Soal CSR, Jokowi: Yang Penting Tepat Sasaran

12
161

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku dana corporate social responsibility atau CSR harus dikelola secara khusus. Namun, yang terpenting, penggunaan dana tersebut harus tepat sasaran agar tidak timbul masalah.

“Kalau ada yang mengelola khususnya, lebih baik, dibuat forum kalau enggak tepat sasaran, jadi enggak percaya orang-orang,” ujarnya kepada wartawan di Balaikota Jakarta pada Kamis (15/8/2013).

Jokowi mengakui, selama ini, CSR yang diserahkan kepada targetnya bukan berupa uang, melainkan berupa barang. Itu pun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memberi panduan kepada perusahaan yang hendak memberikan dana CSR-nya.

“Kita beri panduan, kita tunjukkan barangnya sehingga percaya. Itu pun sesuai dengan rencana CSR si perusahaan yang ada, bukan kita,” lanjutnya.

Jokowi mengaku pemerintahannya telah tepat dalam mengelola dana CSR, yakni dengan menyerahkannya kepada dinas yang terkait program CSR. Jokowi mencontohkan, jika program CSR berhubungan dengan pendidikan, itu diserahkan ke dinas pendidikan. Jika program CSR berhubungan dengan kesehatan, itu diserahkan ke dinas kesehatan. Demikian juga dengan dinas dan program lain.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun berjanji akan tetap transparan dalam pengelolaan dana tangung jawab sosial dari perusahaan. “Bisa kita publikasi, nanti jika rampung,” ujarnya.[Kompas.com]

12 COMMENTS

  1. Pak Gubernur, saya rasa dana CSR spenuhnya adalah hak & kebebasan penuh perusahaan bagaimana menyalurkannya. apakah ke mesjid / gereja, panti asuhan / panti jompo / menolong penduduk yg sdg trkena bencana alam, dsb. Tapi kalau pemprov DKI berminat untuk mengelolanya supaya terpadu, bukankah sebaiknya pemprov DKI kasih insentif atau keuntungan plus kepada perusahaan2 yang mau menyalurkannya via pemprov DKI. pegawai perusahaan banyak. masing2 pegawai bisa memberikan usul yang menguntungkan & meningkatkan kesejahteraan di tempat dimana pegawai tsb tinggal. kesejahteraan lingkungan pegawai perusahaan tinggal / perusahaan berlokasi, juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan juga kan ?

  2. CSR itu Kewajiban perusahaan neng kepada masyarakat bukan Hak. Sebaiknya diarahkan yg teratur bukannya sebebasnya menymbang seperti orang2 sedekahan nasi kotak di bulan puasa, kadang sampai 1 pemulung dapat 7 kotak ada yg malah nggak dapat, itu tidak tepat sasaran.

    • Bung Otnat, di negara2 maju, tdk ada dikenal CSR sbg salah satu kewajiban perusahaan kpd masyarakat. TDK ADA ! 🙂 perusahaan hanya brkewajiban utk bayar pajak & retribusi lain sesuai hukum negara. diluar itu, bila perusahaan mau sosial sbg bagian dari promosi perusahaan atau iklan branding, mereka bisa menolong komunitas yang mereka pilih sendiri. Hanya di Indonesia saja, pemerintah negara ini seperti lintah darat. kerjanya bagaimana memeras rakyatnya tapi mereka sendiri tidak mau putar otak bagaimana MENCIPTAKAN SUMBER PENGHASILAN BARU bagi kesejahteraan rakyat.

      Ya, kewajiban bagi perusahaan di Indonesia. tapi hak bebas perusahaan untuk menyalurkan kewajiban itu kemana ia suka sendiri.

      Bagus pemprov bisa koordinir. tapi yang dapat nama baik kan cuman Pemprov. sedang klo perusahaan yang koordinir, perusahaan mereka smakin dikenal dan diapresiasi masyarakat. jelas untungnya berlipat buat perusahaan kelola sendiri daripada kasih ke pemprov. begitu.

      • nice sharp critique. miss Grace Miaw… 🙂

        have you ever considering to apply for Jakarta’s Vice Governor position? just in case Jokowi finally run for 2014 presidential election and AHok will be in the charge replacing Jokowi place as the leader in the DKI Jakarta governancy.. thus the Vice-Gov position will be vacant for a new candidate’s application…

        (Sebelum diprotes aneh2 lagi sama kaum anti-English/bhs.internasional: Gak ngerti English? gak salah? hare gini? gak penting? ah, anaknya Jokowi aja disekolahin di Singapore koq, bukan lanjutin sekolah lokal disini, so kalo dia gak pake English, apa dia mo komunikasi pake bahasa isyarat dan gerak tubuh [pantomim] disana? Bahasa Politik sama Bahasa Fakta bisa beda, choi!)

  3. Percaya pemprov DKI dibawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Ahok,dana CSR (baik dalam bentuk barang ataupun Uang) pasti dikelola secara transparan dan tidak akan dikorupsi..Media massa tolong berhenti berpolemik dan tolong beritakan dengan tegas dong/digaris bawahi kalau perlu…Jangan bikin Pak Gubernur dan Wakil jadi sibuk nanggapi hal-hal yang tidak berguna untuk publik…kalau mau juga beritain, CSR dijaman pemerintahan yang dulu…kemana aja…Salam…GO..JB

  4. ex.relawan bisa bersatu dalam sebuah LSM yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan dana CSR.
    Pemda bisa bekerjasama dengan LSM dengan mekanisme SWAKELOLA. Jika Masih bingung mekanisme detailnya silahkan konsultansi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP)

  5. CSR (Corporate Social Responsiblelity), penggunaan harus Tepat,Cepat, Cergas, Cerdas. “Transparan mengenai Sasaran yg Betul!’, jitu, Ampuh. Dalam arti kata: yg Mengerjakan (organizer) harus dari orang2 yg credible, kaliber >ala ( professional Auditor )keJujuran/ Br Sedia Iklas / Rela Men Jalani nya, dengan Baik, Bagus Dan Betul.’ Kepada Rakyat yg Benar2 membutuhkan bantuan. Dari Sarana ke Manusiawi an, ada kewaspadaan dgn Sumpah, Achlak yg mau Merubah Ber Tekat bulat> menjadi Guna Bangsa, yg punya Harapan Maju, Bangun, Mandiri. “Jakarta Baru,Bisa,Boleh,Bagus!!! Klo Nilai nya cuma dapat B+++ sudah Me Madai utk Bangsa kita ‘Indonesia Maju Jaya!!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here