Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menolak membentuk badan otoritas untuk reklamasi pulau. Antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya memerlukan koordinasi saja untuk proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
“Kita juga nggak sepakat untuk bikin badan otoritas, kaya Batam saja. Tapi koordinasi cukup di Kementerian Pekerjaan Umum saja, waktu dia lakukan survey dan penelitian,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9) kemarin.
Menurut Basuki, pihak swasta yang akan membuat reklamasi pulau akan dilelang. Hanya perusahaan yang memiliki pengajuan paling masuk akal yang akan diterima. “Kalau soal perizinan semua kita di PTSP nggak ada masalah. Kita juga mau lelang yang masuk akal ke bisnis saja. Kaya di Rotterdam, swasta yang kerjain dapat 30 persen, tapi sertifikat milik pemerintah,” ucapnya.
Untuk tanggul A yang berada di proyek tersebut akan dijadikan jalan inspeksi, dengan ketinggian 4-5 meter. Sedangkan tanggul B dan C, masih dalam kajian oleh Korea Selatan dan Belanda.
“Tadikan yang datang staf Kemenko mesti dibawa ke pemerintah pusat. Jadi saya sampaikan, kita mesti duduk bareng, kita meski sepakat, bahwa hasil semua reklamasi itu menjadi sertifikat provinsi yang bersangkutan. Kalau ke depankan sudah ada Banten dan Jabar, itu jadi masing-masing,” ucapnya.
Dengan pembuatan tanggul-tanggul, lanjut Basuki, bisa menjadi solusi dalam memperbaiki ambang batas kualitas air laut. Sehingga diharapkan bisa memperbaiki ekosistem laut yang berada di dalamnya juga. “Soal kerang hijau, itu kan sudah diatas ambang logam beratnya nah salah satu solusinya adalah lautnya dimajuin,” tandasnya. [Beritajakarta]
Ini proyek yang baik dan memajukan tetapi mengapa sepertinya Bu Susi tidak setuju, bukankah Ibu ini juga berjuang untuk menyejahterakan rakyat menuju IND baru?
PakGub, ijin, tolong untuk dipikirkan dengan baik, jangan nanti mesti masuk penjara selesai jadi Gub.
Apa PakGub ke Rotterdam weekend ini di Eropa juga ada TA dengan KTP JKT jangan salah! Ayo kerja!
Sepertinya sekarang, setelah PakGub ada juga pejabat2 yang out of the box, setelah Bu Susi dan Pak Jonan, seperti Rizal Ramli (yang menyambar, emang gue pikirin, kepret)menantang Pelindo, dan Menteri Riset, Nazir yang memecat rektor dan universitas yang mengeluarkan ijasah palsu. Baik kalau itu akhirnya dimulai di IND. Indonesia memerlukan orang yang punya nyali, bukan hanya yang jujur dan tulus dan cinta Indonesia, tetapi nyali, every1.
Ever onward!