Pembangunan Sisa RPTRA, DKI Kerja Sama Dengan 19 Perusahaan

Ahok – Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 19 perusahaan swasta untuk program Corporate Social Responcibility (CSR) dalam pembangunan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Ke-19 perusahaan ini akan melanjutkan sisa RPTRA yang sudah direncanakan, yakni sebanyak 57 RPTRA. Pasalnya DKI tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 63 RPTRA dan baru terealisasi sebanyak 6 buah saja.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, jika akhir tahun belum rampung, paling tidak Januari 2016 pembangunan RPTRA itu sudah selesai. Dengan pembangunan ini, hampir seluruh wilayah DKI akan memiliki RPTRA karena dengan sudah adanya 6 RPTRA yang terbangun, respons masyarakat pun senang.

“Tahun depan yang 150 lokasi kita akan andalkan anggaran kita sendiri. Kami sudah anggarkan pakai uang kami dengan standar harga yang dibuat perusahaan di CSR sekarang. Paling satu unit Rp 500 juta,” ujar Basuki di Balai Kota, Selasa (27/10).

Basuki menjelaskan, tahun depan apabila ada perusahaan yang mau menyumbang untuk membangun RPTRA, pihaknya tetap terbuka untuk menerimanya. Dengan demikian apabila ada sumbangan, maka jumlah alokasi dana RPTRA yang sudah dianggarkan bisa dialihkan untuk program lain.

Artinya, dari 150 RPTRA yang direncanakan dibangun dengan APBD, apabila 50 diantaranya ada perusahaan yang menyumbang, maka anggaran untuk 50 RPTRA tersebut akan dialihkan untuk pos lain. Jika lebih, maka kemungkinan jumlah RPTRA pun bisa bertambah lebih banyak hingga 200-300 lagi.

“Malu juga kalau minta terus. Ini kita lihat harganya berapa, termasuk biaya rawatnya saya sudah tahu harganya. Karena pasti swasta juga tidak mau bangun yang terlalu mahal. Kalau ada yang mau sumbang 150 lokasi ya sisanya masukkan ke APBD perubahan bisa buat beli tanah,” ujarnya.

Sementara untuk pemeliharaan dan pengawasan, katanya, dari pihak perusahaan yang membangun diberikan waktu selama enam bulan untuk melakukannya, setelah itu baru diberikan kepada lurah masing-masing wilayah untuk merawatnya. Termasuk juga soal keamanan oleh lurah serta

pemeliharaan taman yang dipelihara oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Di RPTRA, perusahaan bersangkutan juga bisa menjual produknya melalui PKK Mart yang hadir di setiap RPTRA. Pasalnya, PKK Mart juga diharapkan bisa jadi distributor produk-produk perusahaan bersangkutan untuk dipasok ke toko-toko klontong yang ada di wilayah dimana RPTRA itu berada. Dengan demikian, para pemilik toko klontong bisa belanja ke PKK Mart, mendapatkan produk seperti di minimarket dengan harga yang lebih murah, dan menjual ke masyarakat dengan harga yang murah pula sehingga mendapat untung lebih banyak.

Selain RPTRA yang memberikan ruang untuk berbagi, elemen yang bisa digunakan untuk hidup nyaman di Jakarta bagi masyarakatnya adalah jalannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mempermudah urusan perizinan. Termasuk juga lurah yang berfungsi sebagai estate manager.

“Kalau sudah ada tiga elemen ini, yang penting supaya masyarakat hidup lebih nyaman di Jakarta,” pungkasnya.

Ke-19 perusahaan yang bekerjasama untuk pembangunan RPTRA ini adalah PT Agung Sedayu, PT Metropolitan Kentjana, PT Agung Podomoro Land, PT Blibli.com, PT Alfa Goldland Realty, PT Mount Scopus Indonesia, PT Pendawa Properti Indonesia, PT Intiland Development, PT Nestle Indonesia, PT Indofood, PT Ciputra Development, PT Harapan Global Niaga (Keppel), PT Summarecon Agung, PT Elite Prima Hutama, PT Artisan Wahyu, PT Bintang Toedjoe, PT Indoland Inti Perkasa, Yayasan Dharma Suci, Yayasan Bakti Barito. [SP.Beritasatu.com]