Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membeberkan latar belakang pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Ahok, sapaan akrabnya, PT Ciputra Karya Unggul semula mengajukan perubahan peruntukan lahan tersebut dari rumah sakit menjadi mal. Namun, hal itu ditolak Ahok dan memilih memilih membelinya untuk pembangunan rumah sakit kanker.
“Ciputra kenapa dia batal beli (lahan RS Sumber Waras) karena dia mau ubah lahan peruntukkan jadi mal. Saya tahu semua ini, karena mereka masukin surat ke kami dan minta ubah peruntukkan kesehatan menjadi komersial,” kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (15/7).
Penolakan Ahok itu, dilatarbelakangi pesan dari Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahwa, lahan sekolah dan rumah sakit tidak boleh diubah peruntukannya. Selain itu, pihaknya juga membatasi pembangunan mal karena jumlahnya sudah cukup banyak.
Penolakan juga dilakukan Basuki terhadap pembangunan apartemen di Kemang V, Jakarta Selatan. Pengembang merencanakan pembangunan apartemen di lahan seluas 1,9 hektare. Hanya saja lokasinya berdekatan dengan lembah dan jika terbangun apartemen, lingkungan sekitarnya dapat terendam banjir.
“Kalau memang tidak boleh diubah peruntukkannya biar mereka enggak rugi, lahannya kami beli. Tapi kami belinya sesuai aturan harus di bawah harga appraisal (taksiran) atau terjemahannya itu harga NJOP (nilai jual objek pajak),” katanya.
Menurut Ahok, harga NJOP pasti lebih murah dibandingkan dengan harga appraisal. Karena rumusan NJOP itu adanya maksimum 80 persen dari harga appraisal. “Berarti NJOP itu pasti lebih murah dari harga pasar,” kata Basuki.
Meski demikian, Ahok mengaku, Ciputra telah membayar senilai Rp 50 miliar sebagai uang muka kepada RS Sumber Waras untuk pembelian lahan seluas 3,6 hektare itu. Namun sejak DKI memutuskan lahan RS Sumber Waras tidak bisa diubah peruntukkannya, uang yang telah dibayarkan Ciputra dikembalikan dan kontraknya otomatis batal.
Di dalam perjanjian, tambah Ahok, ada sebuah klausul yang menyebutkan jika lahan itu tidak bisa diubah peruntukkannya, maka Ciputra harus membatalkan pembelian lahan dan menerima uangnya kembali. Ketika Ciputra membatalkan pembelian, otomatis Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (APPJB) dengan RS Sumber Waras juga berakhir. [Beritajakarta]
–
Ahok: Kemenkeu yang Hitung NJOP RS Sumber Waras
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan nilai jual objek pajak (NJOP) Rumah Sakit Sumber Waras dihitung oleh Kementerian Keuangan. Nilainya memang berbeda dengan perumahan yang ada di belakang rumah sakit yang terletak di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat tersebut.
“Nah NJOP Rumah Sakit Sumber Waras tuh dari siapa pertama kali hitung satu kelompok itu? Dari Kementerian Keuangan lho,” kata Basuki, di Balaikota, Rabu (15/7).
NJOP yang dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, nilainya sama dengan NJPO lahan yang saat ini masih ditempati oleh RS Sumber Waras. Karena Pemprov DKI membeli sebagian lahan milik rumah sakit itu. “Kecuali sebelahnya lebih murah, ini kan ada zonasi yang merah semua. Sumber Waras ya memang NJOP-nya itu,” ucapnya.
Basuki menegaskan jika dibandingkan dengan NJOP di belakang rumah sakit, nilainya akan berbeda. “Kalau kamu bandingkan sama jalan kampung ya beda dong. Itu kan satu kavling dibagi 2, nanti kalau mau bangun kasih kita jalan, nah dia (BPK) ngotot NJOP tidak boleh sama,” ujarnya.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pembelian lahan milik RS SUmber Waras dianggap terlalu mahal. Sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 191 miliar. Padahal Pemprov DKI Jakarta membeli lahan sesuai dengan harga NJOP yakni sebesar Rp 20 juta per meter persegi. [Beritajakarta]
–
Ahok Minta Dicarikan Lahan Pengganti RS Sumber Waras
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak masalah jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun, dirinya meminta kepada pihak yang protes agar mencarikan lahan pengganti yang mau dibeli sesuai dengan harga nilai jual objek pajak (NJOP).
“Saya mah tidak masalah kok, mau balikin (duit) juga tidak masalah. Cuma logikanya mana? Bandingin ayam sama itik, ya beda dong,” kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (15/7).
Perbandingan yang dimaksud Ahok adalah NJOP lahan komersial dengan lahan rumah penduduk. Karena beberapa pihak, termasuk juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan NJOP yang dibayarkan Pemprov DKI untuk lahan RS Sumber Waras terlalu mahal.
Ahok pun meminta pihak yang protes untuk mencarikan lahan yang mau dibeli dengan harga NJOP. Pasalnya, di ibu kota pembelian lahan adalah hal yang cukup sulit.
“Nah sekarang kita balik saja. Kalau gitu Garuda Institute itu beliin aku tanah deh, aku mau 3,8 hektare tanah di Jakarta harga NJOP nanti gue beli, suruh dia cariin deh,” ujar Basuki.
Menurut Ahok, saat ini sangat jarang lahan dijual dengan harga NJOP. Karena perkembangan properti di ibu kota sangat pesat. “Sekarang kan kita butuh tanah buat bikin rumah sakit nih, siapapun mau jual tanah di DKI yang sudah matang tidak banjir, langsung bisa bangun, NJOP seluas 3,8 hektare, panggil saya,” tegasnya. [Beritajakarta]
Pak Ahok kalo mau rubah peruntukan yg tepat utk RS Sumber Waras adalah utk DEPO MRT (kereta bawah tanah) jalur Balaraja-Cikarang, depo MRT yg keberadaannya di tengah kota jg sangat strategis utk suplay armada jika kondisi darurat MRT mogok atau rusak dan sbg bengkel perawatan MRT jalur MRT Balaraja Cikarang.
dikampungku, diwaktu ini (dimasa transisi dari yg ….. menuju ke yang baru), memang nyatanya masih banyak orang yang tak paham mana benar dari yg salah, mana yang perlu dari yang tidak, orang kadang ngerti seharusnya kemana, tapi bingung nyusun prioritas; dikasih peraturan, tahunya cuma jalanin leterlijk, tanpa paham substansi n jiwanya; jadi yah tidak beda dengan robot saja pejabat-pejabat kita masa transisi ini, pintar-pintar tapi tanpa “hati nurani”; dan itu sangat tidak cocok untuk tujuan sebesar-besarnya pelayanan kepada masyarakat, apalagi utk penupayaan keadilan sosial buat seluruh wni.
.
kalau hal diatas tsb benar atau agak benar, masa hanya ahok saja yg “berusaha”, lingkungan agama punya lho kemampuan utk kesitu, artinya : jangan hanya urusan keatas saja, tapi juga kesekitar dong. ini harus cepat lho, karena ini ada di seluruh pelosok tanah nusantara, paling tidak menurut pengalaman pribadi saya.
.
salam,
Siapa sih itu garuda institute, geblek banget, memangnya NJOP rumahmu itu beda harga tanah depan dan belakang?? pastinya kan satu harga, jgn dicari2 kesalahan dibandingkan dengan NJOP rumah dibelakang? itu NJOP kan dari Pemerintah yg buat, berarti kalian harusnya menyalahkan pemerintah juga dong, kenapa gak bikin NJOP yg beda harga tanah depan dan belakang.
dasarrrrr pasukan nasi bungkus.
BPK dan apalagi Garuda Institute itu cuma asal dan ngaco. BPK perlu dirombak apalagi ketuanya hrs diganti saja.
sepertinya ada yg tdk suka kebijakan ahok,yg mau bangun RS. atau ada yg ingin pakai tanah itu utk hal lain
Bubarin aja BPK bikin korupsi merajalela lihat anggota bpk terdiri dari orang partai dan kerjanya hanya perintah yang kerja auditor swasta dia hanya terima beres dan gaji besar.
BPK itu bikin ngaco lagi, kasus rekomendasi menjelang pilkada juga kasus sumber waras ini, mending di audit semua pejabat2 di BPK yg tempatnya sarang penyamun