Ahok.Org – Ruwetnya persoalan pedagang kaki lima (PKL) di ibu kota dinilai tidak bisa ditangani Pemprov DKI sendiri.
Namun, juga memerlukan bantuan dari pihak swasta untuk menata PKL tersebut. Keterlibatan swasta selama ini juga dinilai cukup berhasil, seperti yang telah dilakukan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, saat ini di Jakarta terdapat 153 pasar tradisional dan 20 lokasi binaan (lokbin). Namun yang tertata dengan baik baru 15 persen, sementara 85 persennya masih perlu penataan lagi. “Kondisi demikian jika tidak segera dibenahi, maka akan tergilas oleh pasar modern dan menambah kesemrawutan lalu lintas,” ujar Jokowi, dalam sebuah diskusi di Menara Batavia, Jakarta Pusat, (26/2).
Menurutnya, menata PKL sangat dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebab, saat ini di Jakarta kesenjangan ekonomi sangat lebar. Tercatat saat ini hanya 3,8 persen warga miskin. Namun warga rentan miskin mencapai 38 persen. “Yang miskin dan rentan miskin sama saja. Itu artinya di Jakarta ada 48 persen warga miskin. Ini data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ujarnya.
Sementara untuk permasalahan macet menurut Jokowi, selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam penanganannnya. Seperti masalah transportasi umum yang tidak segera dikerjakan. Ia mencontohkan monorel, Mass Rapid Transit (MRT), dan jaringan Bus Rapid Transit (BRT). “Kalau ketiganya jalan, maka akan lebih banyak lagi pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke angkutan umum,” tegasnya.
Selain itu, masalah rumah susun yang selama ini kosong tidak digunakan juga jadi perhatiannya. Sehingga berbagai fasilitas rusun pun hilang. Dirinya pun akan mengubah citra rusun dan mengganti namanya menjadi apartemen. “Kita akan ikuti swasta, tidak lagi mengunakan nama rusun tetapi apartemen,” ujarnya.i
Jokowi juga menilai Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau (RTH). Jika dulu lahan di Jakarta selalu dibeli oleh developer, kali ini Pemprov DKI Jakarta akan membeli dari developer dan mengembangkannya menjadi RTH.[Beritajakarta.com]
Setuju … BAGUS … Tinggal dukungan persetujuan anggaran dari DPRD… semoga segera terealisasi…..
kita kekurangan SDM yg memadai yg bisa terus berinovasi….kalo nunggu yg ada, sampai tahun jebod juga ga ada perubahan, yg ada anggaran pemprov DKI Jakarta terus menerus di korupsi berjamaah…
Pak JB yth,kami rasa terkait PKL,sampah,banjir,macet kuncinya ada di aparat pemerintah(lurah,camat,walkot,Ka.pasar/terminal)yg kurang maksimal/tegas mengawasi wilayahnya dari awal(blusukan)dimnan “lahan PKL(trotoar/jalan diperjualbelikan/sewa/retribusi.jadi aparat tegas dan bijak warga akan mendukung.bravo JB.
Pasar itu penting sekali dibenahi. Jangan sampai mereka itu berdagang sampai ke jalan raya. Yang seharusnya berdagang di pedesrian saja sudah tidak boleh apalagi di jalan raya.
Selain itu juga, seharusnya dibenahi juga jalan pedestriannya. Kenapa kita tidak kembali ke budaya jalan kaki. Jalan di Jakarta itu luar biasa dekatnya. Saya perhatikan seperti pintu keluar tol semanggi senayan dan slipi. Jaraknya hanya sekitar 2 km. Itu kalau jalan kaki bisa ditempuh hanya 20 mins. Sedangkan kalau naik mobil kadang sampai setengah jam kalau macet.
Semua ini sebenarnya kalau kita amati mudah sekali terlihat masalahnya dimana. It doesnt take a genious to figure it out. Tapi orang-orang seperti saya tidak punya kekuatan untuk mengubah. Jadi tolong yang punya kekuatan, kalau kehabisan ide. Kita yang hidup di Jakarta ini masih banyak yang pintar-pintar dan bisa membantu memikirkan.
Salah satu cara membenahinya, ya balik lagi ke manusianya dan tentu bantuan dari yang punya kuasa. Motor-motor jangan dibiarkan naek kesana apalagi sampai parkir disana. Karena akan merusak jalan dan mengganggu pejalan kaki. Pedagang pun jangan dibiarkan naik kesana, sehingga membuat pejalan kaki harus berjalan di pinggir jalan dan berbahaya serta membuat lalu lintas dijalanan terhambat.