Ahok – Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar pasal yang mengatur calon petahana wajib cuti selama masa kampanye bisa diubah.
Menurutnya, aturan itu bisa menghambat kinerjanya selama sisa masa jabatan yang sebentar lagi akan habis.
Padahal pada tahun 2012 Ahok sempat menyebutkan bahwa bakal calon gubernur yang berencana maju pada Pilkada DKI harus mengambil cuti agar tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk melakukan kampanye terselubung.
Menanggapi perbedaan pernyataan itu, Ahok menjelaskan bahwa sebenarnya dia setuju cagub harus cuti jika memang berkeinginan untuk berkampanye.
Namun, dia tidak setuju jika Undang-Undang Pilkada meminta seorang cagub untuk cuti, meski tidak ingin berkampanye.
“Saya setuju Anda harus cuti kalau kampanye. Tapi jangan sampai Undang-Undang memaksa orang yang nggak mau kampanye harus cuti,” ujar Ahok seusai diskusi umum di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).
Beberapa waktu lalu, Ahok mengatakan adanya aturan yang mengharuskan calon petahana mengambil cuti lebih disebabkan adanya kekhawatiran calon tersebut akan memanfaatkan fasilitas pemda untuk keuntungan pribadinya.
Namun, Ahok menilai seorang calon petahana juga seharusnya memiliki hak apabila dia tidak mau mengambil cuti.
“Saya cuma minta seandainya saya memutuskan menjaga APBD, saya rela tidak kampanye deh asal saya tidak cuti. Harusnya boleh kan. Boleh enggak boleh mesti tanya sama MK,” kata Ahok. [Kompas.com]
Klo mau menang, hrs serius krn klo liat statistik akhir2 ini ahli hukum pemprov dki kalah melulu. Sy kira jangan hanya minta option hak boleh gak ikut kampanye (krn ntar klo ikut debat kan jg bag dr kampanye) tp mungkin jg cuti waktu kampanye aja spt dulu atau ada option lain yg lebih baik? Logika saja ga akan menang.
Sah-sah saja bila pak Ahok ajukan JR ke MK soal hak tidak cuti karena tidak kampanye. Akan tetapi apakah perlu pak Ahok menyebutkan alasan tidak percaya dengan orang/institusi lain yang akan menggantikan sementara posisi bapak bila memang bapak diharuskan cuti? Saya paham bahwa 4 bulan itu lama & merupakan ‘masa kritis’ APBD serta penyerapan. Tapi alasan dengan sebut ‘jaga APBD (dari org tak bertanggung jawab)’ sebenarnya menabok ocehan pak Ahok yang meyakinkan para pendengar, pendukung termasuk youtuber, bahwa Indonesia berubah dan mengarah ke jalan yang lebih baik, dalam artian saya, baik dalam hal pelaku pemerintahan juga. Bagaimana bisa di satu sisi pak Ahok bilang kami harus percaya Indonesia menjadi lebih baik apabila di sisi lain pak Ahok malah pesimis dengan pemerintahan sendiri? Bila pak Ahok menyangsikan keputusan mendagri soal pejabat gubernur nanti, sebenarnya pak Ahok juga menyangsikan pilihan pak Jokowi 🙂
Lagipula, pejabat penggganti gubernur toh ga bisa aneh-aneh karena semua akan direkam dan diupload di youtube kan? Para staf bapak apa ya ikut cuti? 🙂
Seandainya MK pun mengabulkan JR bapak, apa nanti tidak ambigu soal kampanye tidak kampanye. Pak Ahok sendiri kan sudah mengakui kalau diam saja sudah disalahkan, apalagi ini pakai tidak kampanye nanti bakal banyak disalah-salahkan dalam bekerja karena akan diangggap sebagai kampanye terselubung. Mengapa? 1. Doorstop wartawan balkot. Pasti akan diartikan sebagai kampanye selama pilkada. Plus para wartawan pasti menanyakan materi kampanye lawan bapak. 2. Peresmian ini-itu. 3. Tamu & audiensi. 4. Nobar & acara ini-itu.
Repot, pak, bisa disalahartikan sebagai kampanye dan bisa jadi preseden bagi petahana berikutnya (lainnya). Belum lagi timses bapak. Apakah mereka juga ga kampanye? 🙂
Bila cuti, habiskan waktu bersama keluarga, pak 🙂
Oiya, tetaplah ceplas-ceplos, pak. Dengan ceplas-ceplos, warga bisa tahu pikiran bapak dan bisa dikoreksi bila dianggap keliru.
Terima kasih. Dari pendukungmu 🙂
Pilkada 2012 Foke ambil cuti masa kampanye hanya selama 4 hari dan boleh pilih waktunya. Pada Pilkada 2017 ini cuti masa kampanye ditentukan HARUS diambil penuh selama hampir 4 bulan.
Dan kebetulan untuk DKI masa cuti kampanye bersamaan dengan masa pembahasan APBD yang seharusnya diikuti oleh Gubernur. Jadi Ahok pasti kawatir jika keputusan anggaran nantinya tidak sesuai dengan program yang dicanangkannya.