Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo setuju atas adanya kebijakan pembatasan kendaraan nomor polisi ganjil dan genap. Hanya saja, untuk wilayah pelaksanaan aturan tersebut kini masih dalam pembahasan.
“Masih dihitung, kemudian areanya mana saja juga masih dalam proses pembahasan. Oya iya (saya setuju kebijakan ganjil genap), kalau enggak punya kebijakan radikal, berani seperti itu, enggak akan selesai-selesai,” ujar Jokowi, di Balai Kota, Jakarta, Kamis(6/12/2012).
Jokowi juga menyatakan ingin mendorong warga Jakarta agar beralih menggunakan angkutan umum. Kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap di Jakarta pun masih dalam kajian.
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan problem kemacetan di Jakarta itu adalah jalan yang dilebarkan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Menurutnya pertambahan sepeda motor sebanyak 1.400 unit pertahun dan mobil sebanyak 450 unit pertahun. Dikatakannya, jika terus didiamkan maka tidak ada habisnya sehingga kebijakan ganjil genap harus diterapkan.
“Nanti disosialisasikan secara pelan-pelan. Ada proses, kemudian diterangkan bahwa kebijakan ini untuk mendorong masyarakat masuk ke angkutan umum, angkutan massal,” ujarnya.
“Juga mendorong masyarakat umum untuk hemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, dan mendorong masyarakat untuk cinta pada kota Jakarta,” tambahnya.[Tribunnews]
Berita Terkait:
Untuk kali ini saya tidak setuju dengan pak Gubernur, bukan karena aturannya yang bikin saya ngak mau ikut tapi aturan pelaksanaan di lapangan akan sarat dengan pungli.
Malahan jalanan saat ini terlalu lebar andai saja jalan satu arah ditetapkan dengan tanpa/minim biaya dan tidak akan ada kemacetan berarti. Cepat atau lambat pasti akan diterapkan kalau tidak ingin jakarta lumpuh. Tinggal apakah pak Jokowi mau ambil atau nanti lawan politiknya yang akan ambil ide ini.
http://mrcmd.wordpress.com/2012/11/24/pesan-untuk-pak-jokowi-cara-mengatasi-kemacetan-di-jakarta/
Saya belum setuju, atau istilahnya belum tepat sistemnya, sebab :
1. orang mampu bisa beli 2 mobil atau lebih dengan nopol ganjil dan genap, efek-nya nopol jd sumber pungli
2. di jalan makin banyak pungli oleh oknum berwenang
3. motor adalah transportasi paling murah untuk saat ini, jika dibatasi malah mempersulit orang biasa
4. sabtu dan minggu adalah hari yang tidak mungkin dibatasi sebab hari itu adalah weekend keluargaa apa lagi yang punya anak kecil
5. transportasi di jakarta belum memadai berikut fasilitasnya.
6. stiker warna yang ditempel pada kendaraan kemungkinan jadi sumber pungli baru dan di palsukan
Untuk hal ini, saya sebagai warga negara jakarta tidak setuju. Kebijakan ini sangat jelek sekali. Kebijakan ini hanya membuat orang2 berlomba menambah banyaknya kendaraan dan korupsi. Buat orang2 kaya, hal ini tidak menjadi masalah. Buat kalangan menengah ke bawah. Padahal saya salah satu pendukung jokowi-ahok. Tolong ditinjau kembali atas kebijakan yang tidak populer ini. Karena kebijakan ini hanya bersifat sementara untuk mengatasi kemacetan. Setelah itu akan membuat macet bertambah parah.
Saya tidak setuju dengan kebijakan ganjil genap, selama keamanan serta kenyamanan di dalam kendaraan umum belom teratasi masyarakat pasti tetap tidak akan beralih ke kendaraan umum. dan juga kenyamanan pejalan kaki di jakarta masih sangat rendah. salah satu solusi mungkin bisa juga diatur kebijakan kepemilikan kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor.
pak, tolong dimengerti, masyarakat jakarta ini sebenarnya latah, mudah diarahin sebenarnya. selama ini dikasih contoh jelek, angkutan umum sesuka hati, polisi biarin saja, makanya masyarakat ikut serampangan. tetapi kalo angkutan umumnya tertib teratur, dijamin, pada latah ikut tertib pak. coba beresin dulu masalah angkutan umum yang ada, benahi yang ada, baru bikin kebijakan ini itu.
saran, jika nopol ganjil genap di terapkan :
1. tidak ada denda berupa uang jika kendaraan melanggar,
tetapi berupa peringatan berupa catatan,
jika 3x dilanggar di hari yang berbeda (dicatat dgn note wajib)
maka stiker di cabut sementara selama 1 bulan (kena skor).
setelah itu bisa ambil stiker lagi tanpa pungutan biaya.
2. stiker bukan untuk genap dan ganjil (berhologram),
tetapi sesuai dengan kepemilikan dalam satu rumah,
artinya satu rumah harus berwarna hijau semua misal atau merah semua,
untuk menghindari pemilik membeli 2 atau lebih kendaraan dengan nopol ganjil genap.
3. motor tidak boleh dimasukan kedalam sistem, dengan kata lain bebas dan tidak terikat
sebab motor adalah kendaraan yang paling efesien saat ini dan tidak memakan banyak tempat.
jika terpaksa motor termasuk dalam sistem, maka pemilik motor bisa minta disubsidi beli sepeda jika ingin(akan terjadi ‘go green’)
4. benahi dulu angkutan umum di Jakarta, sebab fasilitas dan sarana belum memadai.
5. sistem diberlakukan untuk semua kalangan, baik rakyat maupun pejabat (ini yang sulit), agar tercipta keadilan didalamnya.
6. sabtu dan minggu tidak boleh dimasukan kedalam sistem, sebab hari itu sebagian besar masyarakat berakhir pekan dan liburan.
7. sistem diberlakukan didaerah tertentu saja, misal kawasan macet, contoh kuningan.
jika diberlakukan pada area perumahan penduduk adalah tidak tepat.
8. stiker dibagikan secara gratis untuk menghindari pungli
No 3, motor tidak memakan banyak tempat ? Kalau satu, ya … kalau ribuan? Heheheee, bukan hanya makan tempatnya sendiri, tempat lainnya kayak trotoar, jalur sepeda, halaman kantor habis dimakan. Oh ya, arah berlawanan pun habis ditelan.
Saya tidak setuju dengan kebijakan kganjil genap diberlakukan kepada sepeda motor, seperti saya orang jakarta ber-KTP Jakarta (E-KTP Kelapa Gading rumah orang tua)dan Bekerja di Jakarta (Kuningan),karena telah menikah saya beli rumah sesuai kemampuan saya(karyawan swasta dan istri tidak bekerja)dan dapat di Bekasi Timur Kota Legenda (dicicil 15 th). Setiap hari saya kekantor menggunakan Motor dan berangkat jam 6 dari rumah. Estimasi penggunaan biaya bahan bakar (premium karena klo pertamax ga sanggup)Rp. 50rb seminggu atau Rp. 10rb perhari (blm termasuk perawatan),pertanyaan pertama; apakah ada transportasi umum semurah itu sampai ditempat saya bekerja? kita bermain logika, luas 1 mobil saya pikir sama dengan 4 sepeda motor,sedangkan yang saya lihat isi dari mobil adalah rata2 dua orang yang berarti cukup 2 sepeda motor (klo sendiri klo berdua 1 motor saja). Coba kia bayangkan klo dalam satu hari yang bergerak ada 1000 unit mobil(misalnya) berarti volume sama dengan 4000 unit sepeda motor,secara kasar kita bisa mengatahui dengan mobil bisa mengangkut 2000 orang sedangkan motor bisa mengangkut 4000 orang (itu klo satu motor satu orang klo 2 orang berarti bisa mengangkat 8000 orang),Pak Ahok rata2 pengguna motor adalah kelas menengah kebawah, ini adalah sedikit dari pemikiran saya yg berasal dari kelas menengah kebawah yg ingin memiliki kehidupan yang layak seukuran penghasilan saya..semoga ini bisa jadi pertimbangan semoga Bapak berdua jangan keburu nafsu untuk memutuskan sesuatu. TERIMA KASIH
Kalau mau lihat perbandingan motor mobil yang paling logis adalah Truk Pengangkut.
Satu truk pengangkut paling bisa bawa mobil 6 unit sedangkan motor 120 unit, jadi perbandingan mobil dan motor adalah 1:20 karena mobil perlu area samping untuk buka pintu perlu area di depan untuk bermanufer dan pelu area yang luas untuk berbelok atau keluar parkiran. Bukan mengada ada coba perhatikan area parkir 100M2 untuk motor dengan 100M2 buat mobil mengahsasilkan retribusi parkir besar mana. Artinya selama ini Pengguna motor mensubsidi pengguna mobil dalam hal Retribusi parkir. Harusnya biaya parkir adalah Rp. 1000 : 20.000
Bang nha, sesuai perhitungan mas 1 : 20
kira2 motor kalau di parkir 20 petak gitu yg tengah bisa keluar nda?
LoL
bisa.
motor saya saja bisa pindah lokasi parkir, parkirnya tadi dimana, begitu balik sudah pindah ke tempat lain, padahal penuh semua tuh di lokasi awal.
apa ada setan yg pindahin?
Menurut saya cara penyelesaisn tradisional begini kurang elegan dan cenderung otoriter, menurut saya harus melibatkan IT, misalnya pemerintah membentuk office center di mana2 jadi orang2 bisa ngantor di office terdekat tidak perlu datang kekantor yg jauh, yg datang ke kantor pusat hanya orang2 tertentu, misalnya direksi atau level manager, karyawan pabrik . Untuk merangsang hal tsb pemprov dapat giat melakukan sosialisasi dan insentif .
BOLEH TUH MAS DAVE.
jadi saya ga harus ke kantor. cuma. emng bisa? ke kantor di kerjakan tanpa proses admin dan lain2. proses quotation dan kontrak saja memerlukan subjek’y “orang2’y” sedangkan dokumen itu mutlak dan anti duplikat. kalo lewat internet. dokumen2 yang secara pajak aja bukti yang tidak bisa digantikan. memangnya bisa digantikan dgn lain?…
Lebih baik semua jalan arteri di jakarta dibuat satu arah aja pak, yang boleh 2 arah cuma busway dan mobil damkar saja.hilangkan persimpangan yang memotong median jalan, dibikin muter-muter yang bawa kendaraan, pasti deh jakarta tidak macet dan banyak yang tidak mau bawa kendaraan lagi.
wah akan ada bisnis baru untuk jual beli nomer kendaraan baik yang kendaraan baru atau bekas, karena orang bisa mempunyai mobil lebih dari satu pasti akan berusaha untuk mempunyai nomer genap dan ganjil.
tujuan utamanya sih bagus untuk mengurangi kemacetan namun langkah untuk mengurangi kemacetan kan bukan semata dengan peraturan genap ganjil, misalnya:
1. dengan penegakan disiplin ( pengguna jalan dan petugasnya ),
2. ketegasan dalam menjalan aturan yang salah sanksi termasuk bila petugasnya yang salah.
3. dengan sistem ERP
namun yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki sistem transportasi umumnya dulu supaya orang kan beralih untuk mempergunakannya dari pada ngotot pakai kendaraan pribadi yang mesti keluar biaya lebih besar/banyak.
juga yang tidak kalah pentingnya adalah ciptakan rasa aman dan nyaman serta ada jalur jalan kaki sehingga bila jarak yang akan ditempu tidak jauh kita bisa tempuh dengan berjalan kaki saja.
semoga bapak Gub dan Wagub lebih bijaksana dan berhikmat dalam membuat peraturan.
PAAAAAKKKKK….. MAU TANYA…. !!!
KALO CUMA KEBIJAKAN GANJIL GENAP… TAPI JUMLAH KENDARAAN TIDAK PERNAH DI BATASI… ITU PARA KORUPTOR KAN SANGGUP BELI LEBIH DARI SATU MOBIL JADI TETEP AJA YANG SUSAH RAKYAT KECIL YANG CUMA PUNYA SATU MOBIL ATAU YG TIDAK PUNYA MOBIL.
TERUS PARA KORUPTOR N ORANG KAYA LIAT INI SEBAGAI PELUANG BISNIS, DITAMBAH KAN AJA JUMLAH TAXI YANG MEWAH .. TETEP AJA MACET. KECUALI JUMLAH KENDARAAN MUTLAK HARUS DI BATASI… KALO GAK WASALAAM..
PARA ORANG KAYA DAN KORUPTOR PUNYA UANG UNTUK MENELIKUNG KEBIJAKAN GANJIL GENAP PAK…
KALO SAYA SETUJU DENGAN SYSTEM ERP UTK DAERAH DAERAH BISNIS UTAMA. MAKIN UTAMA MAKIN MAHAL AJA PAK…
pak capslocknya lagi rusak ya?
pak momod kira anda lagi emosi tuh..
asik… peraturan baru bin aneh.
gw d rumah punya motor 3. kendaraan’y ada ganjil ada genap.
bokap punya 2 motor. plus no’y ganjil genap. adek juga punya motor.
JADI tinggal mensiasati ganti motor aja bisa pinjem sana sini.. sesuai kapan hari ini ganjil / genap yg boleh lewat. hehehe
bro n sis, tenang2 ngga usah esmosi š smua uneg2 keluhan masukan mengenain hal ini langsung disampaikan ke pak Ahok
Haha wakil mimin ampe angkat bicara…
“Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan problem kemacetan di Jakarta itu adalah jalan yang dilebarkan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Menurutnya pertambahan sepeda motor sebanyak 1.400 unit pertahun dan mobil sebanyak 450 unit pertahun. Dikatakannya, jika terus didiamkan maka tidak ada habisnya sehingga kebijakan ganjil genap harus diterapkan.” ….
dengan bapak kebijakan ini malah mendorong orang jakarta/jabodetabek utk beli mobil lagi …. tujuan bapak akan sia sia saja …
jika perda ini gagal/dibatalkan ditengah jalan, maka mobil pembelian ini akan malah membuat jakarta macet total
pak Gub.. org di kota2 negara lain aja aturan ini ga bs jln knapa qta mo pakai? okelah sistemnya diperbaiki, tapi secara kasat mata saja ini jls ga efektif.
1. org akan lebih rela kredit 2 motor utk pny 2plat drpd ongkos naik transport umum lebih mahal pak…
2. org yg dr luar kota, misal brgkt 7org, lebih murah bawa mobil (bensin & sopir) drpd naik kreta/travel lalu d jkt naik transport umum…
3. yg bikin macet itu, transport umum yg suka nge-tem, pedagang kaki 5 & parkir liar yg ambil bdn jln, pengemis asongan & pengamen, +kendaraan yg ga tertib lalin. kalo ini ilang, ga macet pak, paling padat lancar…
Dear pa JB
jangan kejauhan dulu wacana yang kontroversial ini sy juga kurang yakin berhasil.. ERP rasanya lebih baik..dan tarif parkir zonasi.. pemda dapat dana tambahan..buat perbaiki angkutan masal
Salam JakartaBaru
Pak Jokowi bilang “kalau enggak punya kebijakan radikal, berani seperti itu, enggak akan selesai-selesai,ā ujar Jokowi, di Balai Kota, Jakarta, Kamis(6/12/2012).” dan “Juga mendorong masyarakat umum untuk hemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, dan mendorong masyarakat untuk cinta pada kota Jakarta”.
_
Coba lihat link ini: http://ahok.org/tentang-ahok/siapa-ahok/#comment-30335
_
Apa bukannya kebijakan mengurangi macet dan sekaligus ramah lingkungan di link tsb yg lebih sesuai dgn kedua tujuan anda diatas yg radikal pak Jokowi? Sudahkah ada yg memberitahu anda saran/usulan soal yg lebih radikal ini pak jokowi? silakan baca semua komentar2 dibawahnya juga. Saran yg bagus sekali menurut saya utk dipertimbangkan utk kota Jakarta masa depan yg modern dan bebas polusi udara/berisik, tanpa menimbulkan praktek korupsi/KKN/akal2an model baru. Memang harusnya cuma motor2 kecil dan mobil2 kecil yg boleh bersliweran di dalam kota Jakarta nantinya (peralihan bertahap prosesnya, dgn bantuan sistem ERP juga, shg diharapkan tidak ditolak mentah2 spt kasus nopol ganjil-genap ini) shg jelas mengurangi kemacetan dgn menghilangkan space yg dimakan mobil2 berbadan besar itu utk tambahan jarak antar kendaraan di jalan, krn itung2annya model transportasi masal sudah jelas: 1 mobil kira2 = 4 motor. 1 mobil badan besar kira2 = 6 motor. Jadi bukan yg dihitung jumlah unitnya pak Jokowi, tapi jumlah space/lahan yg dimakan setiap model kendaraan (mobil/motor), karena yang dipakai/dimakan kan luas badan jalan bukannya lahan showroom kendaraan, bukan begitu pak Jokowi? yg bikin macet kan mobil bongsor kayak gajah menghalangi jalur jalan didepannya. bajaj masuk jalur motor kiri yg sempit aja kena omel motor2 krn jelas jadi penyumbat jalan motor, apalagi mobil2 berbadan besar yg isinya cuma 1 orang yg asli, lainnya joki semua!
Saya setujuh banget dgn pak TaZ soal ini.
Dan memang kebanyakan warga Jakarta bawa mobil utk diri sendiri bukan jadi angkutan umum shg yg masuk kawasan 3-in-1 kebanyakan yg pakai joki, sudah rahasia umumlah itu.
kebijakan ganjil-genap akan gagal juga spt 3-in-1 itu, krn orang Jakarta sudah pada pintar2 semua mengakali aturan.. hehehe..
Setuju banget bro!
Aku mau pindah ke motor atau mobil listrik sekarang juga!
Tinggal tunggu iklannya di tv atau majalah, lihat harga pasaran, baru beli.
Jokowi_ Ahok,
kalau mungkin dipertimbangkan, jalanan yg dilalui Trans Jakarta setelah jam operasionilnya selesai (misalnya 10.30 malam)kendaraan pribadi diperbolehkan melaluinya(seperti di luar negri ) jalan bus dan mobil pribadi bisa saling mengisi,jadi tidak mubazir atau dimonopoli busway.
ane pendukung jokowi-ahok, cuman untuk kebijakkan ini ane menolak gan. kasihan ibu ane yang kerja kalo harus naek transportasi umum yang sangat jauh dari kata layak.
“jalan yang dilebarkan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Menurutnya pertambahan sepeda motor sebanyak 1.400 unit pertahun dan mobil sebanyak 450 unit pertahun” dengan fakta diataslah sewajarnya DKI membangun jalan yg banyak(khusus angkutan massal) dengan bangun jalan layang diatas jalan yg ada saat ini atau sesuai rencana DKI beli lahan tuk Rusunawa/RTH yg diatas nya jalan layang (bentuk spiralmelingkar 4jalur=2 rel+2jalan, 2 arah).Pasti kemacetan jauh berkurang/solusi yg baik murah ,praktis,indah.
cuma di indonesia pejabat korup yang sudah di nyatakan tersangka kasus korupsi yang masih bisa jadi mentri aktif… plus cuma di indonesia mentri tersangka korupsi masih bisa senyum senyum tanpa punya rasa malu… kalo di jepang mentri macam gitu udh bunuh diri.. GHidup Andi Malarengreng — ha,ha selamat ya.. anda juara tidak tahu malu
Benahi dulu pak, angkutan umum yg semrawut. Bus yg tdk layak, Trans Jkt di banyakin. Dengan sendiri nya org pindah pak ke Angkutan umum.
Paling sediakan parkiran di titik2 masuk Jakarta pak, jd mobil pribadi bisa parkir sampai situ saja, lanjut dgn Angkutan Umum.
Truk2 besar, larang masuk jkt pada jam sibuk, jam 7.00 – 19.00 tidak boleh ada truk besar melintas di DKI. Tapi harus bangun juga kantong2 buat Truk2 tsb parkir, mrk standby di sepanjang tol masuk jkt saat ini. PENGAWASAN sangat penting pak. Secara electronic saja, dijepret camera, nanti urusan saat mrk perpanjang STNK, langsung denda semua pelanggaran.
ERP juga bagus, jam sibuk, mobil yg melintas harus bayar lebih.
Kebijakan nomor ganjil / genap diskriminatif, melanggar HAM. Prioritaskan angkutan umum seperti busway dulu. Tambah armadanya segera dan bangun tempat2 parkir dekat terminal2.
stop penambahan kendaraan baru,, jangan ambil uang pajak kendaraan baru ,, tugas pemerintah adalah mengatur, mnegendalikan,,, mau ambil uang tapi enggak mau menjalankan tugasnya,,,, klau ini di terapkan juga enggak adil bagi yang belum mempunyai kendarran pribadi,, akar dari permasalah ini adalah perencanaan dan penerapan tata ruang wilayah yang amburadur,, zona-zona yang ada saling tumpang tindih yang mengakibatkan kesemerawutan,, coba perhatikan beban jalan di malam hari dengan siang hari tidaklah seimbang, begitu pula pemakaian beban listrik yang tidak seimbang,, sebaiknya lakukan rayonisasi zona usaha, kegiatan warga
Kalo menurut saya ide bapak kurang baik, dn saya kurang setuju pak, kebijakan ini di satu sisi memang ada baikya tapi disisi lain menyusahkan rakyat kecil yg hanya bisa bawa motor, klo ingin mengatasi masalah macet di jakarta itu hrs dr akarya dulu baru bisa smpai tuntas, dgn cara membatasi jumlah mobil dn motor setiap tahun, serta, memberlakukan peraturan baru setiap orang kaya khususya setiap kepala keluarga itu maksimal pnya mobil 1/2 tdk blh lebih, nah klo busway klo bisa di tambah jumlah armadaya, bgmna mgkin rakyat mau naik busway atau kendaraan umum klo waktu tempuh yg di butuhkan lbh lama dr naik sepeda motor…. kebijakan ganjil genap itu hanya menguntungkan oknuk polisi di samsat, akan bnyk korupsi di oknum samsat karna mslh nopol ini…harap di tinjau kmbali kebijakan ini pak jokowi…..
pak Gub.. org di kota2 negara lain aja aturan ini ga bs jln knapa qta mo pakai? okelah sistemnya diperbaiki, tapi secara kasat mata saja ini jls ga efektif.
1. org akan lebih rela kredit 2 motor utk pny 2plat drpd ongkos naik transport umum lebih mahal pakā¦
2. org yg dr luar kota, misal brgkt 7org, lebih murah bawa mobil (bensin & sopir) drpd naik kreta/travel lalu d jkt naik transport umumā¦
3. yg bikin macet itu, transport umum yg suka nge-tem, pedagang kaki 5 & parkir liar yg ambil bdn jln, pengemis asongan & pengamen, +kendaraan yg ga tertib lalin. kalo ini ilang, ga macet pak, paling padat lancarā¦
saran, jika nopol ganjil genap di terapkan :
1. tidak ada denda berupa uang jika kendaraan melanggar,
tetapi berupa peringatan berupa catatan,
jika 3x dilanggar di hari yang berbeda (dicatat dgn note wajib)
maka stiker di cabut sementara selama 1 bulan (kena skor).
setelah itu bisa ambil stiker lagi tanpa pungutan biaya.
2. stiker bukan untuk genap dan ganjil (berhologram),
tetapi sesuai dengan kepemilikan dalam satu rumah,
artinya satu rumah harus berwarna hijau semua misal atau merah semua,
untuk menghindari pemilik membeli 2 atau lebih kendaraan dengan nopol ganjil genap.
3. motor tidak boleh dimasukan kedalam sistem, dengan kata lain bebas dan tidak terikat
sebab motor adalah kendaraan yang paling efesien saat ini dan tidak memakan banyak tempat.
jika terpaksa motor termasuk dalam sistem, maka pemilik motor bisa minta disubsidi beli sepeda jika ingin(akan terjadi āgo greenā)
4. benahi dulu angkutan umum di Jakarta, sebab fasilitas dan sarana belum memadai.
5. sistem diberlakukan untuk semua kalangan, baik rakyat maupun pejabat (ini yang sulit), agar tercipta keadilan didalamnya.
6. sabtu dan minggu tidak boleh dimasukan kedalam sistem, sebab hari itu sebagian besar masyarakat berakhir pekan dan liburan.
7. sistem diberlakukan didaerah tertentu saja, misal kawasan macet, contoh kuningan.
jika diberlakukan pada area perumahan penduduk adalah tidak tepat.
8. stiker dibagikan secara gratis untuk menghindari pungli
Saya tidak setuju dengan kebijakan kganjil genap diberlakukan kepada sepeda motor, seperti saya orang jakarta ber-KTP Jakarta (E-KTP Kelapa Gading rumah orang tua)dan Bekerja di Jakarta (Kuningan),karena telah menikah saya beli rumah sesuai kemampuan saya(karyawan swasta dan istri tidak bekerja)dan dapat di Bekasi Timur Kota Legenda (dicicil 15 th). Setiap hari saya kekantor menggunakan Motor dan berangkat jam 6 dari rumah. Estimasi penggunaan biaya bahan bakar (premium karena klo pertamax ga sanggup)Rp. 50rb seminggu atau Rp. 10rb perhari (blm termasuk perawatan),pertanyaan pertama; apakah ada transportasi umum semurah itu sampai ditempat saya bekerja? kita bermain logika, luas 1 mobil saya pikir sama dengan 4 sepeda motor,sedangkan yang saya lihat isi dari mobil adalah rata2 dua orang yang berarti cukup 2 sepeda motor (klo sendiri klo berdua 1 motor saja). Coba kia bayangkan klo dalam satu hari yang bergerak ada 1000 unit mobil(misalnya) berarti volume sama dengan 4000 unit sepeda motor,secara kasar kita bisa mengatahui dengan mobil bisa mengangkut 2000 orang sedangkan motor bisa mengangkut 4000 orang (itu klo satu motor satu orang klo 2 orang berarti bisa mengangkat 8000 orang),Pak Ahok rata2 pengguna motor adalah kelas menengah kebawah, ini adalah sedikit dari pemikiran saya yg berasal dari kelas menengah kebawah yg ingin memiliki kehidupan yang layak seukuran penghasilan saya..semoga ini bisa jadi pertimbangan semoga Bapak berdua jangan keburu nafsu untuk memutuskan sesuatu. TERIMA KASIH
Kalau mau lihat perbandingan motor mobil yang paling logis adalah Truk Pengangkut.
Satu truk pengangkut paling bisa bawa mobil 6 unit sedangkan motor 120 unit, jadi perbandingan mobil dan motor adalah 1:20 karena mobil perlu area samping untuk buka pintu perlu area di depan untuk bermanufer dan pelu area yang luas untuk berbelok atau keluar parkiran. Bukan mengada ada coba perhatikan area parkir 100M2 untuk motor dengan 100M2 buat mobil mengahsasilkan retribusi parkir besar mana. Artinya selama ini Pengguna motor mensubsidi pengguna mobil dalam hal Retribusi parkir. Harusnya biaya parkir adalah Rp. 1000 : 20.000
Saya belum setuju, atau istilahnya belum tepat sistemnya, sebab :
1. orang mampu bisa beli 2 mobil atau lebih dengan nopol ganjil dan genap, efek-nya nopol jd sumber pungli
2. di jalan makin banyak pungli oleh oknum berwenang
3. motor adalah transportasi paling murah untuk saat ini, jika dibatasi malah mempersulit orang biasa
4. sabtu dan minggu adalah hari yang tidak mungkin dibatasi sebab hari itu adalah weekend keluargaa apa lagi yang punya anak kecil
5. transportasi di jakarta belum memadai berikut fasilitasnya.
6. stiker warna yang ditempel pada kendaraan kemungkinan jadi sumber pungli baru dan di palsukan
Yth.Pak JKW – Pak Ahok
Pak, saya pegawai biasa, domisili di Depok, kerja di Jakarta (Sudirman) ; jika naik motor biaya Rp5,000 / hari (PP). Jika Naik Kendaraan Umum bisa Rp23,000 (PP). Jadi untuk Teori untuk :
āJuga mendorong masyarakat umum untuk hemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, dan mendorong masyarakat untuk cinta pada kota Jakarta,ā
1liter = 1 hari apakah konsumtif ?
Rp5000 –> Rp23,000 apakah mendorong berhemat ?
Benar, rakyat menengah akhirnya akan rela2kan untuk kredit motor baru, akhirnya ? teteap saja tak ada istilah pembatasana kendaraan..
dan kami hidup tambah menderita / dan tanpa ada solusi bagi kami2 ini yang hidup susah ini.
Mohon dipikirkan ulang ??
Terima Kasih
Pak Jokowi-Ahok,
Salam Jakarta Baru…
Untuk hal ini saya tidak setuju (baca : belum setuju). Kenapa? Karena untuk membatasi sistim plat nomor ganjil genap, infrastruktur dan moda transportasi yang ada di Jakarta harus diperbaiki terlebih dahulu. Untuk bis ukuran sedang diperbaharui dan diperbanyak serta dibuat nyaman. Alasan lainnya dengan sistim plat nomor ganjil genap akan membunuh secara perlahan usaha kecil dan menengah yang sangat tergantung dengan mobil/motor yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari.
Semoga dapat dipikirkan ulang oleh Pak Jokowi-Ahok untuk masalah ini.
Bravo Jakarta Baru