Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengevaluasi ulang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pulau reklamasi. Dirinya sepakat jika reklamasi tidak merusak lingkungan yang ada.
“Kami sudah ketemu dan terima kasih kepada Menteri LHK yang membantu mengumpulkan semua data supaya tidak terjadi dampak lingkungan yang merugikan,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4).
Basuki mengatakan, reklamasi boleh dilakukan asalkan tetap memperhatikan dampak lingkungan. Beberapa negara yang telah melakukan reklamasi, seperti Singapura, China, Belanda, serta lainnya. “Reklamasi akan jalan. Seluruh dunia akan lakukan reklamasi. Yang penting tidak merusak lingkungan terus mesti adil,” ujarnya.
Selain itu, reklamasi yang dilakukan diharapkan tidak membebani masyarakat dan negara. Untuk itu Basuki mengajukan beberapa syarat tamabahan yang dimasukan dalam perda sebagai kompensasi pengembang yang melakukan reklamasi. “Reklamasi juga tidak membenani rakyat dan negara. Dan rakyat dapat apa ini penting,” tuturnya.
Basuki menambahkan, dalam jangka waktu 40 tahun ke depan jika tidak dilakukan reklamasi, maka akan terjadi kelaparan. Karena jumlah penduduk semakin padat, sementara daratan tidak bertambah.
“Bahkan dunia 40 tahun ke depan, kalau tidak ada reklamasi akan kelaparan karena penduduk bertambah banyak dan lahan tidak cukup,” tandasnya. [Beritajakarta]
OmSak Anda staf bukan? Coba lihat di BeritaJakarta itu, untuk kesekian kalinya, diberitakan: Jokowi kampanyakan pelestarian alam Pulau Seribu. Dikatakan disitu hadir Wagub Djarot, padahal di KCM maupun Beritasatu, Gub yang hadir itu yang mana yang betul???????????????????????
BeritaJakarta belum pernah makin baik dan beres selalu makin lemot, mereka dapat TKD, saya PROTES!!! Seperti ini bekerja dengan tingkat kesalahan yang menerus harus tanpa TKD. Disiplin kerja tong!! Tolong sampaikan OmSak, and thank you as always!
Maafkan sekali, sepertinya saya yang salah, masih dalam konteks dijadwalkan, pada kenyataannya memang lain seperti di Harian Tempo, ada bukti foto2. Nonetheless to many errors in BeritaJakarta reports!
itulah mengapa kita perlu sistem hidroponik (hemat air), persiapan infrastruktur (bravo untuk pak Jokowi, waduk yang tertunda bisa dieksekusi), teknologi.
sekarang ini lebih populer Aquaponic, menanam sekaligus membudidaya ikan ternak. silahkan googling
ya, dulu sudah pernah posting konsepnya di ahok.org, plus youtube video. tapi yang bisa dieksekusi pemprov dki sejauh ini adalah hidroponik, mungkin karena lebih simple dan cepat. ide aquaponik juga bagus pak Ahok. bisnis pangan dan ikan —> bisa bantu kesejahteraan tni dan polri, uang ada, tempat punya, apa yang susah? —> mewujudkannya…
ini hal menarik tentang “negative ion”, bukan hanya mengikat partikel udara hingga jatuh ke tanah (mengurangi bakteri di udara), bagus untuk ‘mood’ dan kesehatan manusia, tapi ternyata efeknya bagus untuk pertumbuhan tanaman. ini hasil dari penelitian:
The book The Ion Effect, by Fred Soyka, mainly deals with the effects of negative ions on people, but it further indicates that negative ion generators make plants grow faster. Here’s a few excerpts from the book:
“Scientists at the University of California grew barley, oats, lettuce, and peas with a total of only sixty positive ions and negative ions and found that growth was stunted and the plants were diseased. The same experiment in air with more than double the natural number of ions produced accelerated growth.”
“In the 1960s one U.S. Department of Agriculture scientist grew seedlings in ion-enriched air and produced cucumbers eighteen inches longer than normal.”
“Photosynthesis could not take place without ions in the atmosphere”.
Nonton dramanya Pak Ahok, bikin jantung deg-degan… Banyak serangan jangan dilawan dgn emosi pak, bukan dapat simpati malah menuai antipati. Pakai taktik ‘Play the Victim Game’dong… Pakar Komunikasi Politiknya mana nih…
setuju banget denganmang Oedi Puspo…
“Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi.” Kerja aja terus..nanti juga terlihat ..KEBENARAN disingkapkan
Betul sekali apalagi tentang SWaras itu dengan BPK dan BPN. Mendengarkan PakGub sangat betul nalarnya tetapi apa keputusannya sekarang, hanya presiden yang harus turun tangan, apa tema reklamasi apa SWaras. Siapa bisa malawan bandit2 BPK/BPKP, auditor negara, tuhan katanya! Dan alaamaak ternyata gurubesar yang bentuknya seperti pernah matisuri itu Eddy Mulyadi Soepardi ini telah didemo habis mahasiswa2 September 2015 (tahun lalu!!!)karena mendukung korupsi dan kolusi Rektor dan Wakil Rektor Unpak/Bogor, yang adalah almaternya.
Ada yang masih percaya kepada BPK, Indonesia 70 tahun merdekamu, ingat catat!!!! Pak Jokowi, Presiden mana commitment Anda kepada DKI-JKT.
Tidak dijawab juga susah, dijawab mungkin kebablasan. Untuk mengimbangi semua ini hemat saya, jadi agar tidak hanya kelihatan adu mulut, sebaiknya apa, dan yang begitu banyaknya telah dilakukan oleh Gub petahana ini di displaykan secara visual setiap kali!! Ayo TemanAhok Kompakers! Dan kemanusiaan2 apa yang telah dilakukan untuk memartabatkan rakyat kecil show show show. Memang iya kan.
Sekarang 40 KK yang bertahan di perahu itu, kan pemberitaanya mereka menderita minta ganti rugi loh ini bagaimana apa mau dituruti, salah juga, dan lsm ngomporin, kehilangan kerja masih mau kerja apa sih, mana tempat mencari ikannya. Sudah miskin kepala batu lagi! Semua nelayan sudah di rusun marunda, kenapa mereka tidak mau, sepertinya pemprov menelantarkan mereka lihat report kcm tv, jadi kan jatuhnya negatif, padahal sudah disiapkan tempat tinggal mereka mau memeras kasih uang ganti rugi. Lebih dari 300 KK sudah di marunda di rawa bebek tanpa ganti rugi, kjp, bis sekolah, 3 bulan free. orang miskin selalu merusak regulasi, yang kaya korupsi. Heran mau apa lagi, orang kecil meres lagi, yang disalahin pemerintahnya, ya keadilan sosial memang susah dicerna ya tong, dan justru untuk mereka yang kecil yang selalu mau diiba. Ini kapan mau majunya ya 70 tahun merdeka!! oooh Indonesia!!
Ada baiknya reklamasi di tunda sejenak, gunakan waktu sebaik2nya utk membahas dgn kementrian lingkungan hidup dan kementrian kelautan. Di inventarisir dan recheck kembali point2 yang akan disyaratkan kpd pengembang, terutama perihal pemindahkan nelayan ke tempat lain yang bisa memberikan hasil tangkapan yg lebih baik.