Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, dari 16 rumah sakit swasta yang mundur sebagai provider program Kartu Jakarta Sehat (KJS), baru dua rumah sakit yang mengajukan surat resmi pengunduran.
“Makanya kita akan tanyakan dulu agar lebih jelas. Makanya, nanti Mei kita evaluasi. Supaya RS itu jangan cuma ngomong di belakang, ngomong di media, tapi juga disampaikan hitungannya. Jadi lebih adil semuanya gitu loh. Itu sih yang kita harapkan,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Ahok menerangkan, sebenarnya yang menjadi masalah bukan sistem pembayarannya, tapi soal selisih tarif. Menurutnya, justru dengan sistem dibuat dengan INA CBG’s, tarif yang digunakan bisa lebih efisien.
“Makanya dibuat INA CBG’s yang pembayarannya per kelompok, per case, per paket yang punya hitungan. Tapi kalau paket semua dapat, air minum dapat, buah dapat, tapi coba kalau minta kopi sama minta jus? Ya harus bayar lagi. Nah, makanya RS ada yang bilang enggak cukup kalau cuma minum air putih, mesti ada jusnya nih. Apa betul semua RS kalau ada orang sakit begitu? Harus ditreatmentnya seperti itu. Ini kan kita harus duduk bersama,” terang Ahok.
Ahok menilai juga ini sebagai langkah antisipasi jika ada oknum rumah sakit yang mencari untung yang nantinya bisa menambah masalah juga.
“Makanya, kita lebih baik yang keberatan harus menyampaikan hitungannya seperti apa. Kalau memang betul, kita minta orang Kemenkes selesaikan supaya tarifnya dinaikan. Sebenarnya soal tarif,” ujar Ahok.
Sebelumnya, Ahok sempat mengungkapkan dalam evaluasi nanti, Pemprov akan mengusulkan premi BPJS ditingkatkan menjadi Rp50 ribu.
“Kita minta BPJS Rp23 ribu, Menteri Keuangan minta Rp15.700. Ini kan evaluasi yang cukup. Kita akan minta ke DPR dan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan untuk menaikkan nilainya. Kalau tidak, tidak akan berjalan BPJS nasionalnya. Rp23 ribu saja pada mengeluh rugi,” jelas dia, kemarin.[Okezone.com]
Supaya biaya kesehatan terjangkau :
– Pajak untuk kesehatan dihilangkan
– Kurangi impor obat-obatan
– Rumah Sakit harus mendapat subsidi, kalau sudah ya subsidi ditambah, misal dari Minyak dll
Pak Wagub, para dokter dan pihak RS tidak bisa dapat KOMISI dari “obat” jika mengikuti program KJS….!!
Komisi2 yang diberikan dari pabrik obat sangat besar sekali, sementara jika ptogram KJS obat2an sudah ditentukan
dan tentunya mereka akan kehilangan pendapatan yang jumlahnya lebih besar dari gaji dokter
para dokter mengatas namakan RS mengajukan hitungan KJS adl defisit.
Bapak Wagub meminta RS yg keberatan hrs mengajukan perhitungannya. mantap memang JOKOHOK pantas jadi pemimpin indonesia baru
Memang penumpang di kreta Bpk JokoHok, masih banyak yg mblalelo, u/ RS ini pada ngeluh,itungan dagangx mungkin like this:
pekerjaan / ksibukan RS makin tinggi, koq omzetx malah turun???!…hehehehehe
kartu jakarta sehat(kjs) jangan sampai menjadi kartu jakarta sengsara(kjs).Agar program kjs berjalan semestinya harus dikaji ulang untuk mendapatkan kjs jangan hanya ktp&kk (warga dki ) mendapatkan kjs yg sekarang berlaku setiap warga dki yg ingin mendapatkan kjs harus diverifikasi/survey keadaan sosialnya jika warga tsb mampu/kaya jangan diberikan kjs seperti sblm ada kjs setiap kelurga pasien ingin mengajukan sktm harus dilengkapi dengan surat verifikasi miskin yg dikeluarkan oleh pihak puskesmas setempat dengan cara tsb pasien yang ingin berobat ke rsud tidak seperti skrg ini overload dan hanya untuk berobat jalan saja keluarga pasien harus begadang/ mengantri dari jam 02.oo dini hari hanya untuk mendapatkan nomor untuk dipergunakan pasien berobat jalan dan jam -+ jam 16.oo baru selesai total waktu.(14 jam )dengan kata lain pasien belum sembuh keluraga pasien bisa sakit bukan mengurangi orang sakit mungkin menambah yg sakit.jangan terbelenggu dengan janji2 kampanye bpk berdua untuk jakarta sehat buat aturan yang tidak mengsesarakan rakyat miskin jakan sampai kjs diaratikan (KARTU JAKARTA SENGSARA ) SELAMAT BERTUGAS PAK GUB DAN PAK WAGUB DKI
bagaimana menentukan kaya dan miskin seseorang?. menurut saya sudah betul saja yg dilakukan DKI.. overload karena kurangnya partisipasi RS yg ada… sekarang masih proses bro, tidak ada program yg instan, pasti ada trial dan error
setuju sama bung chandra. bagaimana menentukan seseorang itu kaya atau miskin…. orang bisa punya rumah di bantaran sungai dan sawah berhektar2 di kampungnya dan disewakan. terlihatnya miskin kan? tapi ternyata tidak.
kalo diberlakukan survey akan ada ke-“abu-abu”-an lagi dari sistem yang di buat….
Proses KTP saja sudah cukup. toh pelayanan yang diberikan kepada pemegang kartu KJS adalah kelas terendah, jadi kalo punya uang ya harusnya ga akan mau kan pake kelas terendah itu? jika masih mau, kopet berarti… ya udah…. itu resiko sebuah sistem. Pastikan KTP tidak bisa di palsukan…. jadi hanya berlaku bagi warga DKI saja. supaya APBD tidak bocor utk yg bukan warga DKI.
Perlu perbaikan memang. karena sistem KJS ini dimanfaatkan oleh orang2 tidak bertanggung jawab…. dan komen dari ratudil ada betulnya….. rumahsakit atau dokter yang memberikan obat, mendapatkan komisi yang sangat besar dari pabrik obat. dan dgn KJS mereka tidak dapet komisi, ya ribut lah mereka dengan KJS. Tapi ini kan kepentingan golongan/kelompok, bukan masyarakat luas, dan bukan masyarakat miskin.
Bayangkan jika anda miskin, dan sakit….. tidak bisa berobat hanya karena tidak punya uang, sakit dirasakan loh…. I can’t imagine it….. Sy sangat mendukung program KJS ini. Meski saya tidak memilikinya. (krn bukan warga DKI)
Salute to Jokowi-Ahok.
warga DKI harusnya sadar, selama masih bernafas tidak ada yg namanya GRATIS!!
bahkan liang kubur pun harus bayar.
apalagi hidup di ibukota dengan biaya hidup dan GAYA hidup yg TINGGI.
hidup itu tmsk kegiatan ekonomi.
warga jakarta menuntut ini itu gratis, tetapi tidak memikirkan biaya nya dapat darimana?
anda sudah bayar pajak atau belum?
anda punya NPWP tidak?
anda punya televisi, anda bayar siaran televisi? anda buka kran air, apakah bayar?
sekarang semua meminta pelayanan kesehatan murah, uangnya darimana kalau warganya saja enggan bayar pajak?
anda menyalahkan dokter krn meresepkan obat paten? loh tinggal minta saja diresepkan generik.
apakah dokter tidak butuh makan? apakah dokter tidak perlu beli pulsa? bayar listrik?
kalau anda merasa dokter tersebut MAHAL, ya tinggal cari dokter yg lain toh???
kalau anda merasa RS tsb mahal, ya tinggal ke puskesmas/RSUD/RSUP?
kalau anda merasa hidup di jakarta MAHAL, tinggal jual saja properti anda, pindah ke daerah lain yang biaya hidupnya LEBIH murah
anda warga jakarta hanya menuntut pelayanan prima dgn harga murah. tanpa memikirkan semua ada COST nya..
1. Bisnis RS mahal, ya, cari untung ya, jiwa sosial juga perlu(kalau masih pengin masuk surga);
2. Dokter, bisa menjadi dokter sampai tk spesialis, berkat warga miskin yang sakit, kasus2 penyakit banyak didapat darinya;
3. RS pendidikan, hanya RS Pemerintah, utk swasta masih di bawahnya, kalau ada tentu atas binaan RS pemerintah dan ojekan para dokter PNS. Mestinya tidak hanya pajak PPH yg menjadi kewajibannya, tentu lebih dari itu, kewajiban sosial adalah salah satu sumpahnya.bukan menolong sesama, tapi menolong orang miskin pasti dapat pahala. ilmunya NGGENDONG INDIT,
SALAM SATU JIWA