Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, strateginya untuk menerapkan sanksi perbankan untuk penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sudah efektif. Langkah ini diyakininya dapat mengantisipasi jual beli unit rusunawa kepemilikan Pemprov DKI.
“Sejak 2014 sudah saya terapkan dan sistem ini efektif sekali,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (15/6/2015).
Bahkan, menurutnya jual beli unit rusun di masa pemerintahannya sudah kian menurun. Setiap penghuni rusunawa kini wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai nama dan alamat domisili rusun.
Selain itu mereka juga wajib memiliki kartu identitas berbentuk virtual account yang langsung terintegrasi dengan ATM Bank DKI. Tiap bulannya, retribusi warga ditarik secara autodebet melalui rekening Bank DKI.
Basuki menilai hukuman bagi para penghuni yang memalsukan identitas terlalu kecil, yakni penjara sekitar satu minggu atau denda Rp 200.000. Namun, jika digugat dengan pemalsuan kartu ATM maka dapat dijerat hukuman kurungan hingga 12 tahun.
“Kalau kami razia, begitu lihat nama kamu enggak sesuai dengan ATM, dan ternyata kamu main dengan oknum Dinas Dukcapil (Dinas Kependudukan Catatan Sipil), kamu, orang Dukcapil, dan orang Bank DKI akan saya penjarakan.”
“Menurut saya, sistem yang ada sekarang sudah jauh lebih baik daripada ketika saya baru masuk ke DKI. Bukan rahasia umum lagi kalau masih ada jual beli unit rusun,” kata Basuki.
Untuk merealisasikan sistem kartu identitas berbasis ATM ini pun tidak berjalan mulus. Pasalnya, saat akan meluncurkan sistem ini bagi penghuni Rusunawa Marunda, Bank DKI serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI tidak mendukungnya.
Saat itu, Basuki naik pitam karena keinginannya untuk menciptakan kartu identitas ATM bagi penghuni rusun tidak diwujudkan oleh Bank DKI.
“Bank DKI malah cetak kartu penghuni kayak kartu di hotel. Makanya kemarin saya ngamuk-ngamuk di Rusun Marunda. Ini tuh sengaja, ini memang ada konspirasi maling-maling di Pemerintah DKI, tahu enggak,” kata Basuki. [Kompas.com]
