuding pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang “bermain” dan memasukkan program “siluman” ke dalam APBD.
Dengan menggunakan e-budgeting di tahun 2015, akhirnya Basuki mengetahui pihak mana yang berupaya memasukkan program “siluman”.
“Pejabat SKPD sekarang menyatakan tidak ikut lho. Makanya dia (anggota DPRD) harus membuktikan SKPD ikut (bermain anggaran) atau enggak. Saya bilang ke SKPD DKI kalau kalian ikut, silakan gabung sama DPRD lawan saya, karena DPRD mengakui (anggaran siluman) itu disusun bersama SKPD kan, sedangkan SKPD kami mengisi di e-budgeting tidak sama seperti itu. SKPD juga sudah buat surat pernyataan dia enggak ikut (menyusun anggaran “siluman”) dan enggak main nih, tinggal siapa yang nipu kan, makanya harus dibawa ke pengadilan masalah ini,” kata Basuki. [Kompas.com]
AYO KPK SELIDIKI DUGAAN KORUPSI DI ANGGARAN PEMPROV DKI SEJAK TH 2012. DIMULAI DNG PEMBELIAN UPS. SIAPA YG MEMBUTUHKAN, SIAPA YG MEMESAN, SIAPA YG MENYETUJUI PEMESANAN, DLL. TELUSURI KEUANGAN PEMENANG TENDER. USUT ALAMAT PERUSAHAAN PEMENANG TENDER, PENANDATANGAN DAN PENANGGUNG JAWAB KONTRAK, DLL. BONGKAR HABIS BILA TERBUKTI DPRD TERLIBAT.
KPK itu bukan nggak mau proses…bingung mau disimpan dimana para anggota DPRD DKI saat ditahan, soalnya jumlahnya lumayan, belum nanti provinsi lain menyusul….jadi RAPBN 2016 ada anggaran khusus bangun Rutan untuk koruptor dengan fasilitas yg minim tentunya, tapi kalau bangunan tetap harus kokoh jangan terbuat dari tahu, kan kalau Indonesia bebas korupsi bisa dipakai untuk fungsi yang lain
Ayo anggota dprd dki jangan mundur, jangan mau kalah dengan dprd papua barat periode 208-2014 yang semuanya (ketua+anggota)sekarang menjadi terpidana karena ngemplang apdd.Buktikan bahwa anggota dprd dki juga bisa makan uang rakyat.
APBD-gate Scandal ini bisa menjadi sejarah skandal Korupsi terbesar, masif, terorganisir di dunia di era modern ini.
Go Ahok Go! Go Indonesia Bersih Go!
Let’s be History Makers to Our Beloved Indonesia.
In our 21st generation the scandal will be widely exposed and heavily punished.
Justice shall be preserved!
hayuuu lahhh. Kapan nih DPRD vs Ahok digelar? buruan atuhhh. Live show di segala media ya, transparan gitu…
KPK, kejaksaan… buruan diproses, trus usut juga pemprov ataw kabupaten daerah lain, pasti korupsi berjamaah ini dah menular sejak dulu.
Cari dulu minimal 2 bukti sbg alat bukti permulaan penyelidikan.
Nusa Kambangan masih luas, kalo ga muat bikin aja bangunan dari bedeng2 kayu. Pasti pada nangis kedinginan sm kelaperan itu begal2 yg biasa manja tapi ngrampok yg bukan haknya.
de pe er de
alias dapure
dewe
jebul ana benere
wedi kere
akeh kancane
uga upase
ngenthit hobine
mandi guneme
ngembang lambe
saka pokale
jarene
he…3x
Gue dukung #SAVEAHOK