Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cukup melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi harus meratifikasi Undang-undang no 7 tahun 2006.
“Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup, dan pajak yang dibayar yang seuai berapa? Kalau tidak sesuain anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Ahok menjelaskan wajar jika mengaji besar untuk pejabat untuk mencegah tindakan korupsi. Pasalnya, tidak adil jika ada pejabat yang jujur digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sedangkan, para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh berkali-kali lipat diatas para pejabat.
“Misalkan kalau bupati yang jujur hanya digaji 5-6 juta mana cukup, kan tidak lucu. sementara profesional di bank bisa Rp150-200 juta per bulan gajinya. Itu besar tidak sesuai dengan kondisi rakyat kita, Kalau memang tidak sesuai tangkap saja pejabat dengan gaji kecil tapi bisa bermewah-mewahan. Kenapa tidak pernah teriak. Jangan pejabat digaji gaji besar lalu anda teriak,” imbuhnya.
Kemudian, mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan bahwa jika ingin mendorong pencegahan korupsi harus mengungkap harta para pejabat. Hal ini dilakukan karena banyak sekali pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
“Kita punya data banyak PPATK juga ada data, tapi kita tidak bisa lakukan. Siapapun mau jadi pejabat hartanya harus diperiksa hartanya asalnya darimana, kalau tidak bisa yang sudah main tidak usah diperiksa lagi kita ampuni saja. Itulah rekonsiliasi nasional, kalau mau pejabat yang mau betul2 melayani,” katanya.[Tribunnews]
Negara menggaji Pejabatnya rendah dan tidak manusiawi, negara tahu itu maka diakali dengan segala bentuk tunjangan untuk mendongkrak penghasilan Pejabat serta memberi Kekuasaan yang sangat longgar supaya Pejabat dapat memperkayadiri, inilah sebabnya kenapa begitu banyak orang berbondong-bondong mau menjadi Pejabat berapapun yang harus dibayar, karena dengan mempunyai Kekuasaan dapat memperkayadiri.
Jadi betul (kata pak Ahok)harus ada perubahan dan seleksi ketat penerimaan pns supaya memperoleh Penghasilan yang layak dan jangan lupa juga cukup untuk pensiun, saya yakin kalau JOKOHOK R1/2 pasti akan dilakukan karena Jokohok melayani dan merasakan seolah-olah menjadi mereka(pns). Ayo dukung minimal Jokowi R-1, Pak Ahok DKI-1.
Setuju Bpk Basuki Tjahaja Purnama.
Sekalian, yang lulus lelang jabatan lurah, camat or walikota. Diwajibkan Melaporkan harta kekayaan ke KPK.
Pemda Prov DKI Jakarta harus menjadi contoh untuk upaya itu.
SALAM JAKARTA BARU.
Sabar @law, jangan ter-buru2 untuk calon RI-1/2, sampai hari ini belum ada hasil yang hebat, keduanya baru sebatas omong2 doang belum ada hasil nyata. Mungkin bawahan belum mendukung, masih banyak yang “berdiam diri”, gak ada fulus masuk yah buat apa kerja. Contohnya e-ktp aq udah setahun lebih belum jadi2, kalo ditanya di kelurahan, jawabnya “tunggu aja”.Masak soal kecil begini lapor ke JOKOHOK, kesian amat mereka berdua gak punya bawahan yang support. Nah ide “reseleksi” jabatan LURAH?CAMAT?WALKOT? kalo dilaksanakan yah bagus, nanti hasilnya kita lihat dulu lah.
Jangan ter-buru2 untuk RI-1/2 masih jauh lah, thn 2014 ini yang layak dan pantas ya PRABOWO.
Prabowo apa yang hasilnya hebat buat negara selama ini???
kalau situ apa manfaatnya buat kehidupan umat manusia….???
layak dari mana prabowo dia kan gak pernah berbuat apa2…..
sampai mati gak ridho klo bukan pak jokowi yang jadi presiden 2014 titik
mungkin Jokowi & Ahok belum pantas memimpin Indonesia alias jadi RI1 dan RI2. Lalu siapa yg lebih pantas memimpin negara ini? Jika ada yg lebih pantas kemana saja mereka selama ini? Harapan rakyat tumbuh ketika Jokowi & Basuki menjadi Gub&Wagub. sebelumnya sudah pasti begitu banyak tokoh2 yg lebih hebat & mumpuni melalang buana di negri ini. Tapi siapa yg membangkitkan harapan rakyat? jawabnya………????????
memang untuk mendata harta kekayaan para pejabat tidak mudah juga,yg terpenting menurut saya adalah sistem yg jelas,tegas transparan yg harus dibakukan oleh KPK dalam menanggulangi korupsi,selanjutnya pelaksanaan dan pengawasan yg extra ketat perlu dilakukan secara terus menerus,aturan mainnya dulu yg jelas harus bakukan,jika aturan main sudah jelas,yg salah dihukum sesuai aturan main,yg berjasa mungkin dapat reward dls,saya yakin korupsi diindonesia dapat diminimalisasi,paling tidak negara kita tidak sampai dicap oleh negara asing sebagai negara yg berbudaya korupsi,sungguh hal yg memalukan.trims Gbu JOKO WI-AHOK keep fighting.
bravo pak Jokowi/Ahok, semoga selalu diberi kekuatan & kemudahan dlm mewujudkan Indonesia bebas dari KKN…Gbu
keep spirit… siap mendukung terus saja dan harus benar2 positif dan istiqomah ya pak jokowi ahok
Jokowi/ahok … Mudah2an tahun yg akan datang indonesia di pimpin oleh beliau2 ini.dan saya jadi akan tertarik tuk pulang ke tanah air dengan keadaan indonesia yg berubah lebih baik hehe.
Karna saya rasa hanya jokowi ahok inilah pemimpin yg bener2 bersih dan beber2 memikirkan rakyatnya .. Saya akan dukung selalu beliau2 ini 🙂
saya kok ga yakin dengan pemimpin baru jakarta akan mampu merubah perilaku pelayan masarakat di jakarta ini, buktinya saya sudah menyapaikan tentang pelayanan di tata ruang dan p2b langsung kepada bapak gubernur, dan staf wakil gubernur, tapi buktinya sampai saat ini masih belum ada perubahan, pungli malah merajalela di dua instasi tersebut.
pungli masih merajalela di Sudin P2B Jakarta Selatan
Pak Ahok maju terus pak jangan mundur walau sejengkal pun dalam memberantas korupsi kami warga Pulau Tidung mendukung 1000%.
Bener Bos, itu banyak PNS DKI terutama Dinas Pendidikan, baru jadi pegawai tp sdh bisa beli Mobil.
Segera diaudit asset PNS DKI Bos, lakukan pembuktian terbalik.
Pejabat korupsi ada disemua instansi , dari yang tingkat rendah sampai yang paling tinggi , dari Eksekutif , yudikatif dan legislatif ini sudah MENGAKAR KUAT dan hampir mustahal untuk dihilangkan , untuk mengurangi tentu bisa , yaitu dengan Hukuman Mati untuk para Koruptor , undang-undang harus jelas /tidak abu-2 ,penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, harapan kita untuk Indonesia di 2014 adalah mempunyai Pemimpin yang Jujur , bijaksana, BERANI , TEGAS dan berakhlak mulia , mementingkan kepentingan rakyat secara tulus / tidak mementingkan diri sendiri/golongannya .Ingat !!! karena semua dimulai dari seorang Pemimpin yang bisa memberikan teladan /contoh yang konkrit/ bukan basa basi/ retorika dan pencitraan saja untuk itu ada secercah harapan dipundak Pak Jokowi & Ahok , lanjut ….! ke Indonesia Baru 2014 . Merdeka !!!
Sekarang mungkin memang belum terlihat, tapi semoga kedepannya akan menjadi nyata betul-betul terlihat