"Jangan Naik Lamborghini tetapi NPWP Enggak Punya"

7
245

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir anggota DPRD DKI yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan gaya hidup mewah.

“Selama ini nuduh saya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), CSR, Ahok Center dari 2013. DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya, jangan naik Range Rover, Lamborghini tapi NPWP pun tidak punya bagaimana dong?” kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).

Ia pun menyindir anggota DPRD yang mengkritik biaya operasional bagi wali kota di DKI sebesar Rp 3 miliar, padahal ada yang belum memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP).

“Terus sekarang dikritik biaya operasionalnya wali kota Rp 3 miliar. Segitu mah tidak bisa beli Range Rover atau Lamborghini,” ucapnya.

Anggaran oprasional wali kota tersebut, dijelaskan mantan Bupati Belitung Timur ini, untuk membayar upah Pekerja Harian Lepas (PHL) karena DKI tidak mau lagi menggunakan outsourcing.

“Dulu kan pakai outsourcing, orang digaji di bawah UMP. Saya tidak mau, semua harus kontrak individual saja. Nah itu alokasi duit di situ termasuk alat tulis kantor di situ. Rp 3 miliar mah kecil dong untuk satu orang wali kota, ini dinamakan operasional bukan dikantongin ke pribadinya dia,” ungkap dia. [Kompas.com]

7 COMMENTS

  1. pak Presiden YTH, KAPOLRI, JAKGUNG, PANGLIMA TNI, negara darurat perlawanan KORUPTOR, rakyat sekali lagi menunggu, aksi konkret dari apa yg sudah di depan mata…
    Negara ini kaya raya, maha luas, apapun ada…sumber energy, pekerja, pasar…jangan lah hanya menjadi konsumen, jangan dibodohi lg…
    CUKUP!

  2. Penjajahan bangsa asing sangat gampang mengidentifikasinya. Jelas musuhnya, jelas orangnya, jelas tindakannya. Tetapi penjajahan oleh bangsa sendiri sangat sulit kita kenali. Yg merampok uang rakyat juga yg teriak paling keras membela rakyat. Beberapa koruptor manggunakan hasil rampoknya untuk menggalang dukungan publik. Terbukti Beberapa kepala daerah rakyatnya melawan ketika kepala daerahnya ditangkap karena kasus korupsi. Bahkan seorang pamen Polri yg kabur dari penjara, dibela mati2an oleh masyarakat disekitarnya ketika akan ditangkap.

  3. WOW NPWP engga punya? Orang2 tsb harus dibacakan undang2nya atau memang mereka punya kelebihan dan berada di atas hukum dan undang2 yg berlaku di Indonesia? Pasti rakyat Indonesia pengen tau nama2nya. Kalau memang2 tsb mengaku mewakili rakyat ngga bener donk? Orang yg menjadi wakil rakyat harus memberi contoh yg baik, bukan mengajarkan bagaimana cara2 preman berpenghasilan tidak resmi. Pak presiden boleh tijau lagi ini mengenai peraturan perpajakan mengenai penghasilan dari perorangan. Audit saja kekayaannya, dari mana sumber2 harta milik seseorang itu. Kan begitu!!!
    Pak Ahok….kalau terima orang baru mereka2 itu harus menandatangani surat pernyataan integritas yg isinya mencakup hukuman2nya tanpa ada putusan dari pengadilan. Jadi orang2 ini kan takut mencuri dana. Siap belum sih kita2 ini di DKI? supaya DKI lebih cerah masa depannya dan bisa diterapkan di semua daerah NKRI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here