DKI Akan Gunakan Satpam PNS Untuk Jaga Rusun

3
136

Ahok.Org – Selasa pagi tadi, keamanan Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta Timur, mengunci pintu gerbang sejak pagi. Alasannya pengelola rusun dari Dinas Perumahan DKI belum membayarkan gaji selama dua bulan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengantisipasi ke depan akan merekrut petugas keamanan dari PNS. Sebab, kalau masih outsourcing akan digaji di bawah UMP.

“Makanya kita bilang antisipasi ke depan kita pengen sebetulnya tuh rekrut lebih banyak PNS lah, kalau sudah tahu direkrut, kita yang sewa kelola saja, kan mereka ada kayak PPRS, itu kan sudah BLUD, nanti mereka sewa kelola aja, gak usah terlalu banyak outsourcing lagi. Kalau terlalu banyak outsourcing nanti bayar gaji malah di bawah UMP lagi,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5).

Menurut Ahok, telat bayar yang dialami petugas keamanan itu karena mereka merupakan pegawai outsourcing. Sehingga perusahaan yang menaungi itu ada keterlambatan membayar kepada para petugas keamanan.

“Ada, jadi ini kan tender outsourcing, mereka tuh kan tenaga outsourcing, rupanya PT yang menang tuh berbeda, jadi ini ada keterlambatan bayar katanya, tapi sudah diselesaikan kok,” terang Ahok.

Politikus Gerindra ini mengimbuhkan, dia telah melakukan pengecekan jumlah petugas yang masih outsourcing. Karena ada kenaikan UMP tetapi masih menggunakan kontrak tahun lalu. “Nah itu yang mau kita perbaiki,” ucapnya.

Tadi siang dia mengaku telah menerima laporan dari Kepala Dinas Perumahan tentang satpam yang belum digaji. Namun, kepala dinas telah menyelesaikannya. “Sudah sudah selesai. Tadi siang sudah dapat laporan dari kepala dinas,” kata Ahok.[Merdeka]

Terkait: Basuki: Gaji Satpam Rusun Pinus Elok Sudah Beres

3 COMMENTS

  1. Bagaimana kalau para satpam itu adalah para warga dari rusun itu sendiri,tidak perlu pns. gaji yang mereka terima tentunya sesuai dengan UMP atau KHL, dibayar melalui pengelola Rusun di bawah kendali dinas perumahan. Mirip dengan Gaji hansip RT/RW yang dibayar dari hasil iuran warga. Bila ada subsidi dapat dilakukan melalui Dinas perumahan,jadi gak perlu ada tender-2an outsourcing segala. Kontrol bisa lebih jelas.

  2. jangan angkat orang sekitar lingkungan, nanti malah KKN dan diem seribu basa melihat kejanggalan atau kebobrokan yg dilakukan konco-konconya…!!!

  3. Bagus itu Satpam PNS. selain menjaga keamanan aset milik pemda, jg skaligus bikin laporan ke pemda hal2 apa yg perlu diperbaiki soal keamanan & kelayakan tempat tsb. aset pemda wajib dilindungi. penyewa hanya menjaga agar properti tetap dpt dipakai oleh penyewa sesuai perjanjian dg pemda. Maju terus pak Ahok !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here