Lelang Jabatan, Saatnya Lurah dan Camat “Blusukan”

Ahok.Org – Pemerintahan Jakarta Baru di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat sebuah gebrakan dengan membuka keran baru para Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon empat agar dapat menjadi lurah atau camat dengan cara lelang.

Proses melalui lelang itu tentunya membuat seluruh PNS merasa mendapatkan kesempatan yang sama. Karena tidak harus menunggu golongan pangkatnya sesuai atau menunggu giliran antrian yang cukup lama dan juga tidak harus PNS lulusan ilmu kepemerintahan dan sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Lelang jabatan itu dilakukan menyusul terbitnya surat edaran dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Lurah dan camat pun mengapresiasi langkah Jokowi-Basuki tersebut. Salah satunya adalah Camat Tambora, Isnawa Adjie. Menurut dia, melalui lelang jabatan, masyarakat akan memotret bagaimana visi dan misi kerja calon lurah dan camat dapat dijalankan.

“Sebetulnya istilah lelang jabatan ini adalah ide cemerlang Pak Gubernur melalui program Jakarta Baru. Ini merespon surat edaran Kementerian PAN dan RB nomor 16 tahun 2012 tentang perekrutan dan promosi jabatan secara terbuka,” kata Adjie, Senin (4/3/2013).

Adjie yang telah berkiprah selama dua tahun menjadi Camat Tambora dan tiga tahun menjadi Wakil Camat Tambora ini telah mendengar kalau pada lelang jabatan tersebut juga akan dilihat pengalaman kerja, kinerja, prestasi, dan track record selama menjabat. Munculnya mekanisme baru dirancang oleh Gubernur, membuat dirinya harus mengikuti aturan tersebut. Dia mengakui, ke depan bisa saja dia tidak lagi mendapatkan kesempatan menjadi camat atau turun eselon lebih rendah. Mekanisme ini semakin mendorongnya untuk bekerja lebih giat dan inovatif lagi.

“Masyarakat juga diminta saran dan pendapat tentang yang bersangkutan dan yang terpenting camat lurah yang terpilih harus kredibel, gesit, inovatif, dan komunikatif dengan warganya. Dengan konsep ini semangat kompetitif camat lurah dalam penanganan wilayah akan terpacu, ibarat Formula One, yang mesinnya kurang kuat pasti akan tertinggal dalam semangat good governance Jakarta Baru. Lurah dan Camat pastinya juga tidak mau kalah dengan Pak Gubernur yang selalu blusukan,” kata Adjie.

Regulasi terus digodok

Kepala Badan Kepegawaian Daerah I Made Karmayoga mengatakan, pihaknya masih terus menggodok dan menyusun semua jadwal lelang jabatan. Selain BKD DKI dan Asisten Pemerintahan, agar lebih transparan dan terbuka, Pemprov DKI pun menggandeng mitra profesional seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan seleksi tersebut.

“Kami menggunakan e-rekruitmen. Selanjutnya, ada seleksi pembidangan, ada seleksi kompetensi, ada seleksi psikotes, tes wawancara, dan tes kesehatan. Kami sudah mendapatkan calon itu, kami tayangkan dan uji publik. Ada komentar publik itu,” kata Made.

Menurut Made, jabatan lurah dan camat menjadi jabatan pertama yang akan diuji coba melalui lelang untuk mendapatkan pejabat Pemprov terbaik. Sedangkan, untuk orang-orang yang ingin mengikuti proses lelang akan disesuaikan dengan golongannya dan harus melalui fit and proper test. Sosok lurah dan camat yang paling dicari oleh gubernur dan wakil gubernur, kata dia, adalah yang memiliki cita-cita dan tekad untuk bersama-sama membangun Jakarta Baru.

“Nah, yang penting dalam filosofi seleksi terbuka ini membangun kepercayaan publik, kepercayaan terhadap aparatur negara, dan bagaimana pemimpin dipercaya masyarakat. Nah, itu yang kami bangun, salah satunya melalui lelang jabatan ini,” ujar Made.

Lurah Camat Ideal Versi Jokowi Basuki

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjanjikan agar dalam proses pelaksanaan lelang jabatan lurah dan camat dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Lelang jabatan lurah dan camat itu dimaksudkan Jokowi untuk mendapat sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas. Selain itu, lelang jabatan itu juga dilaksanakan untuk menyamakan visi dan misi lurah, camat, dan wali kota dengan Gubernur DKI Joko Widodo.

“Supaya nanti bisa mendapat SDM yang memiliki kompetensi dalam memegang amanah jabatan tersebut,” kata pria yang akrab disapa Jokowi tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kalau ia membutuhkan lurah dan camat yang bisa blusukan. Karena lurah dan camat merupakan pamong terdepan yang mengerti permasalahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut Basuki, apabila ada permasalahan di masyarakat, jangan sampai gubernur terus yang turun ke lapangan. Lurah dan camat itu juga harus menguasai dan memonitor wilayahnya. Basuki memberikan contoh, salah satu studi kasus. Apabila Pemprov DKI telah ingin menata pedagang kaki lima (PKL), lurah dan camat harus dapat mengetahui dimana tempat yang layak untuk relokasi, dan penyelesaian persoalan lainnya.

“Waktu ke kantor lurah dan camat, Pak Gubernur mengatakan ingin pelayanan seperti model di bank dengan tidak menggunakan loket. Selain itu, pelayanan birokrasi harus jelas, waktu, biayanya harus jelas. Lurah dan camat itu juga harus mengawasi tidak akan ada lagi PKL yang liar, jangan ada pungutan liar, semua PKL harus diresmikan, sehingga tidak ada lagi gubuk liar, tidak ada lagi tanah telantar, tidak ada lagi sampah bertebaran di lingkungan mereka. Nah, lurah-lurah yang mengerti ini yang akan dipertahankan,” kata Basuki.

Namun sebaliknya, peluang pencopotan menjadi besar untuk mereka yang memiliki kinerja rendah dan buruk. Meski secara teknis pelaksanaannya belum ditentukan, lelang jabatan bakal mulai dilakukan pada tahun ini.

“Bagaimana sistemnya sedang disiapkan, jadi masing-masing orang yang ingin jadi camat jadi lurah yang melamar dan membuat program, ‘Kalau saya jadi camat, saya bisa bereskan masalah ini’,” kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.[Kompas]