Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, memiliki cara tersendiri untuk menagih pajak warga Ibukota. Cara yang dipakai adalah dengan menagih langsung kepada wajib pajak.
“Kayak preman saja, mana jatah gue tiap bulan. Tapi preman resmi, berseragam,” kata Basuki, saat menjadi narasumber pada talkshow Hari Antikorupsi Sedunia, di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kamis (3/12).
Sebab, kata Basuki, sistem online yang diterapkan sebelumnya juga ada kendala. Masih ada permainan antara wajib pajak dengan oknum Dinas Pelayanan Pajak. “Sistemnya bisa di on/off kan sendiri. Jadi mereka justru bisa atur sendiri berapa pajaknya,” kata Basuki.
Basuki menegaskan, setiap wajib pajak akan dikirimi surat nilai pajak yang harus dibayar. Jika keberatan dengan nilai yang disampaikan, bisa mengajukan bukti-bukti yang kuat. “Kalau Anda keberatan bawa bukti berdebat sama kami, direkam, dan di upload di youtube,” ucapnya.
Menurut Basuki, tidak memerlukan otak dalam menagih pajak. Dengan cara itu, Basuki yakin bisa meningkatkan pendapatan pajak di Ibukota. “Nggak perlu pinter, berotot saja. Saya mau cara kampung saja, biar gampang,” katanya.
Basuki juga telah menjadikan lurah dan camat sebagai estate manager. Mereka diminta untuk terus mengawasi wilayahnya dengan baik. “Lurah camat, saya angkat jadi goodfather, pelototin mana yang nggak bayar pajak,” tandasnya. [Beritajakarta]
Menanggapi tulisan ini,saya berpendapat bahwa hal ini tidak sejalan dengan program revolusi mental dimana meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan ucapan pak ahok yang berkata tagih pajak dengan gaya preman itu hanya akan menimbulkan ketakutan. Yang ada nanti akan muncul tindakan semena-mena. saya rasa target pajak tahun ini mengalami penumbuhan yang signifikan. Melakukan banyak cara itu sah tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Masyarakat saat ini mengalami begitu begitu banyak kendala terutama di sektor ekonomi, jangan pajak ini menjadi beban tambahan walaupun membayar pajak adalah kewajiban setiap wajib pajak. Masalah kedua adalah penggunaan pajak itu sendir yang memerlukan keperacayaan dari 2 belah pihak. jangan berpikir dengan konsep untung rugi mengenai pajak ini. Pajak adalah pendapatan negara dimana artinya ada take and give antara wajib pajak dengan negara. terima kasih semoga dapat menjadi masukan yang bearti. thanks.
Saya pasti bukan itu yang dimakudkan PakGub dengan gaya preman,apapun ini tidak berjalan cash tetapi elektronis, jadi tidak bisa terjadi penyelewengan.
Om Sakti tolong Anda unggah videonya supaya bisa didengarkan dengan jelas,kalau tidak pembaca itu cenderung negatif.
Thanks Om Sak.
saya baca tulisan diatas, iseng pakai kaca mata embah saya, yg terbaca seperti ini :
.
otoritas, pegawai resmi dibidangnya, yang notabene digajih, dibiayai kegiatannya, “ditanggung” kehidupannya, dihormati di lingkungan sosial/masyarakat, artinya diposisikan “lebih” dari rakyat umum,
. . . . . . . kok, , , , , kinerjanya kalah efektif kalah efisien, dibanding . . . . . yaaaah. . . . . . . . .premaaaan ?!?!?!?!
.
siapa yg miring, si pejabat or si preman ??? padahal si pejabat punya otoriti n dijamin hidupnya !!! sipreman kagak !!!
.
lalu tersimpul, bagaimana kalau preman yang dididik n dijadikan pejabat, agar pelaksanaan jadi efektif n efisien, toh jadi preman karena masalah ekonomi (sebagian), jadi kalau hal ekonominya ok, premanismenya bisa tanggal kan.
.
lebih diperas lagi : karakter building !!! build-up karakter yang di revolusi mentalnya indonesia baru !!
.
salam,
Halo pak Ahok.
Sebenarnya rakyat Indonesia tidak keberatan membayar pajak, masalahnya semua pajak tsb hanya digunakan untuk membuat semua oknum pejabat yang jahat menjadi tambah kaya raya. Yang itulah rakyat tidak suka.
Semua pajak yang dibayar oleh rakyat hanya dipakai dan digunakan untuk menambah pundi-pundi kekayaan para oknum pejabat jahat dan membuat mereka para dajjal menjadi tambah bejat dan tambah jahat.