Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama resmi melantik Teguh Hendarwan menjadi Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta menggantikan Tri Djoko Sri Margianto yang mengundurkan diri. Sebelumnya, Teguh menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi.
Di kesempatan itu Basuki juga melantik pejabat lainnya yakni Camat Penjaringan, Yani Wahyu Purwoko menjadi Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI menggantikan Teguh Hendrawan. Kemudian, Wakil Camat Penjaringan, Abdul Khalit menjadi Camat Penjaringan.
Basuki mengaku, sengaja memilih Teguh untuk menjadi Kepala Dinas Tata Air lantaran pengalaman Teguh sebagai mantan camat. “Kenapa saya pilih bekas camat, karena sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan juga mantan camat dan kinerjanya baik,” kata Basuki saat melantik, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/12).
Pelantikan Teguh dan Yani berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2640 tahun 2015 pada 2 Desember 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Pimpinan Tinggi Pratama. Pengangkatan Abdul berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2641 Tahun 2015 pada 2 Desember 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, Dalam dan dari Jabatan Administrator.
Dalam pelantikan tersebut, mantan Kepala Dinas Tata Air, Tri Djoko Sri Margianto yang mengundurkan diri turut hadir. Ia sempat menandatangani serah terima jabatan dengan Teguh di hadapan Basuki. [Beritajakarta]
Kadis Tata air yang baru Anda tidak bekerja untuk memuaskan Gubernurnya tetapi untuk mengayomi penduduk Jakarta dan memberikan yang terbaik untuk Jakarta! Selamat dan jangan lupa Bos Anda itu orang yang pragmatis jadi dia mau lihat hasil,ya hasilnya bukan argumentasi! We will give you the benefit of the doubt.Kerja kerja kerja.
Jadi ingat ya Pak Kadis Tata air kalau sudin2 tidak mau ikut Anda pecat langsung sebelum Andanya yang dipecat. Ayo kerja!
1. secara prinsip, bagi semua pejabat negeri ini, kiblat nya adalah pelayanan publik, pro welfare publik.
.
2. secara taktis, dia harus menjalankan program atasan tertinggi di unit nya, karena sang komandanlah yg punya akses dan oleh karenanya punya konsep komplit, dalam artian tidak partial, avoid tambal sulam. dan bawahan harus berkinerja yg memuaskan atasannya, agar target tercapai. dalam hal dki, ya harus memuaskan sang gubernur. utk keberhasilan maksimal, dia punya privilege dalam bekerja.
.
3. bagaimana kalau sang atasan dibelenggu n dibebat konflik kepentingan (seperti contoh aktuil) ??? yaaaah . . . . pada waktu pilih, harus pilih dng kesadaran penuh n sikap humble (no sombong n sok tehu) dan bermartabat, dan awas kepada lingkungan n kawan sekitar, agar terhindar pilih dalam kondisi mabok or teler !!!
.
salam,