Masalah gaji dan penghasilan pejabat Negara seringkali menjadi polemik di tengah masyarakat. Mungkin karena tidak transparannya tingkat gaji dan juga perasaan ketidakadilan melihat tingginya gaji pejabat Negara sementara rakyatnya masih hidup susah.
–
Masalah tingginya tingkat gaji pejabat memang kompleks, di satu sisi ada anggapan pejabat harus diberikan gaji yang tinggi agar bisa berkonsentrasi dalam tugasnya dan mengurangi risiko penyuapan dan gratifikasi, namun di sisi lain ada anggapan tidak layak pejabat hidup mewah sementara rakyat yang diurusnya masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Perdebatan ini akan tetap selalu ada di masyarakat.
–
Termasuk polemik mengenai gaji anggota DPR. Sejak masa Pemilu, hal ini mencuat sebagai salah satu fokus perhatian publik. Untuk itu kami dalam konteks transparansi, kami mencoba membuka kepada publik yang selama ini kurang mendapat informasi mengenai nominal penghasilan seorang anggota DPR RI.
–
Secara umum, struktur gaji anggota DPR terdiri atas dua bagian, yaitu gaji pokok beserta tunjangan, dan penerimaan lain-lain. Nominal gaji beserta tunjangan sama persis untuk semua 560 orang anggota DPR, namun untuk nominal penerimaan lainnya ada perbedaan antara anggota ketua komisi, wakil ketua dan anggota biasa.
–
Selain itu yang juga patut diketahui publik adalah potongan ataupun iuran yang dikenakan kepada anggota DPR di luar pajak penghasilan. Potongan ini biasanya dikenakan oleh Partai masing-masing yang sudah mengusung mereka hingga ‘mendarat’ di Senayan. Besarnya iuran Partai ini bervariasi tergantung kebijakan Partai yang bersangkutan.
–
 |
 |
klik image buat memperjelas
