Ahok.Org – Untuk mempercepat penanggulangan banjir di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan dan pengawasan semua rumah pompa yang ada di wilayah ibu kota. Sebab, sejumlah rumah pompa tersebut saat ini ada yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun swasta
Dari 496 rumah pompa yang ada di Jakarta, kata Jokowi, saat ini pengelolaannya terbagi mejadi tiga yakni, Pemprov DKI, swasta dan pemerintah pusat. “Padahal semua harus sama. Manajemennya jangan sampai jalan sendiri-sendiri, sebab kalau jalan sendiri-sendiri akan repot,” ujar Jokowi usai memberikan sembako kepada petugas penjaga pintu air di gedung UPT Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Kelapagading, Kamis (4/7).
Dikatakan Jokowi, jika manajemennya masih terpecah seperti selama ini akan menyebabkan ketidakjelasan tanggungjawab. “Sehingga jika terjadi bencana seperti rob, pemerintah pusat akan mengatakan itu tanggungjawab DKI. Dan DKI juga akan melemparkan tanggungjawab ke swasta. Makanya, mau kita jadikan satu rumah sehingga tidak saling lempar tanggung jawab,” kata Jokowi.
Diungkapkan Jokowi, rencana pengambilalihan pengelolaan rumah pompa ini masih sebatas pembahasan administrasi. “Ini memang masih dalam proses. Tapi semuanya akan kita ambil. Biar jelas manajemennya, yang swasta juga sama, mau kita kumpulin,” ucap mantan Walikota Surakarta ini.
Sementara itu, Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan menambahkan, jika rencana tersebut terealisasi, maka nantinya seluruh biaya operasional termasuk operator serta perawatan akan ditanggung Pemprov DKI,” katanya.
Ia juga menilai, pengambilalihan tersebut tentu akan efektif merespon jika ada keluhan dari masyarakat yang terkena banjir. “Biar nanti Pemprov DKI yang mengurus. Sehingga kita bisa merespon setiap keluhan masyarakat,” tandasnya.[Beritajakarta]
Memang kita butuh Pimpinan yang visioner dan tegas , cepat mengambil keputusan, tidak NATO (no action talk only) dan consistent. Pak Jokowi dan Ahok adalah pimpinan yang kita butuhkan pada saat ini. Pimpinan yang tidak ada beban kepentingan lain-lain.
Kalau Indonesia ingin maju dan disegani oleh dunia Internasional maka harus dipimpin oleh Pemimpin dengan karakteristik diatas.
Bukan Pemimpin yang lelet, tidak tegas, takut mengambil keputusan, cari selamat, cari untungnya sendiri, tidak pro rakyat tapi pro yang menguntungkan dirinya, dan plin plan.
Pemimpin sekarang banyak beban kepentingan,antara lain kepentingan partai, kelompok, pribadi, pemodal lokal maupun asing sehingga tidak mampu bergerak lincah membela kepentingan rakyat.Semoga kedepan ada perubahan kearah yang lebih baik.
2014 harga mati untuk RI 1 dan RI 2
jangan RI 1 dan RI 2 untuk 2014…nanti semuanya mandek di jalan…bereskan dulu semua ini….baru maju di pemilu berikutnya…..teruskan pak jokowi dan pak ahok….*good job*
kalau capres=capres lain dari golongan magribi, 2014 pak Jokowi harus maju….di Kementrian-Kementrian harus dirombak semua!!! yang lain pasti ga sangguplah, ngomong kosong doang di kampanye !!!