Ahok.Org – Selasa. (11/12) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertandag ke Kantor Badan Pemeriksan Keuangan (BPK RI).
Ketua BPK Hadi Poernomo, kedatangan Jokowi itu bertujuan menindaklanjuti memorandum of undersytanding (MoU) yang telah dibuat antara pemerintah Provinsi DKI dan BPK. Ia menjelaskan, MoU tersebut dibuat untuk membantu penggunaan sistem secara terbuka dan akan memaksa semua pihak untuk terbuka.
“BPK akan mengambil langkah secara sistemik sehingga Pemprov DKI bisa melakukan pemeriksaan setiap harinya yang dinamakan desk audit, pemeriksaan di meja setiap hari. Kalau nanti dalam pemeriksaan ditemukan hal yang tidak atau kurang wajar, kami akan kirim surat kepada Pak Gubernur,” kata Hadi di Gedung BPK, Jakarta, Selasa.
Selanjutnya, apabila jawaban dan temuan dari BPK kurang tepat, BPK akan mengirim tenaga ke lapangan, yaitu ke Pemprov DKI untuk mengecek hasil audit. “Nah, di sinilah nanti namanya mengurangi persinggungan antara audit dan auditor. Dengan itu, secara sistemik praktik KKN akan hilang,” ujarnya.
Hadi menyatakan, sistem keterbukaan ini sudah 35 tahun terjadi di Amerika Serikat dengan nama social security number. Malaysia juga telah mengadopsi ini dengan membentuk multimedia super coridor pada 1996-1997. “Kalau di Indonesia kita namakan SNSI, yaitu Sinergi Nasional Sistem Informasi,” kata Hadi.
Sementara itu, Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan BPK itu untuk menyampaikan transparansi yang akan dilaksanakan di Pemprov DKI di semua titik. “Transpransi keterbukaan ini akan terus kita mulai di semua titik karena nanti dengan sistem yang ada ini, link and match dengan BPK, pencegahan bisa dilakukan. Karena ini harian dilihat harian, ada audit harian, pemeriksaan harian, tracking harian sehingga akan kelihatan nanti. Deteksinya juga deteksi dini sehingga pencegahan itu betul-betul bisa dilakukan,” kata Jokowi.
Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tengah mengupayakan transparansi sistem keuangan dengan cara membangun sistem online untuk tempat publik, seperti hotel, reklame, dan restoran. “Kemudian akan dihubungkan ke BPK dan saya langsung bisa dicek harian. Ini keterbukaan yang akan kita lakukan seperti itu,” ujar Jokowi. [Kompas]
