Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah menandatangani kesepakatan bersama atas Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Sistem ini dapat menjadi acuan evaluasi kerja kepala dinas.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sistem itu dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan satuan kerja perangkat dinas (SKPD), khususnya para kepala dinas. “Kami dapat menggunakan sistem ini untuk menilai kinerja kepala dinas dalam merespons keluhan warga,” kata Basuki di Kantor UKP4, Jakarta, Kamis (18/4/2013).
Melalui LAPOR pula, kata Basuki, dapat diketahui dinas mana saja yang paling cepat menanggapi laporan dan keluhan warga. Dengan sistem yang sama pula, dapat dilihat dinas mana yang lambat memberikan respons dalam menangani keluhan warga.
Basuki melihat ada dua dinas yang cepat merespons keluhan warga, yakni Dinas Perindustrian dan Energi DKI dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI. Dinas Perindustrian dan Energi kerap menerima keluhan tentang matinya lampu jalan, sedangkan Dinas Damkar dan PB menerima informasi kebakaran dari warga.
Basuki mengatakan, ia bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mengantongi nama kepala dinas yang lambat memberikan respons. “Masa dia bekerja tunggu kami perintah dulu. Memang kami kepala dinasnya? Pokoknya yang malas siap-siap saja kami pecat,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Sistem ini sudah diujicobakan di Pemprov DKI sejak Januari 2013. Seluruh SKPD di jajaran Pemprov DKI sudah mulai memakainya sejak Maret 2013.
LAPOR merupakan sistem pengaduan dengan interaksi dua arah. Sistem ini dapat membantu pemantauan program pembangunan, media aspirasi, dan pengaduan masyarakat. Warga dapat mengadukan melalui website http://lapor.ukp.go.id, akun Twitter @lapor_ukp4, SMS ke nomor 1708 dan 9949, serta aplikasi BlackBerry dan Android.[Kompas.com]
Ayo semua dinas pada lari, jangan diem ditempat aja
Bung Ahok, nggak usah heran kalau birokrat anda baru bergerak setelah diperintah. Apakah anda lupa bahwa SK.Gubernur/Menteri bahkan Keppres pun tidak akan berjalan tanpa adanya Juklak, Juknis, dan juk2 yang lainnya. Dubes Inggris benar bahwa DKI memerlukan Reformasi Birokrasi dan anda dapat meniru (tentu saja tidak 100%) birokrasi mereka. Selamat berjuang Bung Ahok.