Ahok.Org – Penolakan relokasi yang terus dilakukan warga sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, tidak menyurutkan langkah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan normalisasi. Apapun yang dihadapi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan proyek penanggulangan banjir tersebut tetap berjalan.
“Tetap. Pengerukan waduknya tetap dilakukan sambil mencarikan solusi-solusi buat mereka,” ujar Jokowi usai hadir di pembukaan kejuaraan Bulutangkis Jakarta Open di Hall Bulutangkis Asia Afrika, Jakarta, Senin (13/5/2013) pagi.
Dikatakan mantan Wali Kota Surakarta tersebut, kendala paling signifikan yang ditemui pihaknya di lapangan yakni terdapat banyak kelompok warga di sekitar Waduk Pluit yang melakukan penolakan relokasi tersebut. Terlebih, masing-masing kelompok memiliki tuntutan yang bebeda.
“Ada kelompok yang 1.200 kepala keluarga, ada yang hanya 200 kepala keluarga, ada yang hanya 50 kepala keluarga, banyak sekali dan mintanya juga macem-macem,” lanjut Jokowi.
Jokowi mengaku kesulitan menghadapi tuntutan warga. Menurut Jokowi, perbedaan tersebut harus dilakukan pendekatan yang berbeda pula. Jokowi pun tidak bisa memastikan hingga kapan waktu yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi DKI demi mengakomodir sejumlah tuntutan tersebut.
Soal permintaan ganti rugi oleh warga, untuk kesekian kali Jokowi menegaskan tidak ada anggaran untuk hal tersebut. Jokowi mengatakan tanah yang ditempati warga merupakan tanah negara. Oleh sebab itu, relokasi warga ke rumah susun adalah solusi yang paling baik bagi warga..
“Itu tanah waduk. Itu dulu air, karen ada sedimen menjadi ada tanahnya, kemudian diduduki, itu harusnya air, bukan buat rumah, jadi itu tanah negara,” lanjut Jokowi.
Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektare menyusut jadi 60 hektare lantaran banyaknya permukiman warga sekitar.
Demi menyelesaikan masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, hanya sebagian saja yang bersedia pindah ke rumah susun tersebut. Oleh sebab itulah, Jokowi memutar otak, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tepat dan humanis.[Kompas.com]
Huh menggemaskan sskali orang2 itu. Banyak wanita di Jawa Timur rela merantau ke Hongkok, Korea, Malaysia untuk bekerja mencari nafkah sedangkan keluarga tetap tinggal dikampung yg jauh dari tempat kerja. Sedangkan “penduduk pluit” hanya dipindah ke muara baru aja banyak nuntut. Seperti dulunya di pluit kaya raya
bener tuh, kata BTP. Memang susah ngadepin orang susah, nggak punyak pikiran lagi . jadi yg dibenaknya hanya cari untung saja nggak mikirin orang lain. Makanya hidupnya susah mulu . maju terus jangan kalah dg propokator paka JW dan BTP
INI PASTI ADA YANG BONCENGIN, CIDUK AJA YANG PROVOKATORIN MASAYARAKAT…
SAYA YAKIN KOG MASYARAKAT KITA TIDAK KAYA GTU, MEREKA MENERIMA KOG KALAU MEMANG ITU BAIK BUAT MEREKA..
PAK JOKOWI DAN AHOK, SELIDIKI TUNTUTAN MASYARAKAT ITU, SAYA YAKIN PASTI ADA YANG BONCENGIN AGAR MELAWAN DAN MEMINTA GANTI RUGI…
Yang penting rusun buat mereka sudah disiapkan dahulu dan tinggal masuk, sekarang cukup sosialisasi, begitu rusun siap yang tidak mau pindah tinggal disikatlah, ada pilisi ada TNI tinggal dikerahkan saja.
menurut saya warga tidak seperti itu..kemungkinan besar ada provokator…bagusnya ditangkap provokatornya terus dipenjarakan pak…biar dia tau gimana rasanya kalo hasil provokator dia itu cocoknya dipenjara dari pada buat banyak kampung banjir hanya gara2 segelintir kepentingan orang2 tertentu…
untuk memahami mereka, memang harus dg cara pandang mereka/emphaty walaupun secara logis kurang bisa diterima klu dilihat dr sisi hukum pemerintahan, semoga bapak gubenur dan wakil gubenur diberi hikmat untuk bisa membawa Jakarta Baru
Sabar Pak Dhe, pengalaman dri rusun marunda bisa dijadikan acuan, awalx warga ga mau, ttapi stelah liat unit beserta isix, baru mrka ok smua, ntar jk rusunx udah siap u/warga pluit, prlihatkn kemreka, dijelaskn baik2 aturan mainx, yah jk ttap masi ngeyel tdk ada plihan lain aturan harus ditegakan, mrka mau mngadu kmana aja ttap gak bakalan mnang coz mmang dasarnx salah tlah mndirikan rmh dit4 terlarang (tanah negara)gini ini klu warga buta hati, tdk perna ada kata sukur dr itikat baik Bpk JokoHok.
Gampang pemecahannya.
.
.
1. Putuskan aliran PAM dan PLN.
2.Suruh MUI keluarkan fatwah haram tinggal di tanah jarahan (waduk pluit)
3. Turunkan ormas FPI untuk melakukan pembongkaran dan pengrusakan karena waduk pluit di haramkan.
.
.
semua pasti senang.
PAM-PLN senang karena tidak ada kebocoran energy dan air
MUI senang karena bisa mengeluarkan fatwah yang berguna untuk negara.
FPI juga senang karena bisa merusak dan membongkar rumah dengan berbasiskan alasan haram.
Yup..bener bro.
Hahahaha…. sangat bagus ide solusi tsb. kira2 MUI mau nga ya disuruh kerja ? kan sangat bisa jadi, mrka2 warga waduk pluit yg dukung FPI & MUI. makanya, mrka berani pasang badan hadapi pak Gub & pak Wagub. 😛