Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang juga mengatur tentang pemberantasan kegiatan prostitusi yang dilakukan pekerja seks komersial (PSK). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, personel Satpol PP menggunakan aturan itu untuk menertibkan PSK.
Namun, saat menjadi Wakil Gubernur DKI, Basuki sempat melarang personel Satpol PP melakukan razia PSK di Kemayoran.
“Dulu saya masih ingat waktu saya masih jadi Wagub tuh Satpol PP laporan ke saya, ‘Pak izin Pak, kami mau lakukan razia PSK di Kemayoran’. Saya bilang enggak boleh,” kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (13/5/2015).
Kenapa? Sebab, saat razia PSK itu, di Jakarta sedang dilanda musim hujan. Basuki menjelaskan, saat itu ada peristiwa yang menyebabkan seorang PSK meninggal terpeleset di Kali Sunter karena dikejar-kejar personel Satpol PP.
“Saya bilang tuh PSK yang sudah enggak laku-laku mau nyari tempat, lo kejar. (PSK) yang ada di hotel-hotel malah lo kagak tahu. Nah ini terbukti banyak PSK digerebek di hotel dan online-online,” kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Namun, lanjut dia, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) personel Satpol PP hanyalah melakukan razia PSK di jalanan. Sementara penggerebekan PSK di hotel merupakan tupoksi pihak kepolisian.
“Ya sudah itu tugasnya Bareskrim. Kalau Satpol PP kelasnya cuma nguber-nguber (PSK) di jalan,” kata Basuki.
Bisinis prostitusi seakan diminati oleh sebagian kalangan. Berbagai kasus prostitusi yang terbongkar memperlihatkan peminat prostitusi berasal dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas.
Belum lama ini, kepolisian menangkap RA (32), seorang pria yang diduga berperan sebagai mucikari. Ia menawarkan jasa wanita penghibur dari kalangan artis dan model dengan tarif Rp 80 juta hingga Rp 200 juta.
Dari praktik itu, RA mendapatkan keuntungan kurang lebih 30 persen dari tarif wanita yang disewa. [Kompas.com]
Judi, prostitusi, miras, korupsi, penyakit masyarakat paling tua dibumi ini…dibasmi tidak akan bisa, dikendalikan masih ada kemungkinan..
Kepada Yth Bapak Gubernur Basuki ,numpang curhat kepada Presiden Jokowi Yth:
Mudah mudahan keliru!
Analisa SWOT Pemerintahan Jokowi
A. Strengths
1.Bersih dari Korupsi (Tidak bisa dijatuhkan karena issue Korupsi)
2.Hasil Kerja Nyata langsung berdampak ke Rakyat sudah jelas dibanding Pemerintahan yg sudah sudah (KIS,KJP KKsk dll)
3.Niat Pemerintah Baik
4.Gerak Cepat dalam bekerja
5.Responsif terhadap masalah Rakyat
6.Berani mengadakan terobosan terobosan dalam pembangunan & Ekonomi
7.Dukungan Rakyat mayoritas
8.Cepat dalam memberantas Narkoba
9.Cepat dalam memberantas illegal fishing,mining dll
10.Cepat dalam pemetaaan masalah pembangunan dan ekonomi Bangsa serta tindakan solusinya
.B. Weaknesses
1.Tidak piawai dalam bidang Polhukam secara comprehensive
2.Tidak menguasai Parlemen
3.Dukungan dari Koalisi Fragile
4.Terkesan kurang berani ,kurang tegas dan lambat dalam mengatasi masalah Polhukam
5.Kurang memahami efek kekuatan Internasional bagi berlangsungnya suatu Pemerintahan
6.Lambat sekali dalam mereformasi Departemen Departemen dibawah Menteri
7.Lambat sekali dalam mereformasi BUMN BUMN
8.Belum menguasai lembaga Yudikatif dalam tanda petik
C. Opportunity:
1.Belum terlambat untuk memperbaiki kinerja dibidang Polhukam
2.Belum terlambat meninjau kembali poltik Luar Negeri ( No justice no peace istilahnya)
3.Rakyat masih percaya Pemerintahan sekarang lebih baik dari yang sudah sudah
D. Threats
1.Parlemen memakzulkan dengan menggunakan alasan pelanggaran terhadap aturan atau UU atas setiap program Pemerintah yang dilakukan
(Perlu Pemerintah sadari bahwa Peraturan dan UU yg ada di NKRI ,rata rata bersifat multi
tafsir,sehingga bisa ditafsirkan sendiri dengan tafsiran kekuatan Parlemen mayoritas )
2.Ketidak pahaman terhadap Kekuatan Internasional yg mempunyai arti penting dalam
kelangsungan hidup Pemerintahan di Negara Berkembang manapun
KESIMPULAN :
KE 1
Ancaman Pemerintahan sekarang adalah Tidak menguasai Parlemen dan Politik LN
a.
Untuk mengatasi Politik LN perlu dipelajari mendalam dengan melihat sejarah Nasional Bangsa dan Sejarah Dunia serta peta politik Dunia
*Kenapa Negara Negara berkembang Merdeka ,salah satu factornya terjadi percepatan karena Dukungan Internasional dari Negara Negara yang khawatir takut keburu jatuh menjadi Negara Komunis
*Apa pengaruh Internasional terhadap Presiden ke 1,ke 2 Indonesia dstnya ??
b.
Untuk mengatasi Parlemen ;
I.
Ada 5 Institusi POKOK yang harus “dikuasai Pemerintah” secara cepat dan comprehessive dan Professional
*Polri
*TNI
*Intelijen
4.Kejaksaan
5.Lembaga Yudikatif
+ Institusi Tambahan ;PPATK,KPK,BPKP dan BPK
Negara harus bisa jadi Boss dari Institusi institusi tersebut dengan artian yg Benar dan Professional (Karena Pemerintahan Bapak bersih dan tidak ada niatan untuk Korupsi )
Apabila tidak dikuasi oleh Negara ,maka jangan heran kalau kalau ada institusi atau Pejabat pejabat yg memiliki Boss selain Negara .
Dengan cara mendorong terjadinya reformasi total yang Professional dalam arti Hasil kerja Baik dan Kesra Baik dengan dukungan anggaran yg siginifikan (Ada istilah U got what u paid for) jadi jangan berharap hasil kerjanya Professional kalau Kesranya tidak jelas.
II.
Dilakukan terobosan terobosan .misal dengan mengeluarkan PERPU ,Dengan memasukkan perwakilan dari TNI & Polri kedalam Parlemen sebagai Penyeimbang dan stabilator Politik
III.
Pemerintah membuat Lembaga Referendum ,untuk melakukan Referendum atas issue issue Negara yag krusial
Ke 2.
Reformasi di Departemen Departemen dan BUMN adalah mutlak dan harus cepat: (Kalau tidak maka perekonomian akan lambat jalannya)
A.
Harus memiliki intelijen yg kuat siapa yg sejalan dengan Pemerintah dan siapa yg tidak ,sehingga jangan ada resistensi yang enggih enngih tapi mboten kepanggih
Kalau tidak direformasi maka penyerapan anggaran akan sedikit ,alasannya pura pura bersih ? Alias bilangnya takut nanti melanggar aturan atau dituduh Korupsi maka terjadi Konspirasi dengan Oknum Oknum anggota Parlemen yg berseberangan dengan Pemerintah.
Hal ini akan tidak pernah selesai ,kalau tidak diputus mata rantainya alais akan selalu menjadi Vicious Cycle.
B.
Menteri yg Superman dan Superwoman tidak akan bisa mereformasi Departemennya tanpa bantuan Pemerintah Pusat, karena diperlukan :
*intelijen
b.Ahli strategy
c.Ahli Politik dll
“Apalagi ada kementerian yg Ex Menterinya adalah salah satu Ex ketua Partai dan Partai tersebut terlihat organisasinya sangat rapih sampai strata yg paling bawah dan bukan hanya itu BUMN 2 dan anak anak perusahaannnya yg ada kaitannya dengan Departemen tersebut para Dewan Direksi dan managementnya berkiblat ke Partai tersebut ,cara mudahnya adalah dibuka Websitenya dilihat Pas Fotonya ,sudah bisa dilihat ada tanda tanda bahwa kiblatnya ke partai mana ?,cara kedua adalah masukan team intelijen untuk cari tahu dari karyawan/ti yg tersingkirkan dan ditanya kenapa tersingkirkan ada apa sebabnya ?”
Maaf kata ,Pemerintah sekarang tidak tajam dalam Intelijen Politik
Sehingga mereka tidak perlu melawan Pemerintah secara terbuka ,cukup pada tiarap saja tanpa berbuat apa apa , otomatis pembangunan ekonomi melambat.
Ke 3.
Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat dalam hal Polhukam adalah bagaikan Bejana berhubungan
Sehingga :
*
Apabila Pemerintah Pusat sudah dapat menguasai Parlemen maka DPRD DKI juga akan terkuasai dan sebaliknya ,karena Pemprov DKi adalah Miniatur Pemerintah Pusat.
*
Tanpa menguasai Parlemen dan atau DPRD maka pembangunan ekonomi Kabinet Kerja yg sangat dahsyat tidak akan bisa berjalan dengan baik
*
Buktinya keadaan sekarang sama :
Pemprov DKI penyerapan anggaran kecil dan Pemerintah Pusat juga sama
Ke 4.
Terlepas dari Pro Kontra dengan Pak Harto
Gunakan cara pak Harto dalam memanage Negara ,pada 1 kesempatan beliau pernah mengatakan siapapun yg akan menjatuhkan saya secara inkonstitusional sekalipun Jenderal akan saya gebuk ,sepertinya Pak Akbar Tanjung adalah salah satu saksi matanya ,Bapak bisa Tanya ke beliau atau Pejabat2 Era Pak Harto.
Kalau tidak mana mungkin beliau bisa berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.Bapak Presiden Jokowi tidak usah coba coba pakai gaya sendiri, just wasting time . Ada istilah Gebuk dulu urusan belakangan terhadap yg mbalelo 2
Niatnya ,niat Pak Jokowi ,caranya .cara Pak Harto ,Pasti bablas angine !