Ahok.Org – Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi yang diselenggarakan di Balai Agung, Selasa (14/4), Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beserta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melakukan teleconference dengan RW di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan.
Dalam teleconference tersebut Basuki menyampaikan, selama ini dalam musrenbang yang digelar di tingkat kelurahan, banyak program-program yang justru hilang. Sehingga saat pelaksanaan di tingkat provinsi program tak terealisasi
“Dengan sistem e-musrenbang seperti ini, kita akan muat di smart city, misalnya di Kelurahan Paseban ada apa saja yang diusulkan. Semua mesti kawal. Jangan sampai program dari warga hilang tanpa alasan yang jelas. Semua harus dipenuhi,” kata Basuki.
Dengan demikian supaya hal tersebut tidak terjadi, kata Basuki, dalam musrenbang tahun ini untuk penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, DKI sudah menggunakan sistem e-musrenbang.
Selanjutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyampaikan, pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota harus berdasarkan usulan dari bawah dan tidak bisa memaksakan kehendak gubernur. Namun sebagai warga, mereka juga diharuskan membangun komunikasi dengan baik dan jangan sampai perencanaannya tidak sesuai.
Ia kemudian sempat bertanya melalui teleconference tersebut. “Sekarang bagaimana persiapan di sana?”
“Untuk kami di Kelurahan Paseban (musrenbang) sudah berjalan dengan lancar di RW, kelurahan, kecamatan, kami tinggal menunggu pelaksanaan di tahun 2016,” jawab Ketua RW 05 Kelurahan Paseban lewat teleconference.
“Masalah air bersih bagaimana?” kata Tjhajo.
“Air bersih tidak ada masalah. Di kami masalah banjir yang dari tahun ke tahun terjadi adalah di RW. 06. Anggaran yang harus digunakan dari DKI karena dari tingkat kelurahan-kecamatan tidak cukup,” jawabnya.
Pernyataan RW tersebut diperkuat dengan pernyataan Lurah Paseban yang mengatakan, permasalahan di wilayahnya hanya ada satu, yakni masalah adanya cekungan yang menyebabkan banjir di RW 06 termasuk juga perbaikan sheetpile di Kali Sentiong yang pernah terputus kegiatannya.
“Anggota DPRD ada yang turun tidak?” lanjut Tjahjo.
“Ada di RW 008,” jawab lurah tersebut.
“Diundang atau datang sendiri?” tanya Tjahjo lagi.
“Di kecamatan dalam musrenbang anggota dewan dari Paseban diundang,” kata sang Ketua RW.
Sementara itu dari Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, dalam teleconference-nya menyampaikan, banjir kerap terjadi di wilayah RW 002, 008, dan 010. Hal tersebut disebabkan oleh Kali Grogol yang normalisasinya belum rampung.
“Saya mohon untuk tindak lanjuti normalisasi kali Grogol dan mohon diberi bantuan pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau di RW 009,” katanya.
Selanjutnya sebagai penutup, Basuki pun berpesan supaya apa yang disampaikan dalam teleconference tersebut dikawal dan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. [Suara Pembaruan/Beritasatu]
ini dia baru mantabbbb … pembangunan yg didukung oleh partisipasi warga yg tercatat dengan jelas di E musrembang, sehingga semua bisa mengkawal sampai di mana usulan tsb diputuskan dan dieksekusi secara transparan oleh masing – masing SKPD … luar biasa ….
Luar biasa, baru kali ini semua terasa begitu terbuka…dan warga dilibatkan.
Semoga lancar semua. AMIN!
memang luar biasa bro, tapi akan jauh lebih luar biasa kalau rakyat ber-hmp (hak menyatakan pendapat /HMP) di pemilu yad, yg memisahkan padi dari sekam, serta kirim sekamnya ke perapian or . . . .
.
salam,
Tjahjo menyampaikan, …harus berdasarkan usulan dari bawah dan tidak bisa memaksakan kehendak gubernur. Pernyataan tsb utk nasional atau DKI (beginilah kalau berita cuma sepenggal)? Kalau utk DKI, omongan Tjahjo itu KURANG PANTAS dan TIDAK TEPAT.